Sumsel Bentuk Satgas Pencegah Konflik Satwa Liar dan Manusia

Ilustrasi Harimau. (Foto: Shutterstock)

Dinas Kehutanan Sumatera Selatan membentuk Satgas Satwa dalam rangka mencegah konflik manusia dengan satwa liar. Saat ini draf sedang dibahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beberapa LSM seperti Forum Harimau Kita dan Zoological Society of London (ZSL).

Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Pandji Tjahjanto mengatakan setelah selesai draf akan dibuat Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait tugas instansi terkait yang tergabung dalam satgas.

“Sebenarnya Satgas Satwa tersebut telah terbentuk sejak 2018, hanya sajaj masih ada kekurangan dari segi pelaksanaan tugas dan operasionalnya di lapangan,” katanya, Sabtu (15/2).

Pandji bilang, pada konflik yang terjadi beberapa bulan lalu tersebut, KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel yang lebih banyak terlibat dalam penanganannya, pihak-pihak terkait lain terutama pemerintah kabupaten atau kota setempat memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk menangani hal tersebut.

“Draftnya dilibatkan pihak-pihak yang belum terlibat dalam penanganan sejauh ini. Tugas dan tanggung jawab setiap instansi pun diperjelas supaya tidak ada tumpang tindih dan saling menyalahkan saat SOP-nya dilaksanakan,” jelas Pandji.

Penanganan konflik manusia dengan satwa liar pun, kata Pandji, berhubungan erat dengan perhutanan sosial yang digarap oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya pun akan melibatkan masyarakat dan satgas memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar tidak menggarap lahan di luar perhutanan sosial, terlebih di kawasan hutan lindung. (eno)