KPU Sumsel Siap Supervisi PSU di Empat Lawang

Ilustrasi KPU. Foto: Shutterstock

KPU Sumsel segera melaksanakan supervisi terkait Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang. Langkah ini diambil sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memberikan tenggat waktu 60 hari bagi KPU untuk menyelesaikan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU RI untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU tersebut. “Kami akan laksanakan dan berkoordinasi dengan KPU RI soal pelaksanaan PSU tersebut,” kata Andika, Senin (24/2/2025). Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman, juga menyampaikan kesiapan jajarannya dalam menindaklanjuti putusan MK dengan nomor 25/PHPU/BUP-XXIII/2025. Pihaknya telah menerima informasi resmi terkait PSU dan segera menyusun langkah pelaksanaan. “Kami sudah mendapat informasinya jika dilakukan PSU di Empat Lawang. Kita akan persiapkan terlebih dahulu untuk pelaksanaannya,” ujar Eskan. Putusan MK ini muncul setelah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memerintahkan KPU Empat Lawang untuk menggelar PSU. Dalam keputusan tersebut, MK juga menginstruksikan agar pasangan bakal calon Bupati Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati diikutsertakan dalam pemilihan ulang. Sebelumnya, pasangan ini sempat didiskualifikasi oleh KPU Empat Lawang. Persoalan hukum ini berawal dari status periodesasi jabatan Budi Antoni. MK menilai bahwa Budi Antoni belum menjabat dua periode penuh, mengingat masa jabatan keduanya yang dimulai pada 2013 hanya berjalan selama 2 tahun 1 bulan sebelum terhenti karena proses hukum. Berdasarkan aturan, kepala daerah dianggap menjabat satu periode jika telah menjalani masa jabatan selama 2 tahun 6 bulan. “Berdasarkan periodesasi kepala daerah, MK memutuskan bahwa Budi Antoni baru menjalani periode ke-2 sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang selama 2 tahun 1 bulan,” jelas MK dalam putusannya. Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan bahwa keputusan KPU Empat Lawang yang menganulir dan tidak menerima pasangan Budi Antoni-Henny Verawati merupakan kekeliruan. MK menilai tindakan tersebut mencederai prinsip keadilan dan integritas demokrasi. “Dalil pemohon untuk menjadi peserta Pilkada 2024 terbukti kebenarannya. KPU Empat Lawang dinilai telah menciderai rasa keadilan demokratis dan berintegritas. Tidak ada keraguan bagi MK untuk memutuskan PSU Pilkada Empat Lawang dengan menyertakan pasangan Budi Antoni dan Henny Verawati sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Suhartoyo.