Pakar UGM Respon Pemakaian Uang Pribadi Prabowo Danai MBG, Boleh atau Tidak?

Ilustrasi makan bergizi gratis. Foto: M Wulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sekarang menjadi program prioritas pemerintah terus menjadi sorotan belakangan ini. Selain implementasinya yang belum merata di beberapa daerah, ramai pula yang menyoroti soal penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam tahap uji coba program MBG tersebut.

Apalagi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi juga sempat membenarkan biaya program MBG di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Alih-alih tak tepat, Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP, menjelaskan penggunaan dana pribadi yang digunakan untuk program kenegaraan itu bakal sulit dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Dia mengingatkan pengelolaan keuangan negara yang baik menuntut transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, sambungnya, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena tidak dapat diaudit secara resmi.

Meski di satu sisi dapat menjadi langkah yang tepat untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi, Prof Wahyudi menilai lebih baik dibedakan. Ia menegaskan mengelola negara harus melalui jalur formal dan jelas termasuk menjalankan program MBG tersebut.

“Kita apresiasi Pak Prabowo rela menggunakan dana pribadi. Itu mungkin biasa dilakukannya ketika masih menjadi TNI. Namun, kalau kita mengelola negara, mestinya tetap disalurkan jalur formal dan jelas akuntabilitasnya,” kata Wahyudi, Sabtu (18/1/2025).

Dia juga mengungkap, program makan bergizi gratis juga perlu dikawal, mengingat itu adalah janji kampanye yang kini secara perlahan mulai terlaksana.

Di sisi lain, program tersebut juga jangka panjang, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat ikut mengkawal. Setidaknya ada empat aspek yang perlu dimonitor, yakni akses gizi dan pola makan, prestasi siswa, bahan pangan lokal serta tingkat kemiskinan dan stunting.

“Marilah kita pantau bersama-sama, karena tujuan dari program makan bergizi gratis itu kan bukan tujuan jangka pendek dan terkait banyak aspek kehidupan di Indonesia,” terangnya.

Ia juga menyinggung potensi terjadinya korupsi yang harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” tandasnya.

(M Wulan)