Ratusan Buruh Long March Ramaikan Aksi May Day di Sepanjang Sumbu Filosofi Jogja

fLong march hari buruh di sepanjang sumbu filosofi Jogja. Foto: M wulan

Ratusan buruh di Yogyakarta yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY ikut meramaikan aksi long march yang melewati Kawasan Sumbu Filosofi mulai dari Tugu Pal Putih, Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (1/5/2024).

Aksi kali ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Mereka membawa sejumlah tuntutan yang diserukan kepada Pemerintah sepanjang aksi berlangsung.

Beberapa di antaranya terlihat di flyer yang mereka bawa seperti 'Naikkan UMK DIY 15%', 'Lawan Union Busting, Hentikan Kriminalisasi dan Pemberangusan Serikat Pekerja', 'Cabut Undang-undang Cipta Kerja', 'Turunkan Harga Sembako'. Selain itu, ada pula yang meminta agar adanya transportasi gratis juga pendidikan gratis bagi para buruh mengingat penghasilan mereka yang tak begitu besar.

"Kami mendesak kepada Pemda DIY sebagai akibat dari adanya upah murah (yang ditetapkan) maka Pemda DIY juga harus melakukan pembangunan perumahan untuk buruh. Upah minimum tidak bisa untuk beli rumah," ujar Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan di sela-sela aksi May Day, Selasa (1/5/2024).

Irsad juga menuturkan alasan mengapa meminta adanya transportasi gratis. Kata dia, TransJogja yang melintas saat ini belum sepenuhnya menjangkau kawasan-kawasan industri di DIY. Sehingga butuh kebijakan yang mengatur hal tersebut agar nantinya mampu meringankan beban buruh yang notabene gajinya masih kecil apabila harus mencukupi kebutuhan hidupnya termasuk biaya transportasi ini.

"Jadi setelah ada subsidi transportasi, kemudian beasiswa pendidikan istimewa bagi buruh dan keluarganya," ucap dia.

Begitupula dengan kenaikan UMK yang kembali mereka suarakan. Pemda DIY harus merevisi upah minimum yang berkisar Rp 2 jutaan di DIY itu karena kebutuhan hidup layak (KHL) di DIY berkisar di angka Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta. Sehingga nominal tersebut masih terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Irsad mengatakan selama bertahun-tahun upah buruh di Yogyakarta menjadi yang paling rendah di Indonesia. Situasi itu berdampak pada setiap aspek kehidupan buruh, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok yang tanpa bisa diprediksi.

"Saat ini upah minimum di Jogja rata-rata (berkisar) Rp 2 juta. Masih besar pasak dari pada tiang, sehingga Gubernur harus merevisi besaran upah minimum," jelasnya.

"Buruh mau menyelokahkan anaknya di kota sendiri harus utang tetangga. Selama tak bisa secara mandiri menyekolahkan anak, buruh tak akan bisa sejahtera," tegasnya.

Tak sampai disitu saja, massa aksi menyampaikan persoalan terkait UU Cipta Kerja yang memihak pengusaha, sistem kerja kontrak, hingga pemberangusan serikat pekerja yang semestinya tak ada jika pemerintah berniat menyejahterakan rakyatnya.

Oleh karenanya, seruan juga disampaikan kepada pasangan Presiden - Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya UU Cipta Kerja itu memiliki dampak yang sangat merugikan para buruh.

"Bahkan dengan adanya UU Cipta Kerja pesangon buruh bisa dibuat jadi 50 persen. Bahkan pesangon yang harusnya 100 persen menjadi 48 persen setelah diakali," imbuhnya.

Sejauh ini, aksi demonstrasi itu berlangsung cukup kondusif. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengatakan turut melakukan pengamanan penuh untuk mengantisipasi sejumlah hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Personel kami kerahkan 138 orang dibantu Polda DIY. Pengamanan sejak titik kumpul, Malioboro, hingga titik nol km," pungkasnya.

(M Wulan)