Upaya Pemkab Gunungkidul Redam Gejolak Usai Kenaikan Harga BBM Subsidi

Ilustrasi SPBU. Foto: Tugu Jogja

Kenaikan harga BBM Subsidi yang diberlakukan oleh pemerintah sejak awal Oktober 2022 ini memang berdampak pada sendi kehidupan masyarakat. Harga-harga mengalami kenaikan sementara di sisi lain daya beli masyarakat berkurang.

Asisten Perekonomian Setda Gunungkidul, Siti Isnaini Dekoningrum menuturkan, sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan anggarannya untuk meredam gejolak pasca kenaikan harga BBM. sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat, pihaknya diminta untuk mengendalikan gejolak harga pasca kenaikan harga BBM. Dan upaya pengendalian tersebut menunggu APBD Perubahan disahkan.

"Kita memang menunggu APBD Perubahan disahkan terlebih dahulu," kata dia, Senin (31/10/2022).

Dan sesuai amanah pemerintah pusat, 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) disediakan untuk antisipasi gejolak di masyarakat pasca kenaikan BBM. Hanya saja, berdasarkan perhitungan mereka, ternyata Gunungkidul itu sudah melebihi 2 persen dengan kisaran Rp 4,6 miliar diperuntukkan sesuai juknis.

Dia mengatakan, sesuai dengan petunjuk teknis dana Rp 4,6 miliar tersebut nantinya akan mereka gunakan untuk bantuan sosial tukang ojek online, nelayan dan UMKM. Mereka sudah melakukan pendataan berkaitan siapa saja yang akan menerimanya.

Di samping itu akan ada upaya penciptaan lapangan kerja itu ada jalan usaha tani dan padat karya. Di mana untuk jalan usaha tani nantinya akan ada 8 titik sementara padat karya ada 15 titik yang sudah dipersiapkan.

"Di samping itu nanti akan ada subsidi serta transportasi. Di mana akan ada subsidi angkutan umum yaitu angkutan darat yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi nanti APBD Perubahan diketok langsung direalisasikan,"kata dia.

Siti menambahkan hingga akhir tahun nanti, pemerintah Kabupaten Gunungkidul berencana akan menggelar pasar murah. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dari upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sementara untuk mengendalikan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan menggelar berbagai pasar murah. Pasar murah ini rencananya akan mereka laksanakan di setiap Kapanewon minimal 1 kali dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Pasar murah sendiri sudah dimulai di Taman Kuliner Terminal Daksinaga yang dibantu CSR BPD dan PT Rahayu. BPD subsidi harga beras minyak gula kemudian tepung sementara PT Rahayu menyuplai telur. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Bulog.

"Nanti disamaratakan di semua Kapanewon yang dilaksanakan di Kalurahan. Pasar murah kemarin mendapat tanggapan baik karena 150 kg telur terjual,"kata dia.

Inflasi di Gunungkidul sama dengan DIY yaitu angka terakhir 6,3. Pihaknya diberi tugas minimal tidak boleh menembus angka 6 agar inflasi tetap terjaga. Ia mengakui inflasi terjadi karena pasokan berkurang, kemampuan daya beli masyarakat kurang.

Bupati juga telah memerintahkan kepada Dinas Pertanian supaya mengajari warga untuk memaksimalkan lahan pekarangan mereka dengan melakukan penanaman hortikultura. Di samping itu mereka juga berupaya keras meningkatkan kemampuan lumbung pangan.