OJK Harap Gedung Baru di Yogyakarta Mampu Tingkatkan Pelayanan
PerbesarOtoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perekonomian. Kini, OJK membangun Gedung Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Sudirman 32. Gedung baru ini diharapkan mampu berikan ruang gerak yang lebih luas dan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi ke depannya.
“Dengan sarana dan prasarana yang lebih bagus, kita kan jadi lebih cepat menyelesaikan tugas kita, baik di bidang pengawasan, kebijakan, dan perlindungan konsumen,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, Sabtu (22/6/2019).
Ia berharap, gedung ini juga mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak pada masyarakat. Tak hanya itu, pihaknya berharap mampu memberikan penjelasan pada masyarakat soal produk-produk keuangan yang ada. Pasalnya, hingga saat ini masih ada masyarakat yang kesulitan untuk memanfaatkan jasa keuangan.
Secara nasional, hanya 40% orang yang masuk ke sektor perbankan dan memiliki rekening. OJK berupaya untuk meningkatkan angka ini dan mendorong masyarakat untuk berani menyimpan uangnya ke sektor jasa keuangan.
“Selama (masih ada) masyarakat yang belum bisa mengakses ke sektor jasa keuangan, baik dalam bentuk simpanan atau kredit, kami akan terus memaksimalkannya,” ujarnya.
Pertumbuhan kredit secara nasional per bulan April 2019 sebesar 11,05%. Pihaknya berharap, Yogyakarta mampu lebih tinggi dari angka tersebut. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Borobudur, pihaknya berharap pertumbuhan kredit di Yogyakarta bisa lebih maksimal lagi.
Sektor pariwisata kini menjadi sektor prioritas di D.I.Yogyakarta. OJK DIY berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan kredit di sektor ini. Salah satunya adalah dengan KUR Pariwisata. Sayangnya, jenis kredit yang satu ini masih sepi peminat.
“Perdagangan dan konsumsi potong gaji adalah bidang saluran kredit yang paling laku,” kata Kepala OJK DIY, Untung Nugroho.
Di samping itu, OJK memberikan fasilitas terkait pertumbuhan ekonomi baru seperti Financial Technology (fintech). Tak sedikit pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang membangun bisnisnya dengan berhutang ke fintech. Sayangnya, banyak fintech yang tidak berada dalam kendali OJK.
“Kami (OJK DIY) inginnya ya mereka datang ke OJK diregulasi, dan diatur. Tapi undangan ini belum ditanggapi 100% oleh mereka,” ujarnya.
Banyaknya fintech yang belum dalam kendali OJK membuat pihaknya mengalami kesulitan saat ada konsumen yang merasa dirugikan. Sehingga, ia berharap agar mereka yang memiliki usaha fintech mau melaporkannya pada OJK. (asa/adn)