K-MAKI Desak Pj Gubernur Sumsel Copot Sekda OKU karena Dinilai Tidak Netral

Deputy K-MAKI, Ir. Feri Kurniawan. (ist)

Kehadiran Sekda OKU, Darmawan Irianto, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab setempat mendapat sorotan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (MAKI).

Deputy K-MAKI, Ir. Feri Kurniawan, mengatakan tindakan yang dilakukan Sekda OKU, Darmawan Irianto dan beberapa pejabat yang hadir pada salah satu acara bakal calon bupati dan wakil bupati, bukti ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, larangan keterlibatan ASN, Kepolisian, TNI, kades, perangkat desa, BPD termasuk camat, itu telah termaktub pada pasal 280 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017.

"Jika memang terbukti, Sekda dan beberapa pejabat yang hadir dalam acara itu dapat dipidana kurungan dan harus segera dicopot," terangnya.

Feri menerangkan, netralitas ASN dalam pemilihan umum telah diatur dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

"Pj Bupati harus segera memeriksa dan memanggil pejabat tersebut. Jika memang terbukti, segera copot semuanya dari jabatan," katanya.

Tidak hanya itu, kejadian yang melibatkan pejabat di OKU tersebut, harus mendapat perhatian dari Pj Gubernur Sumsel.

"Pj Gubernur Sumsel harus segera ambil tindakan, copot jabatan Sekda," katanya.

K-MAKI akan mengambil tindakan jika memang Pj Bupati OKU dan Pj Gubernur Sumsel tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap pejabat atau ASN yang terlibat dalam politik praktis.

"Kami akan menggelar aksi ke Kemendagri, dan meminta Mendagri mencopot juga Pj Gubernur dan Pj Bupati, karena melakukan pembiaran terhadap netralitas ASN," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan, anggota DPRD OKU Muslimin, terkait menyebarnya foto Sekda OKU dan beberapa pejabat yang hadir dalam agenda Grass Track yang diadakan salah satu bakal calon Bupati OKU.

"Kita semua mempertanyakan netralitas Sekda OKU Darmawan Irianto," kata pria yang juga ketua Ormas Barisan Pemuda Lengkiti Bersatu.

Menurut Muslimin, seharusnya sorang sekda bisa menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tetap menjaga netralitas, apalagi menjelang Pilkada OKU. Hal itu agar bisa menciptakan kedamaian demokrasi.

"Harusnya jadi contoh untuk mengutamakan netralitas," katanya.