Ribuan UMKM di Yogyakarta Kesulitan Naik Kelas

Ribuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum bisa 'naik kelas' lantaran mereka belum masih bisa mengakses permodalan dari perbankan. Kesalahan manajemen keuangan masih menjadi kendala perbankan memberikan kredit ke mereka di mana salah satu penyebabnya adalah UMKM ini tidak bisa membuat laporan keuangan seperti yang distandarkan oleh perbankan.

Ribuan UMKM ini belum memahami laporan keuangan yang baik, padahal laporan keuangan ini menjadi salah satu tolok ukur perbankan dalam menyetujui pengajuan kredit kalangan UMKM tersebut. Oleh karena itu, ribuan UMKM ini masih perlu pendampingan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)nya agar bisa naik kelas.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dengan Koperasi Pedagang Pasar Indonesia berusaha memfasilitas UMKM tersebut agar bisa naik kelas. Melalui program pendidikan dan pelatihan 'Achivement Motivation Training', UMKM tersebut diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan ini tidak hanya menyasar pada UMKM tetapi juga kepada koperasi yang ada di wilayah DIY.

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementrian Koperasi dan UKM, Rulli Nuryanto mengatakan, pemerintah pusat kini tengah menggalakkan upaya agar UMKM bisa naik kelas yaitu berusaha mendorong usaha kecil mikro menjadi usaha mikro menengah. Harapannya dengan naiknya kelas UMKM tersebut dapat lebih meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah.

"Kita telah mengidentifikasi beberapa alasan mengapa UMKM susah naik kelas. Permasalahan tersebut di antaranya seperti tidak ada manajemen yang baik, pengelolaan keuangan yang masih campur dengan keuangan pribadi serta juga belum maksimalnya pemasaran produk-produk mereka," tuturnya saat pembukaan Pendidikan dan Pelatihan AMT di Balai Kepatihan Yogyakarta, Senin (23/4/2018).

Menurut Rulli, pelatihan ini salah satu upaya mereka untuk mengangkat derajat UMKM yang ada di DIY. Beberapa program telah mereka rancang di antaranya berkaitan dengan upaya permodalan dengan memperkuat akses melalui sistem kredit seperti kredit perbankan ataupun pembiayaan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Badan usaha Milik Negara (BUMN), akses pasar ataupun pendampingan pusat pelayanan usaha terpadu.

Rulli menyebutkan, kegiatan AMT ini merupakan salah satu bentuk sinergitas nyata dari Kementrian koperasi dan UKM, Pemerintah DIY, Perbankan, Akademisi serta Koppasindo. Sehingga kegiatan ini benar-benar bisa tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan oleh UMKM itu sendiri untuk berkembang.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan diklat AMT ini memberikan harapan dan peluang kalangan UMKM untuk bisa mengembangkan diri dan usaha mereka. Sehingga melalui pelatihan ini nantinya kalangan UMKM bisa meningkatkan kinerja mereka masing-masing. Melalui kegiatan ini, UMKM harus belajar banyak agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap masyarakat sekitar.

"Belajar untuk efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sangat diperlukan,"tandasnya. UMKM dan koperasi harus mulai menggerakkan program reformasi total untuk merubah kinerja mereka. Menurut Sultan, mereka harus melakukan reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan kemitraan melalui kemitraan dengan berbagai stake holder yang ada. Harapannya, UMKM dan Koperasi mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan mereka untuk menuju ke perubahan yang lebih baik.(erl)