Pemprov Sumsel Klaim Angka Kemiskinan Ekstrem Turun 1,41 Persen

Ilustrasi saat antrean panjang warga rusun di Palembang serbu minyak goreng murah, Foto: abp/Urban Id

Pemprov Sumsel mengeklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya di 2023 ini. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel yang mengeluarkan rilis yakni angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya 3,19 persen kini turun menjadi 1,41 persen di 2023.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku bangga dengan terjadi penurunan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinannya selama 5 tahun ini.

“Saya tidak berhenti ke lapangan itu berarti tidak salah terapi dan ini juga legacy bagi pelaku pemerintahan, dan ini juga akan menjadi spirit bagi masyarakat,” kata dia, Sabtu (23/9).

Herman Deru menerangkan turunnya angka kemiskinan ekstrem karena sudah ada paradigma perubahan pengembangan petani utuh atau original, menjadi petani berjiwa entrepreneur yang relevan dengan diangkatnya 2000 PPEP.

“Artinya betul kita tidak salah terapi Dari 1,2 menjadi 1,6 juta berprofesi petani, yang tidak meninggalkan profesi petani, tapi mengembangkan komoditas produksinya. Ini sangat keren, terima kasih saya sampaikan untuk semua unsur elemen masyarakat, bersama-sama kita membawa Sumsel Maju untuk Semua,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumsel Wahyu Yulianto menyebutkan penurunan kemiskinan ekstrem Sumsel hampir 50 persen  di bawah karena faktor program Gubernur Sumsel yakni Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

“Instrumen pendukungnya ada pendekatan Gubernur Sumsel melalui bantuan-bantuan yang tepat sasaran, kemudian program GSMP dengan memberdayakan mereka, mengurangi beban konsumsi,” kata dia.

Selain itu, Yulianto juga menyebutkan salah satu faktor pendukung angka kemiskinan ekstrem turun karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel mengalami kenaikan yang sebelumnya kelas yang sedang di bawah angka 70, sekarang sudah ke level tinggi yakni 70,90.

“Komponen yang menaikkan IPM Sumsel ada tiga yakni kesehatan, pendidikan dan kemudian ekonomi. Jadi tiga komponen yang perlu dipahami, kita tidak bisa kalau menggerakkan IPM hanya pada satu sisi dimensi saja ini harus bergerak sama-sama,” kata dia.