Puluhan Massa di Jogja Soroti Kecurangan Perhitungan Suara Pemilu 2024

Aksi massa protes kecurangan saat proses perhitungan suara Pemilu 2024, Selasa (20/2/2024). Foto: M Wulan

Puluhan masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) Yogyakarta, menyoroti adanya berbagai kecurangan yang terjadi di proses perhitungan suara yang diketahui masih berlangsung hingga saat ini.

Mereka mendatangi kantor Kantor KPU DIY Selasa (20/2/2024) mengenakan seragam merah putih melambangkan tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk menyampaikan keprihatinan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Alih-alih menyentil kecurangan proses perhitungan suara, mereka menunjukkan aksi teatrikal dengan tajuk sinau matematika bersama KPU. Bahkan terdapat guru yang menjelaskan pelajaran berhitung kepada puluhan muridnya.

Selain itu, tampak pula banner yang dibawa sebagai properti bertuliskan 'Program Kejar Paket Kekuasaan ' yang diduga disampaikan untuk menyindir salah satu paslon yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 itu.

"Kami menyelenggarakan pelajaran matematika yang baik dan benar sebagai bentuk kritik terhadap praktek penggelembungan suara dalam sistim rekapitulasi suara KPU. Ini sebagai bentuk performance art kami, bahwa kami perlu mengajari KPU seluruh Indonesia untuk belajar kembali matematika SD," kata Koordinator Koordinator Lapangan, Agus Becak Sunandar, Selasa (20/2/2024).

Agus menyebut indikasi kecurangan itu sudah mulai dimunculkan di sejumlah media. Saat ini Tim IT dan Tim Siber yang mereka bentuk tengah mendalami bukti kecurangan tersebut. Massa aksi pun menuntut agar Pemilu dilangsungkan secara jujur dan adil, sesuai konstitusi.

Jika ada kecurangan, mereka meminta agar Pemilu dapat diulang. Agus menegaskan massa yang pro demokrasi tidak terima dengan pemilu yang seperti ini.

"Ini bukan masalah paslon 01, 02, atau 03 tapi ini adalah bagaimana kita menjaga demokrasi Indonesia, menjaga konstitusi," katanya.

"Kawan-kawan IT, Tim Siber yang akan membuktikan itu. Mereka sudah bekerja. Kita lihat dimana-mana Pemilu 2024 (belum) dimulai, tapi surat suara sudah banyak yang dicoblos di salah satu pasangan calon," ucap Agus.

Pihaknya juga menduga ada penggelembungan penghitungan suara, apalagi sistem rekapitulasi suara KPU (Sirekap) yang tiba-tiba melonjakkan suara pasangan tertentu bahkan banyak kasus ditemukan perolehannya melampaui jumlah pemilih.

Menanggapi aksi ini, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan aksi kali ini menjadi bagian aspirasi sekaligus bentuk kepedulian masyarakat. Mereka ingin mengawal proses pemilu, agar berjalan dengan baik.

"Justru proses pemilu ini tidak hanya dikawal sampai dengan 14 Februari tetapi sampai dengan proses penetapan rekapitulasi terus dikawal. Selama ini sering kali masyarakat begitu selesai mencoblos, lalu sudah (selesai). Tapi justru yang tidak kalah penting, paska 14 Februari suara itu tetap dikawal, hari ini wujud dari kepedulian masyarakat Yogyakarta untuk terus mengawal proses pemilu sampai tuntas," ujar Ahmad Shidqi.

Terkait dugaan adanya penggelembungan suara seperti yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa, Shidqi menilai sebenarnya ada anomali angka dari perolehan pembacaan Sirekap terhadap plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Ini memunculkan anomali angka sampai melebihi DPT, 800, 500, ini kan anomali sekali. Dalam beberapa hari ini dikoreksi oleh KPU melalui Sirekap sekaligus dikoreksi melalui rapat pleno berjenjang di kecamatan," pungkasnya.

(M Wulan)