Konten Media Partner

Pemkot Yogyakarta Berupaya Turunkan Angka Keluarga Penerima Manfaat PKH

25 Oktober 2022 10:29 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapat workshop kemandirian ekonomi. Foto: istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapat workshop kemandirian ekonomi. Foto: istimewa
ADVERTISEMENT
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 ini tercatat ada 12.887 KPM. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka tersebut.
ADVERTISEMENT
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memotivasi penerima PKH untuk menjadi mandiri. Hal ini terutama pada mereka yang kondisi sosial ekonominya telah meningkat. Namun mereka tidak sadar mengikuti PKH. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah memberikan modal usah pada keluarga yang sudah mandiri.
“Harapannya dengan diberikan motivasi dan pembekalan akan muncul kesadaran untuk tidak ikut PKH atau graduasi mandiri,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang, dalam keterangan, Selasa (25/10/2022).
Pihaknya berharap angka penerima PKH bisa berkurang tiap tahunnya agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan bantuan modal usaha.
“Kami juga ingin bahwa keluarga itu tidak mengandalkan menerima bantuan pemerintah. Menjadikan keluarga mapan dan mandiri,” paparnya.
ADVERTISEMENT
Pemkot Yogyakarta akan menganggarkan bantuan modal usaha untuk 50 KPM PKH yang telah mandiri di tahun 2023 nanti. Pj Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk entaskan kemiskinan.
“Secara bertahap kita coba untuk terus mengurangi dan menyiapkan program-program yang harapannya bisa menciptakan keluarga yang mandiri Yogyakarta. Upaya graduasi ini tentu akan disinergikan dengan program-program lain di perangkat daerah,” kata Sumadi.