Konten Media Partner

Pendekatan dan Rangkul Masyarakat, Strategi Polda Sumsel Cegah Konflik Pilkada

28 November 2024 20:15 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi. (ist)
zoom-in-whitePerbesar
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi. (ist)
ADVERTISEMENT
Polda Sumsel memastikan seluruh tahapan Pilkada serentak yang berlangsung pada Rabu 27 November 2024 berlangsung kondusif tanpa adanya gejolak yang timbul di masyarakat.
ADVERTISEMENT
Meskipun tahapan pilkada telah memasuki proses pemungutan suara, Polda Sumsel masih terus bergerak melakukan pengawalan hingga tahapan selesai di tingkat KPU sampai pasangan calon kepala daerah terpilih dilantik.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi, mengatakan kolaborasi pengawalan Pilkada antara Polri dan TNI saat ini masih terus berlangsung. Mereka pun menyiapkan strategi khusus agar tidak terjadinya gejolak konflik di 17 kabupaten/ kota.
Adapun strategi yang disiapkan itu adalah dengan melakukan pendekatan preventif dengan sosialisasi bersama antara Polri dan TNI di berbagai daerah mengedukasi masyarakat untuk menolak politik uang, black campaign, dan provokasi berbasis SARA.
"Kemudian pemantauan Intensif, melakukan kegiatan sambang door to door sampai penggunaan teknologi, aparat keamanan memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan aman," katanya, Kamis, 28 November 2024.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya adalah sinergi dengan Masyarakat di mana tokoh agama, adat, dan pemuda dilibatkan dalam mengkampanyekan Pilkada damai, sehingga isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat dapat ditekan sejak dini.
"Kuncinya adalah komunikasi yang efektif dan kerja sama erat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Andi Rian.
Jenderal bintang 2 ini menjelaskan, situasi keamanan membuat masyarakat akhirnya dapat menyalurkan hak pilih tanpa adanya gangguan. Hal ini terlihat dari partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yang mencapai 80 persen.
Hal ini membuktikan tingginya antusiasme masyarakat terhadap demokrasi. Keberhasilan Sumsel dalam menjaga zero konflik di Pilkada 2024 patut menjadi contoh bagi daerah lain.
"Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat terbukti menjadi fondasi kuat untuk menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan bermartabat," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, menambahkan keamanan sebelum maupun setelah pengumuman hasil Pilkada 2024 merupakan tanggung jawab bersama.
Dirinya meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu isu tak jelas, menyaring dan tidak serta merta menelan informasi yang beredar di media sosial.
"Pilihan boleh berbeda, tetapi setelah semua menggunakan hak pilih, percayakan kepada penyelenggara untuk melanjutkan tugasnya memproses dan menghitung suara, hingga saatnya nanti pleno penetapan hasil"
"Sebagai warga Sumsel yang mencintai kedamaian mari kita semua bergandeng tangan, bersama menjaga situasi aman damai untuk mendukung berlangsungnya pembangunan Sumatera Selatan yang lebih baik lagi ke depan,” sambungnya.
Ia pun meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks yang sudah berseliweran di media sosial. Sebab, saat ini banyak narasi maupun foto dan video yang tersebar soal klaim pemenang Pilkada. Sementara, tahapan di KPU hingga kini masih berjalan.
ADVERTISEMENT
"Hati-hati terhadap hoaks atau berita bohong yang bisa memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya," imbuhnya.
Disisi lain, Sunarto masih memastikan netralitas Polda Sumsel dan jajaran hingga kini masih tetap terjaga. Tak ada pandang bulu terhadap anggota yang terlibat dalam politik praktis.
Hal itu sesuai dengan MK 136/2024 telah menegaskan bahwa frasa anggota Polri yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana seperti pejabat negara, ASN dan kades (sesuai pasal 188 UU No 1 tahun 2015 tentang pilkada).
“Ini norma baru dan secara langsung efektif berlaku. Artinya jika ditemukan anggota Polri tidak netral maka selain bisa dipidana juga dapat diberi sanksi kode etik Polri. Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu dan Pilkada serentak berjalan aman, damai dan bermartabat,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
Mantan Kabid Humas Polda Riau tersebut mengaku pihaknya bersama TNI dan elemen terkait akan terus menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung.
"Kami berkomitmen untuk memastikan situasi tetap kondusif. Jika ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat terdekat," jelasnya.