Pemerintah Hentikan Program BSU untuk Pekerja

Konten Media Partner
22 Februari 2023 17:21 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menaker Ida Fauziyah menyampaikan tentang penghentian BSU di UGM, Rabu (22/02/2023). Foto: erfanto/Tugu Jogja
zoom-in-whitePerbesar
Menaker Ida Fauziyah menyampaikan tentang penghentian BSU di UGM, Rabu (22/02/2023). Foto: erfanto/Tugu Jogja
ADVERTISEMENT
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja tidak diperpanjang lagi. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, sekalipun terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran
ADVERTISEMENT
Ida menandaskan penghentian program BSU tersebut terpaksa dilakukan menyusul kebijakan pemerintah yang tahun ini secara resmi menghentikan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari APBN 2023.
"Kita hentikan (kebijakan BSU) ini. Tapi bukan dalam arti dihapus oleh pemerintah," kata dia, Rabu (22/1/2/2022) usai menghadiri wisuda UGM.
Program ini mengikuti kondisi di Indonesia sendiri. Di mana penghentian program tersebut karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi COVID-19 sudah dihapus.
Menurutnya program BSU itu digulirkan pemerintah bagi pekerja sebagai imbas pandemi COVID-19 pada 2020-2021 serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2022 lalu. Karena anggaran dihentikan maka pihaknya juga melakukan kebijakan serupa.
"Karena dihentikan maka ya kita hentikan juga," kata dia
ADVERTISEMENT
kebijakan BSU mengikuti kondisi Indonesia yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 banyak pekerja yang dirumahkan karena pandemi covid19. Sementara pada 2022 BSU digulirkan karena disesuaikan dengan kenaikan harga BBM.
"Agar dampaknya tidak terlalu besar maka pemerintah perlu membantu dengan subsidi upah," ujar dia.
dia berharap tahun ini tidak ada hal-hal yang menjadikan upah teman-teman buruh berkurang, sehingga BSU tidak perlu digulirkan lagi. Dan walaupun saat ini ada ancaman resesi global namun pemerintah belum mengeluarkan kebijakan subsidi bagi pekerja.
"Juga meskipun terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran akibat resesi global," kata dia.
"Kondisi ini berbeda dari saat terjadi pandemi dan kenaikan harga BBM," tambahnya.
Kendati demikian, meski isu resesi global mengemuka namun diyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif bagus. Sehingga ekonomi Indonesia akan tetap menggeliat. Hal ini membuat kebijakan subsidi belum perlu digulirkan.
ADVERTISEMENT
"Terlebih tingkat inflasipun terkendali," terangnya
Dia menandaskan Meskipun ekonomi indonesia diprediksi turun akibat resesi, tetapi masih akan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kondisi Indonesia meskipun ada penurunan tetapi masih cukup positif. Awalnya diperkirakan tumbuh 5,3 persen. Kemudian dikoreksi lebih rendah dan inflasi bisa dilihat terkendali.