PKL Teras Malioboro 2 Tuntut Bisa Jualan Lagi di Selasar

PKL Teras Malioboro 2 melakukan aksi unjuk rasa tolak relokasi jilid 2. Foto: M Wulan

Para pedagang kaki lima (PKL) di Teras Malioboro 2 kembali melakukan aksi protesnya. Mereka meminta agar dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan relokasi yang akan segera dilakukan pada 2025 mendatang.

Selain itu, mereka juga menuntut agar bisa kembali berjualan ke selasar Malioboro, sebagaimana sebelum ada penataan sejak dua tahun lalu. Hal itu diketahui dalam banner putih yang dibentangkan sepanjang sekitar lima meter bertuliskan ‘Petisi Rakyat Untuk Kesejahteran PKL’.

Ada ratusan tanda tangan para pedagang di petisi tersebut. Juga disertai poster-poster kecil yang dibawa para pedagang bertuliskan ‘Libatkan Dalam Proses Relokasi’, 'Pindah Teras Malioboro Jualan Ga Laku', 'Golek Pelaris Wae Sulit', 'Relokasi Ngenes', 'Nek Raiso Ngopeni Rasah Relokasi’ dan lain sebagainya.

"Tuntutannya masih sama (seperti aksi sebelumnya), tapi tidak ada kemajuan sama sekali dari Pemerintah," kata Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman, Rabu (17/7/2024).

Arif menjelaskan para pedagang di Teras Malioboro 2 selama ini sudah cukup sabar dengan relokasi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah. Padahal tak ada kesejahteraan ekonomi yang dirasakan oleh para pedagang jika dibandingkan saat berjualan di Selasar Malioboro.

Mereka menginginkan ada relokasi yang partisipatif, transparan dan mensejahterakan. Pemerintah selama ini disebut hanya melibatkan orang-orang tertentu yang tidak merepresentasikan kepentingan para pedagang setempat.

"Kenapa relokasi person to person tidak melibatkan paguyuban sama sekali," ucap dia.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, menuturkan semestinya pemerintah membuka ruang dialog dan rembugan sama-sama, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang melibatkan mereka.

Supriyati juga menanggapi statement Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang belum lama ini menyampaikan adanya kontrak person to person dengan para pedagang terkait rencana relokasi itu.

Ia menepis dan mengatakan bahwa selama relokasi dari selasar ke Teras Malioboro 2 hingga saat ini, para pedagang tidak pernah mendapatkan atau menandatangani surat perjanjian apapun di antara kedua pihak.

Kata dia, kontrak perjanjian yang pernah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan Ketua Koperasi Tri Dharma sebelumnya. Itu saja isinya tidak pernah diketahui oleh para pedagang.

"Kami belum pernah menandatangani kontrak atau surat perjanjian antara pihak pertama pemerintah dan pihak kedua pedagang. Yang pernah dilakukan pemerintah, UPT Cagar Budaya, yaitu validasi data. Hanya pencocokan," tegasnya.

"Kami ingin ada ruang dialog. Dialognya selama ini hanya satu arah, hanya asosialisasi," sambungnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X diketahui angkat bicara ihwal kericuhan yang melibatkan pedagang Teras Malioboro 2, Sabtu (13/7/2024) malam lalu.

Sultan HB X mengatakan pemerintah sejatinya sudah mencapai kesepakatan dengan pedagang Teras Malioboro 2, khususnya terkait dengan tempat yang mereka huni sekarang yang bersifat sementara.

"Kami kan sudah bicara dan sudah bicara bahwa di situ hanya dua tahun," tandas Sultan HB X sebelumnya.

(M Wulan)