Upaya Pemkab Sleman Capai Target Penurunan Stunting

Review regulasi daerah yang dilakukan Pemkab Sleman untuk penurunan stunting. Foto: istimewa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berupaya menekan kasus stunting baru di wilayahnya agar mampu melahirkan generasi yang sehat sehingga mampu mendongkrak anak untuk berprestasi dalam memajukan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud keseriusannya dalam menangani persoalan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) melakukan review Regulasi Daerah terkait stunting, pada Rabu (26/7/2023).

Sekretaris Dinas PMK, Sarjono, mengatakan kegiatan review itu penting lantaran menjadi bagian dari upaya evaluasi dalam pencegahan pertumbuhan kasus stunting.

Setidaknya ada 86 lurah se-Sleman dan OPD terkait, di antaranya Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sleman yang mengikuti kegiatan tersebut.

"(Kegiatan) juga diisi dengan diskusi terkait implementasi Peraturan Bupati no 39 tahun 2022 tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Tingkat Kalurahan. Dalam hal ini, regulasi tersebut digunakan sebagai petunjuk bagi Lurah dalam pencegahan stunting di tingkat Kalurahan," kata Sekretaris Dinas PMK, Sarjono, Rabu (26/7/2023).

Melalui diskusi itu, mereka ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target dari kinerja dan merumuskan tindak lanjut pencapaian target kinerja penekanan stunting pada tahun selanjutnya.

"Kami harap terdapat masukkan, sehingga untuk selanjutnya dapat menjadi rekomendasi bagi tim kabupaten," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menambahkan pelaksanaan review regulasi terkait upaya penurunan stunting menjadi penting dan krusial.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pihaknya dapat mengetahui apakah upaya yang selama ini telah dilaksanakan sudah sesuai dengan target atau belum. Sehingga strategi yang tepat untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sleman itu dapat dicanangkan dan ditingkatkan.

"Jika memang ditemukan regulasi yang tidak tepat, mari kita benahi dan revisi bersama. Jika regulasinya masih belum lengkap, dan dibutuhkan turunannya dalam level praktis, mari kita susun aturan teknisnya," kata Kustini.

Lebih lanjut, Kustini berharap seluruh OPD dan lurah yang hadir dalam forum tersebut dapat saling bersinergi guna mewujudkan komitmen dalam menurunkan angka stunting di waktu mendatang.

"Upaya penurunan stunting harus dilakukan sinergis dengan melibatkan semua komponen pentahelix baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan media. Namun harus dipahami bahwa upaya ini adalah tugas utama pemerintah," pungkasnya. (M Wulan)