Dampak positif dan negatif media sosial bagi tokoh publik.

Masyarakat Indonesia hari ini sangat melek dunia media sosial, baik itu masyarakat perkotaan hingga masyarakat di pelosok pedesaan. Bahkan tak pandang usia, anak kecil pun sudah terbiasa dengan media sosial karena terkadang jadi objek kontennya.

Faktor yang mempengaruhi kenapa banyak masyarakat Indonesia melek medsos, karena saat ini eranya sudah serba digital, seakan dunia berada dalam satu genggaman apalagi transmisi informasi begitu cepat sekali karena ada medsos ini.

Beberapa kejadian viral di negara ini tidak luput dari perhatian mata mereka, baik itu entertaintment, pendidikan, agama, dan politik.

Indonesia sebagai pengguna media sosial terbanyak di dunia dengan urutan ke empat setelah Amerika dan India. Tentunya ini harus disikapi dengan penuh hati-hati dan bijak oleh tokoh publik, baik artis, pemuka agama, politisi, bahkan pejabat pemerintahan.

Banyak tokoh masyarakat dan masyarakat umumnya yang ingin menjadikan viral di media sosial untuk mendongkrak popularitas ataupun mencari cuan. Apakah tidak boleh? Tentu sangat boleh. Salah satu nilai tambah medsos adalah menjadi ladang penghasilan bagi para konten kreator.

Namun yang saya soroti adalah tokoh publik entah itu pejabat atau lainnya harus memberikan contoh yang baik, dan memperhatikan etika bermedia sosial, bukan hanya mengejar popularitas belaka tanpa ada nilai edukasi yang mendidik.

Sehingga efeknya akan merugikan diri sendiri, karena warga medsos atau netizen itu tangan dan hatinya cenderung berkata kotor bila kedapatan tokoh publik berujar tidak sepantasnya. Bahkan nyinyiran kasar juga keluar kalau si pembuat ulah adalah pejabat pemerintah.

Kita bisa saksikan sendiri di Instagram, Facebook bahkan Twitter kontennya banyak nyinyiran pejabat publik. Bahkan kalau dibuat analisis survei yang nyinyir itu sangat dominan sekali. Paling yang mendukung itu tidak luput bantuan buzzer.

Kembali soal medsos tokoh publik, tentunya alangkah bijak jika para tokoh dari disipilin keilmuan dan keahlian apapun menambah lagi konten-konten edukasi bukan ajang pamer diri. Apalagi konten yang dapat menimbulkan konflik dan kegaduhan.

Kata lain, sia-sia dan percuma pejabat publik melakukan framing kinerjanya di medsos, tapi kenyataannya tidak sebagus pencitraannya. Tentu masyarakat akan bisa menilai sendiri antara konten pencitraan atau konten yang benar mengedukasi masyarakat, bahkan ini dapat dua keuntungan yakni serat akan edukasi serta popularitas natural.