Terkait Maskot Pilkada 2024 ‘Si Kepel’ Sejumlah Emak-emak Datangi KPU Kota Jogja

Sejumlah anggota dari Forum Perempuan Peduli Pilkada Kota Jogja 2024 menunjukkan maskot Si Kepel yang dianggal bisa gender di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Kricak, Tegalrejo, Kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (6/11/2024).

Forum Perempuan Peduli Pilkada Kota Jogja 2024 mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Kricak, Tegalrejo, Kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (6/11/2024) untuk melayangkan somasi atas maskot Pilkada yang dianggap bias gender dan tidak mewakili unsur publik.

Maskot Pilkada atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Jogja oleh forum tersebut lebih menggambarkan gender lak-laki yang dianggap maskulin, hal itu menjadikan para anggotanya menyayangkan penggunaan maskot tersebut.

Sebelumnya, KPU Kota Jogja diketahui melakukan sayembara untuk desain maskot tersebut dan telah melewati sejumlah penilaian dari dewan juri dari Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Jogja hingga akhirnya menjadikan “Si Kepel” sebagai maskot untuk Pilwalkot 2024.

“Ya ini (Maskot Pilwalkot Jogja 2024) mencitrakan sosok laki laki. Sebelumnya kamu juga sudah mencoba melakukan jajak pendapat kepada 60 orang baik laki-laku maupun perempuan, kebanyakan beranggapan jika maskot ini lebih menyerupai laki-laki,” kata Anggota Forum Perempuan Peduli Pilkada Kota Jogja 2024, Siti Rosmawati Handayani saat ditemui wartawan usai berdialog dengan anggota KPU Kota Jogja.

“Paling tidak, maskot tidak mencitrakan gender tertentu. Kalau dampaknya ke masyarakat yang mungkin kurang paham akan hal ini tidak terlalu mempermasalahkan, tapi kami merasa gelisah karena kita masyarakat banyak perempuan juga,” imbuhnya

Sementara itu anggota lainya, Leni Andriana Prawesti menuturkan jika peran maskot cukup penting dalam menggambarkan keutuhan masyarakat dan media Pendidikan, sehingga perlu adanya keadilan dalam membangun perspektif di dalam unsur-unsurnya.

“Maskot adalah media pendidikan sekaligus perspektif masyarakat, tidak bisa langsung jadi yang bagian seluruhnya bagian alat kalau yang ditampilkan hanya 1 jenis kelamin bagaiaman itu bisa adil,” katanya.

Leni menyebut jika yang ditampilkan hanya mewakil 1 jenis gender tertentu hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan publik dan mencederai rasa keadilan. Ia menyampaikan jika keadilan gender sudah digaungkan sejak lama dalam berbagai aspek kehidupan.

“Bagaimana kebijakan apapun yang dihasilkan harus ada unsur tersebut meskipun tidak 100 persen,” katanya.

Pihaknya mempersilahkan kepada KPU untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk nantinya bila melakukan sikap. Pihaknya juga meminta KPU Kota Jogja untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik dan menarik peredaran produk maskot yang telah disebarkan baik fisik maupun digital.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Jogja, Ratna Mustika Sari menyampaikan terkait dengan somasi yang telah disampaikan hingga pertemuan dengan Forum tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPU DIY untuk mengambil sikap.

“Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi masukan yang telah diberikan kepada kami untuk Maskot pemilihan walikota dan wakil wali kota. Menjadikan kami dalam proses ke depan harus memperhatikan perspektif gender dalam visualisasi,” jelasnya.

Pihaknya akan meninjau ulang maskot yang sudah dibuat. Pihaknya belum bisa bersikap secara langsung karena hal tersebut membutuhkan mekanisme yang harus dilewati.

(Hadid Husaini)