Petani di Temanggung Kecewa Tak Dapat Klarifikasi soal Usulan Harga Rokok

Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), menunggu Menteri Sosial Juliari Batubara di ruang meeting BBRSPDI Temanggung, Selasa (3/11) malam. Foto: ari/Tugu Jogja.

Beberapa pengurus petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), merasa kecewa dengan Menteri Sosial RI Juliari Batubara. Lantaran, salah satu pembantu Presiden Jokowi itu, urung menemui para petani dan terkesan diam-diam langsung pergi dalam kunjungannya di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) "Kartini" Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Sekretaris APTI Kabupaten Temanggung, Nur Ahsan mengatakan, mumpung adan Pak Menteri, petani hendak mengklarifikasi pernyataannya di salah satu media online nasional yang diunggah pada Senin (20/11/2020). Dimana ia mengusulkan harga rokok menjadi Rp 100 ribu per bungkus. Selain itu, politisi PDI Perjuangan yang juga mantan anggota DPR RI dari dapil Jawa Tengah I itu menyebut rokok adalah sebagai awal anak mengenal narkoba.

Menurut Ahsan para petani sebelumnya telah dijanjikan oleh protokoler, karena telah minta izin dan akan ditemui Juli dengan syarat hanya perwakilan empat orang. Tapi setelah menunggu berjam-jam di lokasi ruang meeting BBRSPDI 'Kartini' dari sore hingga malam, Juliari tak kunjung datang dan ternyata telah pulang dari kunjungannya ke balai di bawah Kemensos tersebut.

"Tujuan kita menemui Pak Menteri mau mengklarifikasi pernyataan beliau, tentang harga rokok sampai Rp 100 ribu pada 20 Juli 2020, lalu pernyataan beliau bahwa rokok sebagai gerbang narkoba dan harga rokok per batang tidak diperbolehkan. Tadi sudah dijanjikan ternyata kita tunggu tidak datang, berarti dia itu tidak 'gentleman', setelah pernyataannya menusuk petani tembakau tapi tak mau menemui, kami kecewa," katanya Selasa (3/11) malam.

Pernyataan dan perilaku Juliari menurut Ahsan, sangat bertolak belakang dengan dulu saat akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil I Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Jika dulu Juli pro petani, setelah jadi menteri malah seperti kacang lupa pada kulitnya, berganti menyakiti para petani tembakau yang dulu adalah pendukungnya.

"Karir politik Juli itu diawali dari Jawa Tengah, setidaknya ngaca lah, ngilo lah, berangkatnya dari Jateng kok setelah mendapatkan posisi pernyataannya menusuk petani. Padahal dulu meminta "Laskar kretek" Kendal untuk deklarasi mendukung dan bekerja sebagai relawan pemenangan di daerah pertembakauan yang notabene Jateng adalah sentra pertanian tembakau. Dulunya beliau ini pernah terlibat dalam "Laskar Kretek", sekarang malah mbelot, mbalela, ingkar janji, ora ngopeni,"katanya.

Wakil Sekretaris APTI Temanggung Yamuhadi menuturkan, 'Laskar Kretek' adalah barisan simpatik yang mengajak masyarakat untuk mencintai produk-prosuk Indonesia, khususnya kretek. Laskar ini merupakan barisan terdepan yang selama ini menghadapi berbagai bentuk diskriminasi terhadap petani dan produk tembakau, antara lain diwujudkan pemerintah dalam bentuk RPP Tembakau dan lahirnya perda-perda antirokok di daerah-daerah.

Menurut Yamu, kini kejengkelan petani juga semakin membuncah karena hasil panen tembakau tahun 2020 ini anjlok, di mana rata-rata hanya laku Rp 45.000 per kilogram. Sebenarnya jika Juli tak menghindar, petani ingin menyampaikan juga beberapa permasalahan pertembakaun khusunya banyaknya regulasi yang tidak pro kedaulatan khususnya berkaitan dengan rencana kenaikan tarif cukai di tahun 2021.

"Sekarang saja cukai sudah naik tanpa kemanusiaan kok tahun depan mau dinaikan lagi, kebijakanya di negeri ini yang sangat ngeri. Pengendalian dan pemasukan negara yang di pikirkan tapi rakyat yang diperas kaya jaman kompeni "kata yamuhadi.

Disebutkan, jumlah petani tembakau di Indonesia ada 3-5 juta orang, sedangkan dari hulu hingga hilir diperkirakan ada 27 juta orang di Indonesia hidup tertolong dari sektor ini. Negara pun mendapatkan pemasukan sebesar Rp180 triliun dari cukai, bahkan jika target cukai jadi naik maka menjadi Rp280 triliun, tapi mengapa justru pemerintah tidak memperhatikan nasib petani tembakau berikut rakyat yang menggantungkan hidup dari sektor pertembakauan.

"Agenda kami hanya itu, agar unek unek kami di sampaikan ke Bapak Presiden. Kami beranggapan bahwa beliau Pak Mensos pasti dekatlah dengan Bapak Presiden di satu sisi beliau sebagai menteri disisi yang lain beliau juga satu gerbong partai, malah beliau menghindar tidak mau menemui kami," katanya. (ari)