Membangunkan Raksasa Tidur Pariwisata "The Jatigede Dam"
Pengurus MPP ICMI dan Alumni IPB University
·waktu baca 12 menit
Tulisan dari Ali Rahman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda raksasa yang sedang tidur di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Raksasa itu bernama Waduk Jatigede. Ia memiliki bentang alam perairan yang luas, perbukitan yang membentuk lanskap menyerupai pulau-pulau kecil, serta panorama yang berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan. Kehadiran Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sapasang semakin memperkuat identitas kawasan ini sebagai destinasi wisata alam, religi, dan budaya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah mempromosikan Jatigede sebagai salah satu ikon pariwisata baru daerah.
Namun, di balik keindahan dan investasi infrastruktur yang telah dibangun, masih terbentang pekerjaan besar. Bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat, menarik investasi swasta yang pada akhirnya harus berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sumedang.
Jatigede bukan kekurangan daya tarik. Tantangannya adalah membangun ekosistem pariwisata yang membuat wisatawan tidak sekadar datang, mengambil foto, lalu pulang. Wisatawan perlu memiliki alasan untuk tinggal lebih lama, menikmati kuliner lokal, menginap di desa, menyaksikan pertunjukan budaya, membeli produk UMKM, dan kembali berkunjung pada kesempatan berikutnya.
Inilah pekerjaan rumah yang harus dijawab bersama oleh pemerintah, investor, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dari Bendungan Menjadi Destinasi Ekonomi
Selama ini, pembangunan bendungan besar kerap dinilai berdasarkan fungsi utamanya. Seperti penyediaan air, irigasi, pengendalian banjir, dan dukungan terhadap ketahanan pangan. Padahal, ketika sebuah bendungan memiliki lanskap yang menarik, aksesibilitas yang memadai, serta kekayaan sosial budaya di sekitarnya, terbuka peluang untuk membangun nilai ekonomi tambahan melalui pariwisata.
Jatigede memiliki modal awal yang penting. Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sapasang dapat menjadi magnet kunjungan. Pemandangan waduk dan perbukitan menawarkan pengalaman wisata alam. Jalan lingkar waduk berpotensi membuka akses ke berbagai titik pandang dan desa di sekitarnya.
Tetapi keberadaan objek wisata belum otomatis membentuk sebuah destinasi yang matang. Sebuah destinasi memerlukan akses jalan yang nyaman, petunjuk arah yang jelas, tempat parkir, toilet bersih, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan dan keselamatan, pilihan kuliner, penginapan, serta layanan wisata yang terorganisasi.
Kekuatan utamanya terletak pada keindahan alam dan keberadaan ikon wisata yang khas. Kelemahannya antara lain potensi kunjungan yang terkonsentrasi pada akhir pekan dan belum meratanya fasilitas pendukung. Peluangnya terbuka melalui tren wisata alam, glamping, wisata keluarga, wisata kuliner, dan pengalaman budaya. Sementara itu, ancamannya mencakup kerusakan lingkungan, pencemaran perairan, ketidakpastian pemanfaatan lahan, dan pembangunan yang tidak terkendali.
Artinya, strategi pengembangan Jatigede tidak cukup hanya dengan membangun lebih banyak objek wisata. Yang diperlukan adalah membangun keterhubungan antardestinasi, memperpanjang lama tinggal wisatawan, memperkuat kualitas layanan, dan memastikan manfaat ekonominya dirasakan oleh masyarakat lokal.
Infrastruktur Jalan: Pintu Masuk Investasi
Tidak ada destinasi wisata yang dapat berkembang optimal jika akses menuju lokasinya menyulitkan pengunjung. Jalan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kenyamanan wisatawan sekaligus perhitungan bisnis investor.
Karena itu, pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menempatkan peningkatan aksesibilitas Jatigede sebagai prioritas pengembangan ekonomi kawasan. Perbaikan harus dilakukan bukan hanya pada jalan menuju objek wisata utama, tetapi juga pada jalur penghubung menuju desa-desa wisata, sentra kuliner, lokasi kerajinan, dan atraksi budaya.
Kondisi jalan perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari kualitas permukaan, lebar dan keamanan jalan, drainase, penerangan pada titik yang membutuhkan, rambu penunjuk arah, hingga ketersediaan area istirahat. Titik rawan kecelakaan, kerusakan jalan, dan kemacetan pada musim liburan juga harus menjadi perhatian.
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu membagi tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Jalan nasional atau akses yang menjadi kewenangan pusat harus ditangani melalui koordinasi dengan kementerian dan balai teknis terkait. Jalan provinsi dan kabupaten harus mendapatkan perhatian sesuai status dan kondisi masing-masing. Jalan lingkar waduk beserta akses pendukungnya juga perlu dipastikan memiliki rencana penyelesaian, pemeliharaan, dan pengelolaan yang jelas.
Namun, pembangunan jalan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai proyek fisik. Infrastruktur harus menjadi instrumen untuk membuka kesempatan ekonomi. Jalan yang baik seharusnya membuat wisatawan lebih mudah mengakses desa, produk kuliner lebih mudah dipasarkan, dan investor lebih percaya diri menanamkan modal.
Dengan kata lain, jalan menuju Jatigede bukan hanya jalan menuju waduk, melainkan jalan menuju tumbuhnya ekonomi masyarakat.
Mengusung Socio-Ecotourism
Pengembangan pariwisata Jatigede sebaiknya tidak hanya mengejar jumlah kunjungan atau besarnya investasi. Kawasan ini memerlukan pendekatan socio-ecotourism, yaitu pariwisata yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pelestarian lingkungan.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan sebagai penonton pembangunan, melainkan sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat nyata dari aktivitas wisata.
Masyarakat sekitar waduk memiliki pengetahuan tentang lanskap, tradisi, makanan, sejarah desa, dan kehidupan agraris setempat. Pengetahuan tersebut merupakan modal sosial yang tidak dapat begitu saja digantikan oleh pembangunan fasilitas modern.
Karena itu, investor yang masuk ke Jatigede perlu didorong untuk mengembangkan pola kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, UMKM, dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Pemerintah dapat memfasilitasi pertemuan bisnis, pendampingan usaha, pelatihan pelayanan, sertifikasi kompetensi, serta penyusunan standar kualitas produk dan layanan.
Model kemitraan ini perlu dirancang secara transparan. Pembagian pendapatan, penggunaan lahan, tanggung jawab pemeliharaan lingkungan, kesempatan kerja bagi warga, serta mekanisme penyelesaian perselisihan harus disepakati sejak awal.
Dengan demikian, investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga menciptakan pekerjaan, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di sekitar waduk.
Prinsip ini penting karena keberhasilan pariwisata seharusnya tidak hanya dihitung dari nilai investasi yang masuk, melainkan juga dari seberapa besar nilai tambah yang tinggal di daerah.
Homestay dan Kuliner: Ekonomi yang Dekat dengan Rakyat
Salah satu cara paling realistis untuk memperluas manfaat ekonomi wisata adalah mengembangkan homestay dan usaha kuliner berbasis masyarakat.
Tidak semua wisatawan membutuhkan hotel berbintang. Sebagian justru mencari pengalaman menginap di rumah warga, menikmati suasana perdesaan, menyaksikan kehidupan masyarakat, dan merasakan makanan yang tidak mereka temukan di kota.
Rumah-rumah warga yang memenuhi persyaratan dapat dikembangkan menjadi homestay dengan standar kebersihan, sanitasi, keamanan, kenyamanan kamar, dan keramahan pelayanan yang baik. Pemerintah dapat membantu melalui pendampingan desain sederhana, pelatihan pengelolaan penginapan, pemasaran digital, serta akses pembiayaan yang sesuai kemampuan usaha.
Di sisi kuliner, Sumedang telah dikenal luas dengan tahu Sumedang. Akan tetapi, potensi kuliner kawasan Jatigede seharusnya tidak berhenti pada satu produk. Olahan ikan air tawar, masakan Sunda, makanan tradisional desa, produk pertanian lokal, dan hidangan berbahan mangga Gedong Gincu dan ubi cilembu dapat dikembangkan menjadi pengalaman kuliner yang lebih beragam.
Tantangannya adalah menjaga kualitas. Produk yang dijual kepada wisatawan harus memiliki standar kebersihan, keamanan pangan, rasa, penyajian, kemasan, dan harga yang wajar. Pelaku usaha juga perlu dibina dalam pengelolaan keuangan, pelayanan pelanggan, pengemasan produk, dan promosi melalui platform digital.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi (UNPAD, ITB, IKOPIN). dinas terkait, pelaku industri kuliner, serta perbankan untuk membangun program pembinaan yang berkelanjutan. Kelompok usaha bersama warga dapat menjadi wadah produksi dan pemasaran, sedangkan investor dapat membantu membuka akses pasar serta memperkuat rantai pasok.
Dengan pola tersebut, belanja wisatawan tidak hanya berhenti di restoran besar atau fasilitas milik investor. Sebagian belanja itu mengalir ke dapur warga, petani, pembudidaya ikan, pengrajin, dan pelaku UMKM dari desa-desa sekitar waduk jatigede.
Karedok dan Ngarot: Budaya sebagai Daya Tarik Wisata
Jatigede memiliki keuntungan lain yang tidak selalu dimiliki destinasi wisata buatan lainnya, yaitu kekayaan budaya dan tradisi masyarakatnya.
Desa Wisata Karedok di Kecamatan Jatigede menyimpan potensi wisata alam, edukasi, kuliner, kerajinan, dan budaya. Salah satu daya tariknya adalah tradisi Ngarot atau Tutup Buku Guar Bumi yang berkaitan dengan kehidupan agraris dan panen raya. Tradisi ini disertai kesenian lokal dan melibatkan unsur masyarakat desa. Informasi mengenai potensi tersebut juga tercantum dalam katalog resmi Desa Wisata Karedok pada platform Jadesta Kementerian Pariwisata.
Ngarot bukan sekadar pertunjukan untuk wisatawan. Tradisi ini merupakan bagian dari identitas dan ingatan kolektif masyarakat. Karena itu, pengembangannya sebagai atraksi wisata harus dilakukan dengan menghormati adat, melibatkan para sesepuh dan pelaku budaya, serta memastikan bahwa masyarakat tetap memegang kendali atas pelaksanaan tradisi.
Jika dikelola secara tepat, Ngarot dapat dikembangkan menjadi bagian dari calendar of events tahunan kawasan wisata Jatigede. Penyelenggaraannya dapat dilengkapi dengan pasar kuliner tradisional, pameran produk pertanian, pertunjukan kesenian Sunda, lokakarya kerajinan, dan kegiatan edukasi mengenai budaya agraris.
Kalender kegiatan yang disusun jauh hari akan membantu wisatawan merencanakan kunjungan, memberi kepastian bagi operator perjalanan, serta membuka peluang bagi pengusaha homestay dan kuliner untuk mempersiapkan layanan.
Penting pula untuk menghindari komersialisasi yang menghilangkan makna tradisi. Wisata budaya yang baik bukan menjadikan masyarakat sekadar pemain dalam pertunjukan, melainkan memberikan ruang kepada mereka untuk menjaga, menjelaskan, dan mewariskan kebudayaannya.
Dengan demikian, wisatawan tidak hanya datang untuk melihat pemandangan waduk, tetapi juga belajar mengenai hubungan masyarakat Sunda dengan tanah, pertanian, air, dan tradisi leluhur.
Batu Agung dan Gunung Congkang: Merangkai Destinasi
Potensi Jatigede akan semakin kuat apabila dihubungkan dengan objek wisata lain di kawasan sekitarnya, termasuk Batu Agung di Desa Cihanyir dan kawasan Gunung Congkang yang disebut memiliki potensi wisata geologi.
Keduanya perlu dipetakan dan dikaji lebih lanjut dari sisi aksesibilitas, daya tarik, kesiapan fasilitas, status pengelolaan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang. Jika memenuhi persyaratan, destinasi tersebut dapat menjadi bagian dari jaringan perjalanan wisata yang saling melengkapi.
Di sinilah pentingnya menjadikan Jatigede sebagai tourism hub atau simpul utama perjalanan wisata di kawasan sekitarnya.
Masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sapasang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kunjungan. Dari sana, wisatawan diarahkan untuk menikmati panorama waduk, mengunjungi desa wisata, mencicipi kuliner lokal, menyaksikan Ngarot di Karedok sesuai jadwal, dan menjelajahi atraksi alam serta geologi yang telah disiapkan secara aman.
Pola perjalanan semacam ini akan memperpanjang lama tinggal wisatawan dan memperluas persebaran belanja mereka. Desa-desa yang sebelumnya hanya menjadi wilayah lintasan dapat memperoleh kesempatan menjadi tujuan kunjungan.
Untuk mewujudkannya, diperlukan paket wisata terpadu yang dikelola secara profesional. Pokdarwis, pemerintah desa, operator perjalanan, pelaku homestay, kelompok kuliner, dan pengelola objek wisata harus bekerja dalam satu jejaring. Informasi tentang rute, waktu kunjungan, tarif, fasilitas, dan agenda kegiatan perlu tersedia secara mudah melalui kanal digital.
Jatigede dengan demikian tidak berdiri sendiri sebagai objek wisata, tetapi menjadi pusat yang menggerakkan ekosistem pariwisata Sumedang.
Mengundang Investor, Menjaga Kelestarian
Agar investasi masuk, pemerintah perlu memberikan kepastian dan kemudahan berusaha. Investor membutuhkan informasi yang jelas mengenai lokasi potensial, status penguasaan lahan, kesesuaian tata ruang, kewenangan pengelolaan, peluang pasar, dan proses perizinan.
Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menyiapkan peta peluang investasi pariwisata yang membedakan lokasi yang siap dikembangkan, lokasi yang memerlukan penataan lebih lanjut, dan lokasi yang harus dilindungi. Setiap peluang perlu dilengkapi informasi dasar mengenai akses jalan, ketersediaan utilitas, skema kerja sama, serta batasan pemanfaatan ruang.
Pengembangan penginapan, misalnya, dapat diarahkan pada lokasi yang secara hukum dan tata ruang memungkinkan. Homestay, glamping, eco-cabin, restoran, pusat kuliner, dan fasilitas rekreasi dapat menjadi alternatif, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa bangunan nonpermanen tidak otomatis diperbolehkan di kawasan sabuk hijau atau zona pengamanan bendungan. Status tanah, ketentuan sempadan, keselamatan bendungan, perlindungan kualitas air, dan persyaratan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama. Tidak boleh ada investasi yang mengorbankan fungsi dasar waduk dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pengelola bendungan serta instansi teknis terkait. Pengembangan pariwisata harus berjalan berdampingan dengan fungsi waduk untuk sumber daya air, irigasi, pengendalian banjir, dan kepentingan publik lainnya.
Investasi yang baik bukan investasi yang membangun sebanyak-banyaknya, melainkan investasi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.
Agenda Bersama untuk Membangunkan Jatigede
Ada beberapa langkah konkret yang layak segera dipertimbangkan.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menyusun rencana induk pengembangan pariwisata Jatigede yang mengintegrasikan destinasi utama, desa wisata, kuliner, budaya, dan potensi geologi. Rencana tersebut harus diterjemahkan menjadi program, tahapan, indikator keberhasilan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Kedua, pemerintah kabupaten perlu mengusulkan dan mengawal perbaikan akses jalan kepada pemerintah provinsi dan pusat sesuai kewenangan masing-masing. Prioritas harus ditentukan berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan perjalanan wisatawan, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan dengan objek wisata populer.
Ketiga, pemerintah perlu membentuk forum kolaborasi pengembangan wisata Jatigede yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, Pokdarwis, komunitas budaya, pelaku UMKM, perguruan tinggi, perbankan, dan investor. Forum ini dapat menjadi tempat menyelesaikan hambatan, mempertemukan kebutuhan usaha dengan peluang pendanaan, serta memastikan keterlibatan masyarakat.
Keempat, perlu ada program pembinaan terpadu bagi pengelola homestay, usaha kuliner, pemandu wisata, operator rekreasi, dan pengrajin. Pembinaan tidak boleh berhenti pada pelatihan sesaat, tetapi harus dilanjutkan dengan pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, pemasaran, dan evaluasi kualitas layanan.
Kelima, pemerintah dan masyarakat perlu menyusun kalender kegiatan wisata tahunan yang menghubungkan agenda utama Jatigede dengan Ngarot di Karedok dan kegiatan budaya lainnya. Agenda ini harus disusun bersama masyarakat pemilik tradisi, bukan ditetapkan secara sepihak.
Keenam, perlu dibangun sistem pengelolaan lingkungan dan pemantauan dampak wisata. Kebersihan, pengelolaan sampah, sanitasi, keselamatan pengunjung, perlindungan kawasan sensitif, dan kualitas air harus menjadi bagian dari standar operasional destinasi.
Keberhasilan program tersebut sebaiknya diukur bukan hanya dari jumlah pengunjung. Indikatornya juga harus mencakup lama tinggal wisatawan, belanja rata-rata per kunjungan, jumlah tenaga kerja lokal, pertumbuhan omzet UMKM, jumlah rumah warga yang menjadi homestay, dan terjaganya kualitas lingkungan.
Dengan ukuran seperti ini, pariwisata menjadi instrumen pembangunan yang lebih bermakna bagi masyarakat.
Saatnya Raksasa Itu Dibangunkan
Waduk Jatigede memiliki modal alam, ikon arsitektur, dan kekayaan budaya untuk berkembang menjadi salah satu pusat pariwisata penting di Jawa Barat. Namun, potensi itu tidak akan berubah menjadi kemakmuran dengan sendirinya.
Diperlukan keberanian pemerintah untuk memperbaiki akses, konsistensi dalam membangun infrastruktur pendukung, kepastian bagi investor, dan kesungguhan untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Diperlukan pula kesadaran bahwa kelestarian lingkungan bukan penghambat investasi, melainkan syarat agar bisnis pariwisata dapat bertahan dalam jangka panjang.
Jatigede harus dibangun bukan hanya sebagai tempat untuk dikunjungi, melainkan sebagai kawasan tempat masyarakat memperoleh kesempatan baru. Wisatawan datang menikmati alam, investor mendapatkan peluang usaha yang sehat, pelaku UMKM memperluas pasar, desa-desa memperoleh sumber pendapatan, dan generasi muda menemukan alasan untuk mengembangkan kampung halamannya.
Jika seluruh potensi itu dirangkai melalui konsep socio-ecotourism, Jatigede dapat tumbuh menjadi simpul wisata yang menghubungkan alam, budaya, kuliner, dan ekonomi rakyat.
Raksasa itu sebenarnya tidak kekurangan modal untuk bangkit. Yang dibutuhkan adalah visi bersama, infrastruktur yang memadai, tata kelola yang pasti, investasi yang bertanggung jawab, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Kini saatnya Jatigede dibangunkan. Bukan sekadar agar semakin ramai dikunjungi, melainkan agar kebangkitannya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sumedang dan menjaga warisan alamnya untuk generasi mendatang.