Transportasi Air di IKN Diminta Ramah Lingkungan, Gapasdap: Tak Murah dan Mudah!

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin dan Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo. (Foto : M Wulan)

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengaku siap berpartisipasi dalam membuka lintasan angkutan nondarat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan ada syarat sekaligus tantangan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan terhadap pembangunan lintasan air di IKN itu.

Kata dia, Kemenhub RI meminta agar transportasi air yang dihadirkan harus ramah lingkungan berbasis bahan bakar terbarukan. Hal ini harus selaras visi IKN sebagai kota cerdas dan ramah lingkungan.

"Tentunya harus ada infrastruktur yang disiapkan pemerintah, rasanya masih terlalu jauh karena untuk bangun infrastruktur seperti di Eropa itu tidak murah dan mudah," kata Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, Kamis (12/9/2024).

Kendati begitu, Khoiri mengatakan Gapasdap sudah memetakan beberapa pilihan armada yang ramah lingkungan untuk digunakan di IKN. Pilihan itu antara lain teknologi berbasis tenaga listrik yang dewasa ini disebutnya sudah banyak digunakan di beberapa negara Eropa Utara.

Menurut Khoiri, kapal-kapal penyeberangan yang ada di kawasan itu tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Namun ia mengakui untuk membangun infrastruktur seperti yang ada di Norwegia, misalnya, tidak murah dan pengadaan kapal penyebrangan itu harus mendatangkan dari negara-negara yang jauh.

Untuk itu, yang paling memungkinkan, menurut dia, adalah menggunakan kapal-kapal berbasis energi alam, dari bahan bakar gas. Alasannya karena beberapa kapal sudah memiliki kemampuan teknis konversi dari pemakaian bahan bakar solar ke gas.

"Proses pembukaan lintasan di IKN memang penting dan harus diambil sikap dalam waktu dekat, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah bisa membangun konektivitas sehingga 17 ribu lebih pulau di tanah air benar-benar terhubung," tutur Khoiri.

Selain itu teknologi yang digunakan kapal tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, juga harus ada wireless charger di setiap dermaga untuk mendukung pengisian ulang baterai kapal agar lancar beroperasi.

Itu artinya butuh penyeberangan dengan kecukupan dermaga, dengan kapasitas dan kualitas memadai.

"Harapan kami, hal tersebut bisa dilakukan oleh pemerintahan yang baru."

Pemerintah Punya PR Banyak, Tak Hanya di IKN

Tak jauh-jauh kesana, Khoiri mengatakan pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah menambah dermaga agar tidak terjadi antrean kapal saat mengangkut logistik maupun masyarakat.

Apalagi dermaga yang tersedia sekarang masih kurang sehingga kerap membuat antrean panjang saat musim liburan.

Dia mencontohkan kondisi di luar IKN, seperti pada lintasan Merak-Bakauheni yang jumlah kapalnya mencapai mencapai 68 unit. Situasi itu tidak ditopang oleh jumlah dermaga yang ada di sana.

"Kalau satu pasang dermaga empat kapal, dengan tujuh pasang dermaga di sana hanya bisa 28 kapal, sisa 40 kapal yang bergiliran tunggu jadwal operasi. Itu kan mubazir ketika ada libur nasional ada antrean panjang," tuturnya.

Sementara Kementerian Perhubungan sebelumnya mendorong industri penyeberangan untuk ikut ambil bagian dalam proses pembukaan lintasan di IKN termasuk Gapasdap.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan moda transportasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang segala aktivitas di kawasan IKN yang telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan baru itu.

"Kami berharap Gapasdap selalu mendukung program-program pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan penyeberangan baik di wilayah 3TP, kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus juga kawasan pariwisata. Ke depan tantangan akan semakin besar maka kami minta Gapasdap untuk selalu siaga," pungkasnya.

(M Wulan)