Perkembangan Teknologi Semakin Pesat, Indonesia Siap?

Sumber Canva.com

Waktu terus berjalan dan peradaban manusia terus berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi, kehidupan manusia semakin bergantung kepada kecanggihan teknologi. Salah satunya teknologi informasi dan komunikasi yang diberdayai oleh internet. Perkembangan teknologi yang pesat ini tentu saja menjadi sebuah pertanda baik bahwa kehidupan manusia semakin dipermudah dengan kehadiran teknologi. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat konsekuensi yang harus kita hadapi, seperti arus globalisasi dan derasnya arus informasi yang mengaburkan realita.

Modern ini hampir setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses internet. Selama memiliki perangkat yang memadai dan terhubung dengan jaringan internet kita sudah bisa berselancar di dunia maya dengan leluasa dan mengonsumsi setiap informasi yang ada di dalamnya. Hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang positif karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan setara dalam mengakses informasi yang ada di internet. Ditambah lagi dengan kecanggihan internet yang mampu menembus batasan jarak dan waktu, setiap orang bisa mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun yang dalam hal ini cakupannya menjadi skala dunia atau internasional. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk diperhatikan.

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara dengan wilayah yang luas dan penduduk yang melimpah. Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada 30 Juni 2022 atau Semester I 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Jumlah ini tidaklah sedikit dan setiap individu tersebut memiliki hak pribadi yang wajib dijaga kemerdekaannya oleh negara. Kemerdekaan hak pribadi memiliki kaitan yang kuat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang di dalamnya juga mencakup mengenai hak atas privasi.

Hak pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai wewenang seseorang mengenai hubungannya dengan orang lain. Dengan kata lain, hak pribadi dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada seseorang berdasarkan kedudukannya sebagai seorang individu atau pribadi yang merdeka dan memiliki hak yang sama dengan individu lainnya sebagai manusia. Hak pribadi berkaitan dengan hak atas privasi. Berdasarkan KBBI, privasi diartikan sebagai kebebasan dan keleluasaan pribadi. Dengan kata lain, hak privasi dapat dijelaskan sebagai hak seseorang untuk memiliki kebebasan atas dirinya dan keleluasaan dalam mengelola pribadinya.

Hak-hak inilah yang harus dijaga oleh negara dengan sungguh-sungguh karena termasuk dalam kewajiban konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan Alenia Ke – 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Namun pada kenyataannya negara kita masih terkesan belum siap dan sangat prematur atau bahkan tidak becus dalam mengatur, menjaga, dan menertibkan pelanggaran kasus mengenai hak privasi ini. Tak sedikit kasus pelanggaran hak privasi dan hak pribadi di Indonesia. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri yang harus bisa lebih waspada terhadap kasus ini. Beberapa di antaranya seperti kasus kebocoran data PLN yang membuat lebih dari 17 juta data pelanggan beredar di situs breached.to pada 18 Agustus 2022, kemudian kasus kebocoran data SIM sehingga sebanyak 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar milih pengguna di Indonesia tersebar di breached.to oleh hacker bernama Bjorka dan kasus-kasus lainnya yang sampai sekarang masih belum jelas jalur penyelesaiannya.

Sudah seharusnya pemerintah sadar mengenai hal ini dan mencari solusi terbaik untuk memperkuat sistem keamanan digital di Indonesia sehingga kasus kebocoran data dapat ditekan dan tidak terjadi lagi, bukan hanya menyuruh masyarakat untuk menjaga data masing-masing dan menukar password secara berkala. Hal tersebut akan menjadi sia-sia jika data yang sudah dijaga lalu diberikan kepada pemerintah, tapi malah pihak pemerintah yang tidak bisa menjaga data tersebut maka sama saja bohong. Dengan solusi lemah seperti itu permasalahan kebocoran data akan terus terjadi di Indonesia. Bahkan sudah banyak warganet yang menjuluki Indonesia sebagai negara “Open Source”.

Akan lebih baik jika pemerintah merangkul para ahli IT yang ada di Indonesia, lalu berdiskusi secara bersama mengenai strategi penguatan sistem keamanan digital di Indonesia. Pemerintah sudah mendapatkan dana yang besar untuk melakukan itu, tapi hingga hari ini tak kunjung ada kemajuan. Pantas saja jika masyarakat berburuk sangka dana tersebut diselewengkan karena hasilnya tidak kelihatan.