Pj Walikota Buka Suara soal Program MBG yang Belum Berjalan di Kota Jogja

Pejabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto menjelaskan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya. (Foto: M Wulan)

Hingga saat ini, Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu sudah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu di berbagai wilayah.

Terkait kondisi ini, Pejabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto angkat bicara. Ahli-ahli ada titik terang, dia mengatakan bahwa Kota Yogyakarta akan menjalankan program MBG itu mulai minggu depan.

Pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) perihal pelaksanaan MBG yang membahas bagaimana pembagian tugas antara pemerintah daerah dengan pusat soal pelaksanaan program MBG.

Paling cepat, bakal digulirkan minggu depan dan kata Sugeng, memang tidak serentak di semua kemantren karena baru satu wilayah yang akan menjadi percontohan.

“Untuk MBG baru mulai di Umbulharjo, kemudian nanti merata di seluruh wilayah,” ujar Sugeng saat ditemui, Rabu, (22/1/2025).

Sugeng menjelaskan sejumlah persiapan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pun sudah mulai diterima Pemkot Yogyakarta.

Program MBG ini akan dimulai dari wilayah Umbulharjo dan secara bertahap akan digelar di seluruh wilayah di Kota Jogja.

Terkait dengan sekolah mana yang rencananya akan jadi pilot project, Sugeng tak menyebut secara pasti.

"Nanti kita lihat sekolah-sekolah yang tahap awal istilahnya paling membutuhkan. Selanjutnya itu menjadi policy nasional yang harus kita laksanakan secara komperhensif," imbuhnya.

Sementara terkait dapur umum yang akan dipilih sebagai lokasi pelayanan dan penyediaan makan bergizi gratis pun disampaikannya sudah ada dan terletak di Kemantren Umbulharjo.

Namun, Sugeng enggan menjelaskan lebih lanjut terkait detail lokasi dapur umum itu, tetapi, untuk data penerima dan lokasi dapur umum sudah dipersiapkan dan diketahui oleh pemerintah pusat.

"Mereka sudah ditunjuk pusat untuk menyediakan tempat, dapur umum, dan memasak. Kalau yang di Umbulharjo itu penyedia jasa. Kalau yang di Kentungan dikelola bersama teman-teman TNI. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan nanti kita lihat, tapi kerja sama dengan TNI akan dilakukan. Pasti tidak bisa lepas dari penyedia yang lain, karena ngga mungkin TNI setiap hari memasak, ada pihak ketiga yang ditunjuk," tandasnya.

(M Wulan)