Minta Tiang Listrik Dipindah, Warga Semarang Dibebani Biaya Admin Rp 4,3 Juta

Rumah Agung Widodo yang berada di Dusun Banjaran Cengklik RT.039, RW.007 Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, yang ditanami tiang listrik oleh PT PLN (Persero) UP3 Kota Salatiga. (Foto: Hermanto)

Tiang listrik milik PLN UP3 Kota Salatiga yang didirikan di tanah huni milik seorang warga, dianggap mengganggu dan membahayakan. Pasalnya kini kondisi tiang itu terlihat miring atau tidak tegak lagi.

"Tanggal 26 Desember tahun 2022, saya membuat surat permohonan pemindahan tiang listrik yang saya tujukan ke Manager PT PLN (Persero) UP3 Kota Salatiga. Saya mohon agar pihak UP3 Kota Salatiga segera memindahkan tiang listrik yang sudah dalam posisi miring dan mengancam keselamatan banyak orang. Kita sekeluarga juga takut kalau tiang listrik itu tiba-tiba ambruk, karena kondisinya yang miring, kita juga takut kesetrum," ungkap Agung Widodo, warga Semarang, Senin (23/1/2023).

Namun ia justru kaget karena balasan surat dari PT PLN tertanggal 10 Januari isinya jauh dari apa yang ia harapkan. Ia dibebankan biaya administrasi sebesar Rp 4,3 juta.

“Jujur saja, saya kaget karena dalam surat balasan itu saya malah dimintai beban biaya administrasi sebesar Rp 4.307.735, oleh pihak PLN kan kita juga tidak mampu,” keluh Agung.

Sementara itu Manager PT PLN (Persero) UP3 Kota Salatiga, Farouq Yudistira Ketika dikonfirmasi hal tersebut mengatakan, bahwa surat permohonan yang pihaknya terima, sudah dibalasnya.

"Jadi secara kedinasan di mana pun, instansi mana pun kalau ada permohonan surat, akan dibalas dengan surat. Selain itu juga tidak ada kompensasi bagi pemilik tanah yang sudah ditanami tiang listrik yang tipe distribusi," tegas Farouq.

Faouroq menambahkan bahwa surat balasan dari pihak PLN juga dilampiri dengan peraturan terkait. Ia juga menambahkan bahwa untuk penanganan pergeseran atau pemindahan tiang listrik yang tertanam di halaman rumah tanah milik Agung. Pihaknya mengacu pada UU No.30 Tahun 2009, Pasal 30 Ayat (2).

"Di Pasal 30 Ayat (2) dijelaskan, ganti rugi atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud "Secara Langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transisi," jelas Farouq Yudistira.

Agung Widodo, sebagai orang awam merasa bingung atas apa yang menjadi jawaban pihak PLN.

“Saya jelas tidak mampu kalau harus membayar biaya administrasi sebesar itu, sementara keselamatan kami juga tidak ada yang menjamin, saya akan coba terus mencari informasi dan keadilan soal ini,” pungkas Agung. (her)