Pemda DIY Didorong Hadirkan 'Sabtu Budaya' untuk Minimalisir Klitih

DPRD DIY saat bertemu dengan Pemkab NTB untuk bahas program Sabtu Budaya. Foto: M Wulan

Fenomena kejahatan jalanan atau klitih di Yogyakarta masih marak terjadi. Mirisnya aksi tak senonoh yang kerap terjadi di jalanan Jogja itu dilakukan oleh para remaja yang masih duduk di bangku sekolah.

Bahkan Ditreskrimum Polda DIY bersama Satreskrim Polres Bantul baru saja mengamankan para pelaku kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah Bantul pada Minggu, 2 Juni 2024 atau sekira pukul 03.10 WIB. Ada empat pelaku yang diamankan yakni AY (16), AN (17), AD (17), dan GP (17).

Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama apalagi Jogja sebagai kota pelajar, budaya sekaligus kota yang ramai dikunjungi wisatawan seharusnya mampu menghadirkan kenyamanan tetapi justru malah sebaliknya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Rany Widayati menilai perlu upaya lebih efektif guna meminimalisasi kemunculan kenakalan anak tersebut. Salah satunya bisa dengan mencontoh program Sabtu Budaya yang diterapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kata dia, program ini dilakukan melalui pendekatan Pancasila dan budaya untuk mengalihkan energi anak-anak muda agar terarah kepada hal produktif dan menghindari hal-hal negatif.

"Para pelajar diberikan ruang untuk menampilkan (hasil belajarnya lewat) tarian, kreasi fashion, olahraga hingga kesenian tradisi lainnya. Ini bisa jadi contoh positif untuk mengurangi kejahatan jalanan di Yogya," kata Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Rany Widayati, Selasa (4/6/2024).

Rany menilai ada dampak positif yang didapatkan para pelajar lewat program Sabtu Budaya itu dan sangat mungkin diberlakukan di Yogyakarta. Terlebih Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY maupun Disdik Kabupaten/Kota Yogyakarta saat ini juga memiliki agenda Kamis Pon yang mewajibkan seluruh siswanya mengenakan pakaian adat saat bersekolah.

Selain itu, DIY yang merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia mempunyai Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bisa menjadi payung hukum untuk membekali para pelajar itu guna memerangi kenakalan tersebut.

Oleh karenanya, ia mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk bisa mengalokasikan Dana Keistimewaan (danais) guna menerapkan program seperti Sabtu Budaya atau Kamis Pon itu sehingga pemanfaatan danais itu bisa semakin tepat sasaran bagi warga Yogyakarta, yang dalam hal ini para pelajar.

"Ini bisa dikolaborasikan dengan agenda budaya. Misalnya, hari kreasi di mana semua siswa tampil dan tentu mempersiapkan sepanjang proses 34 hari sebelumnya. Ini bisa menjadi ruang eksepresi sekaligus mendorong siswa berkegiatan positif," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan menjelaskan program Sabtu Budaya yang sudah diterapkan itu diklaim bisa menjadi program yang efektif untuk mengurangi angka kejahatan jalanan di NTB.

Pasalnya para siswa-siswi akan dibuat efektif lewat berbagai kegiatan yang mereka hadirkan.

"Menurut kami itu cukup mengurangi angka kriminalitas di anak meskipun tidak ada data resminya, berapa persentase. Tetapi anak-anak dengan ada kegiatan di hari Sabtu itu, Senin sampai Jumat mereka sibuk, baik di sekolah, tugas sekolah, kerja sekolah, tidak ada lagi kegiatan kegiatan yang mereka bisa santai-santai. Karena mereka menampilkan sesuatu yang mini konser sehingga persiapan nya jauh-jauh hari," ungkap dia.

"Nah itulah yang membuat kami terus berpikir keras, sehingga anak-anak itu terus sibuk, tidak sempat untuk nakal dan sebagainya," pungkasnya.

(M Wulan)