KLHK Diminta Atasi Konflik Harimau dan Manusia di Sumsel

Anggota Komisi IV DPR RI, Rizky Aprilia. (foto: W Pratama/Urban Id)

Konflik antara harimau dan manusia yang terjadi di Sumatera Selatan, belakangan waktu terakhir turut menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (BPR) RI, Rizky Aprilia, mengatakan telah menyampaikan permasalah ini kepada KLHK, dan meminta agar dapat segera ditindaklanjuti. Sebab kasus penyerangan satwa liar tersebut yang terjadi berada di sekitaran kawasan hutan lindung. Seperti Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, dan Muara Enim.

"Kita sudah minta KLHK untuk melihat apa sebenarnya yang menyebabkan konflik ini bisa terjadi," katanya di Palembang, Sabtu (28/12).

Rizky bilang, konflik antara manusia dan harimau hingga menyebabkan sejumlah korban jiwa tersebut berdampak buruk, khususnya di sektor perekonomian. Warga yang mayoritas petani menjadi takut pergi ke kebun dan jumlah wisatawan di daerah wisata tersebut pun menurun.

Ilustrasi Harimau Sumatera. (foto: Pixabay)

"Kalau memang habitat mereka (harimau) di hutan lindung itu terganggu apa solusi terbaik yang bisa diberikan kepada masyarakat, mengingat mayoritas warga di lokasi itu adalah petani," katanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, berdasarkan pembahasan dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya, diketahui jika sudah disiapkan proporsi hutan khususnya di wilayah Pagar Alam, akan dijadikan sebagai Taman Nasional Gunung Dempo.

"Akan tetapi antara pembangunan dan kebutuhan seperti pembangkit listrik dan lain-lain itu yang harus dikaji lagi bersama sehingga tidak merusak hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya," katanya.

Sementara itu, pada kesempatan reses di Palembang, Rizky juga menyempatkan diri mendengarkan sejumlah aspirasi masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II. Masyarakat kebanyakan mengeluhkan kondisi banjir yang terjadi di Palembang belakangan waktu terkahir. (jrs)