Wali Kota Terpilih Jogja Komentari Retreat Kepala Daerah yang Bakal Digelar

Wali Kota Terpilih Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. (Foto : M Wulan)

Wali Kota Terpilih Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo ikut berkomentar terkait rencana retreat kepala daerah yang akan digelar oleh pemerintah pusat.

Retreat kepala daerah tersebut rencananya bakal dilaksanakan selama 7 hari di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang.

Terkait rencana ini, Hasto Wardoyo mengaku setuju. Dia menilai dengan adanya retreat tersebut para kepala daerah dapat menyamakan visi, misi, dan memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah pusat dalam membangun daerah.

"Saya setuju (adanya rencana retreat kepala daerah). Kalau pengalaman saya kan kepala daerah itu mindsetnya beda-beda, jadi kalau ada retreat ini, saya kira menyamakan visi misi, dan arah,” kata Hasto Wardoyo, di Jogja Minggu (26/1/2025).

Selain menyamakan persepsi setiap kepala daerah, kata Hasto juga akan bermanfaat karena banyak kepala daerah terpilih yang baru pertama menjadi kepala daerah, bahkan banyak yang baru pertama kali mengenal pemerintahan.

Selain itu, terlebih kepala daerah lahir dari proses demokrasi, sedangkan pejabat yang merupakan ASN lahir dari proses birokrasi.

“Latar belakangnya ada yang pengusaha, ada yang katakanlah pekerja yang tidak langsung bersentuhan dengan birokrasi,” tuturnya.

“Ada juga tokoh-tokoh partai yang misalkan belum pernah menjadi anggota DPR, belum pernah berkegiatan di birokrasi, menurut saya mindsetnya beda-beda,” imbuhnya.

Oleh karenanya dia menyambut baik kegiatan ini. Hasto menuturkan banyak hal yang nantinya bisa diambil dan bisa dibawa ke pemerintahan Kota Yogyakarta, salah satunya soal kedisiplinan.

"Paling nanti yang saya bawa dari retret ini ke Pemkot Jogja itu kedisiplinan, saya yakin dalam retret nanti banyak ditanamkan kedisiplinan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih dalam kegiatan semacam 'retreat'. Kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah.

(M Wulan)