Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang Bercadar Akan Dikeluarkan

UIN Sunan Kalijaga secara tegas melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya. Kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 itu dimaksudkan untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme ke kampus tersebut.

Bagi mahasiswi yang masih ngotot untuk mengenakan cadar, UIN Suka secara tegas akan mengeluarkan mereka dari kampus. Sebab UIN Suka secara jelas mengusung konsep Islam moderat tersebut dalam pendidikan mahasiswanya. Dari hasil investigasi kampus, mahasiswi yang mengenakan cadar tersebut terindikasi masuk paham radikal dan menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mereka bahkan mengibarkan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di sejumlah tempat di kampus tersebut. Kampus merasa kecolongan karena HTI yang jelas dilarang pemerintah masuk ke kampus melalui mahasiswa mereka. Dengan masuknya bendera HTI di kampus, bisa jadi masyarakat beranggapan UIN Suka mendukung HTI. Bahkan kemungkinan kampus itu dianggap sarang HTI karena mengakomodir mahasiswa mereka yang masuk aliran tersebut.

Ilustrasi cadar (Foto: Reuters)

"Empat puluh satu mahasiswi kami yang bercadar dari berbagai fakultas terindikasi terjebak dalam paham radikal. Karenanya kami melakukan tindakan preventif dengan mengeluarkan mereka dari kampus," ujar Rektor UIN Suka, Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD di kampus setempat, Senin (05/03/2018).

Kampus akan memberi surat rekomendasi bahwa mereka tidak lagi menjadi mahasiswi UIN SUKA. Namun sebelum dikeluarkan, kampus akan melakukan tujuh kali pembinaan atau konseling pada mahasiswi di masing-masing fakultas. "Kalau sudah tujuh kali konseling masih saja tidak mau mengikuti aturan kampus, maka kami mempersilahkan mereka untuk pindah kampus," tandasnya.

Kampus membentuk tim yang terdiri dari sejumlah dosen untuk memberikan konseling pada mahasiswi. Bagi mahasiswa baru semester depan, UIN Suka akan menerapkan pelatihan dan program asrama agar mereka belajar tentang Alquran dan Pancasila selama satu tahun. "Kami juga akan bekerja sama dengan pesantren untuk menangani masalah ini agar mahasiswa tidak terjebak paham radikal," paparnya. (ves)