K-MAKI Demo ke Pj Gubernur Sumsel Minta Sekda OKU Dicopot

Koordinator Aksi K-MAKI, Bonni Belitong saat menyampaikan orasi. (ist)

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumbagsel, menggelar demo di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis, 5 September 2024.

Kedatangan K-MAKI untuk menuntut Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, segera mencopot Sekda Ogan Komering Ulu (OKU), Darmawan Irianto, karena diduga bersikap tidak netral menjelang Pilkada.

Hal itu seiring beredarnya foto-foto Darmawan dan sejumlah pejabat Pemkab OKU lainnya menghadiri acara salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU beberapa waktu lalu.

"Kami minta Pj Gubernur Sumsel bertindak tegas, copot jabatan Sekda OKU yang diduga tidak netral," kata Koordinator Aksi K-MAKI, Bonni Belitong.

Bonni bilang, sikap Sekda OKU bersama beberapa pejabatnya yang diketahui membuka acara salah satu paslon di Kabupaten OKU, menjadi bukti jelas ketidaknetralan oknum ASN tersebut.

Namun, sampai sekarang tidak ada tindakan tegas yang diberikan terhadap pejabat tertinggi di Kabupaten OKU tersebut.

"Sebelumnya, Sekda Sumsel pernah menyampaikan jika akan menindak tegas jika ada ASN kedapatan tidak netral dalam Pilkada. Tapi mana buktinya," ungkapnya.

Deputy K-MAKI, Feri Kurniawan, mengatakan harusnya Pj Gubernur Sumsel dapat bertindak tegas, karena jika tidak maka M-MAKI akan membawa masalah ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ASN.

"Jangan sampai pesta demokrasi dirusak, karena adanya oknum ASN yang tidak netral," tegasnya.

Menurutnya, sikap Sekda OKU yang membuka langsung acara salah satu paslon kepala daerah, tidak pantas dan melanggar etik sebagai pegawai negara.

"Harusnya Sekda yang merupakan jabatan tertinggi di Pemkab OKU, memberikan contoh bukan malah mengajak pejabat lain," jelasnya.

Bonni mengatakan, jika tidak ada tanggapan dari Pj Gubernur maupun Pj Bupati OKU, maka aksi ini akan terus dilakukan.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Sunarto, siap menampung apa yang menjadi aspirasi massa demo hari ini.

"Sebetulnya itu kan ada domain masing-masing, Bawaslu dan KPU. Kami sifatnya menunggu rekomendasi dan akan menindaklanjuti jika ada laporan," katanya.

Meski begitu, Sunarto mengaku beberapa pihak termasuk Inspektorat akan melakukan bebeberapa tindakan, dengan memanggil yang bersangkutan secara dinas.