Menteri PPN Dorong Pendidikan Vokasi di Jogja Penuhi Kebutuhan Tenaga Ahli

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. Foto: M Wulan/Tugu Jogja

Indonesia membutuhkan banyak tenaga kerja terampil untuk bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh dunia pada 2030 mendatang. Pesatnya perubahan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan membuat masyarakat harus beradaptasi dengan keahlian dan sektor pekerjaan baru, apalagi saat ini Indonesia tengah menyongsong bonus demografi.

Tentunya hal itu bukanlah perkara yang mudah untuk dicapai mengingat saat ini jumlah tenaga terampil lokal baru masih jauh dari target tersebut. Bahkan tenaga terampil ini disebut-sebut secara merata kurang di berbagai sektor sehingga diperlukan berbagai inisiatif baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkannya.

Atas adanya kondisi itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mendorong berbagai universitas lain di Indonesia untuk mengikuti jejak Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mendirikan Sekolah Vokasi (SV).

Melalui Sekolah Vokasi itu, Suharso menyakini akan ada penguasaan ilmu pengetahuan secara teoritis yang bisa dipertanggungjawabkan dan diterapkan di masyarakat untuk mencukupi kebutuhan tenaga ahli industri itu.

"Ini inline, dengan kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kontribusi dari sektor industri manufaktur terhadap Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 20 persen. Disebabkan kekurangan dari tenaga terampil yang sifatnya ahli," kata Kepala Bappenas, Suharso di sela kunjungan kerja di SV UGM , Selasa (26/9/2023).

Menurutnya dorongan Sekolah Vokasi itu menjadi penting mengingat kondisi Indonesia kekurangan banyak tenaga-tenaga ahli yang industri perlukan.

Di sisi lain, saat meninjau langsung ke SV UGM, ia menilai pendidikan vokasional di kampus tersebut sudah maju dan berkembang pesat. Sehingga diyakini mampu menjadi rujukan bagi pendidikan vokasi dihadirkan di kampus lainnya.

"Sekolah Vokasi UGM perkembangannya cepat sekali, luar biasa dan Bappenas mengikuti sekolah vokasi ini dan menjadi salah satu contoh sekolah vokasi yang bisa diikuti oleh universitas lain di tanah air," jelas dia.

Apalagi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 itu, Bappenas menggunakan pendekatan human capital Indeks dimana terjadi internalisasi dari kapasitas SDM Indonesia. Sehingga diperlukan kualitas SDM yang berkualitas dan terampil dalam bidangnya. Ia pun sepakat terkait rencana SV UGM yang akan membuka prodi manajemen risiko infrastruktur publik sebagai salah prodi baru.

"Kami nantinya punya inisiasi dan dukungan agar industri besar kelas dunia yang punya pengalaman dalam vokasi dan advance untuk memperkuat pendidikan sekolah vokasi ini," imbuh dia.

Apabila tidak segera dicarikan solusi, kekurangan tenaga ahli dan terampil ini menurutnya akan menyebabkan kontribusi industri manufaktur pada Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah angka 20 persen.

"Kontribusi industri manufaktur pada PDB nantinya kurang dari 20 persen," tandasnya.

Dekan Sekolah Vokasi UGM Prof Agus Maryono turut menambahkan adanya pengembangan Pendidikan Vokasional yang dilakukan oleh SV UGM itu memang dalam rangka untuk mendukung terwujudnya bonus demografi saat Indonesia Emas 2045 nantinya.

"Kita ingin menyokong pendidikan vokasi sebagai pusat pengembangan vokasional di Indonesia," kata Agus.

Setidaknya saat ini SV UGM memiliki 22 prodi Sarjana Terapan dengan 6.204 mahasiswa dan 342 tenaga pendidik. Sedangkan untuk rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan sekitar 4 bulan.

"Masa tunggu untuk mendapat pekerjaan sekitar 4 bulan," pungkasnya.

(M Wulan)