Muhammadiyah Sebut Tak Ada Larangan Ikut Ujian karena Belum Lunasi Biaya Sekolah

Konferensi pers Muhammadiyah soal kasus sejumlah siswa yang dikabarkan tak boleh ikut ujian karena belum lunasi biaya sekolah. Foto: Erfanto/Tugu Jogja

Muhammadiyah mengklaim persoalan sejumlah siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul yang dikabarkan tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) sudah selesai. Tidak ada persoalan lagi berkaitan dengan siswa tersebut.

Ketua Majelis Dikdasmen PWM D. I. Yogyakarta, Achmad Muhammad, menandaskan seluruh siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul tetap diberikan pelayanan pendidikan. Sehingga kewajiban orang tua tidak ada kaitannya dengan pemberian layanan kepada para siswa.

"Itu sudah komitmen dari persyarikatan secara keseluruhan," ujar Achmad di Aula Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta, Rabu (15/6/2022).

Achmad menegaskan tidak ada larangan siswa mengikuti ujian. Bahkan pihak sekolah sudah memanggil siswa dengan menjemput ke rumah mereka masing-masing agar siswa ikut ujian. Dan setelah itu, semua siswa mengikuti ujian.

Sebenarnya, pihak sekolah sudah memberi ruang komunikasi kepada orang tua atau wali murid terkait dengan berbagai persoalan termasuk berkaitan dengan ujian beberapa waktu lalu. Namun belum ada penyelesaian, orang tua siswa melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY.

"Bahkan sudah ada pertemuan tripartit antara sekolah dengan wali murid difasilitasi oleh ORI," kata dia.

Kendati demikian, ia tidak menutup mata ada sedikit kesalahan dalam pola komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dan ke depan akan melakukan evaluasi berkaitan dengan pola komunikasi tersebut.

Menurutnya, sebagai sekolah berbasis masyarakat di mana pembiayaan sekolah yang diberikan Pemerintah belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan pendidikan. Sekolah sudah berusaha berkomunikasi dengan orang tua/wali murid menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam berkontribusi pembiayaan sekolah di berbagai kesempatan pertemuan orang tua/wali murid secara periodik secara komunikatif dan transparan.

"Bahkan, berupaya Bersama-sama dengan Majelis dan Lembaga Muhammadiyah seperti Lazismu Muhammadiyah untuk menggenapi akses ketersediaan dana melalui Dinas Dikpora Bantul dan Dinas Sosial untuk membantu kesulitan orang tua wali murid berkontribusi dalam pembiayaan sekolah," tandasnya.

PDM Kabupaten Bantul yang membidangi pendidikan, H. Totok Sudarto, menegaskan di tengah proses penyelesaian administrasi pembiayaan sekolah beberapa siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul, sekolah tetap memberikan akses dan layanan pendidikan siswa.

"Kami tetap berkomunikasi kepada beberapa orang tua wali murid yang terkendala dengan penyelesaian administrasi keuangan dan sekolah berikhtiar membantu pihak orang tua/wali murid meringankan beban pembiayaan pendidikan yang belum seluruhnya diselesaikan," ujar dia.

Kepala SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul Riyanto, menyatakan memohon maaf atas ketidaknyamanan informasi di media massa beberapa waktu yang lalu. SMP Muhammadiyah Banguntapan Bantul berkomitmen membantu menyelesaikan administrasi keuangan siswa.