Operator SPBG di Sumsel Siap Optimalisasi Gas Alam

Ilustrasi pengisian bahan bakar gas alam kendaraan di Sumsel. (ist)

Rencana pemerintahan di era Prabowo-Gibran yang menghidupkan kembali SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) membuat angin segar bagi bisnis para operator SPBG di Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satunya PT. CNG Hilir Raya (CHR) sebagai perusahaan swasta pertama operator SPBG di luar Pulau Jawa sejak 2010 yang berbasis di Provinsi Sumatera Selatan sangat menyambut baik gagasan menteri ESDM Bahlil Lahaladalia yang ingin mengoptimalkan kembali SPBG.

"Kami telah siap secara infrastrukur dan SDM untuk mengoperasikan kembali SPBG jika gagasan ini direalisasikan oleh Pemerintah pusat. Bahkan kami siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan yang terkait untuk mendorong suksesnya program optimalisasi SPBG ini," kata Direktur PT CHR Hernoe Roesprijadji, Minggu, 27 Oktober 2024.

Begitu juga dengan PT. Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) yang merupakan Holding Company dari PT CHR menyatakan kesiapannya untuk mensukseskan program optimalisasi SPBG.

"Kami sudah menjalankan program optimalisasi SPBG selain tetap melayani transportasi berbahan bakar gas (BBG) juga telah melayani pengunaan gas alam untuk kebutuhan Horeka sejak tahun 2017, di wilayah operasional kami di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Lampung dengan merk dagang Gasra," jelas Dirut PT Citra Nusantara Gemilang Tbk, Andika Purwonugroho.

Sebagai informasi beberapa waktu lalu Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto kepada media juga mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan optimalisasi SPBG ini.

Gas bumi menjadi sumber energi yang paling cocok untuk fase transisi energi ini, terutama karena Indonesia memiliki pasokan gas yang cukup melimpah saat ini.

Djoko mengungkapkan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, Indonesia pernah memanfaatkan gas sebagai sumber energi untuk sektor transportasi. Saat itu, telah dibangun 28 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), tetapi permintaan untuk kendaraan berbahan bakar gas menurun karena kurangnya dukungan kebijakan pemerintah.

"Ke depan, kebijakan atau regulasi yang diperlukan untuk mendukung penggunaan gas di Indonesia perlu ditegaskan kembali. Artinya wilayah-wilayah yang dekat dengan sumber gas baik itu yang dilalui pipa bisa dikembangkan dengan lebih masif," kata dia.

Diketahui juga Kementerian di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ingin menggagas kembali pengoperasian SPBG sebagai program prioritas.

Program ini akan dioptimalkan dan disesuaikan model bisnisnya dengan kondisi yang ada sekarang.

"Mungkin pada waktu itu penggunaannya lebih berat kepada transportasi. Tidak menutup kemungkinan SPBG yang tadinya hanya menyasar pada sektor kendaraan umum, ke depannya bisa menyasar pada sektor lainnya seperti hotel, restoran, dan katering (Horeka)," ungkap Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, Anggawira.