Ketika Viral Menjadi Ukuran Keadilan di Masyarakat

Gambar Hasil Ai

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin terhubung dengan media sosial, sebuah fenomena menarik semakin sering kita lihat. Persoalan yang awalnya tidak mendapatkan perhatian tiba-tiba menjadi serius setelah unggahan tentang masalah tersebut viral.

Keluhan masyarakat tentang pelayanan publik, persoalan konsumen, konflik di lingkungan pendidikan, hingga berbagai masalah sosial dapat berubah menjadi perhatian nasional hanya karena sebuah video atau unggahan dibagikan oleh banyak orang. Setelah ramai diperbincangkan, pihak yang sebelumnya diam mulai memberikan penjelasan. Bahkan, penyelesaian terhadap persoalan tersebut terkadang baru terlihat setelah tekanan publik semakin besar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, muncul pertanyaan yang menurut saya penting untuk kita renungkan: apakah sebuah masalah harus viral terlebih dahulu agar mendapatkan keadilan?

Menurut saya, viralitas memang dapat menjadi alat kontrol sosial, tetapi tidak seharusnya menjadi ukuran utama untuk menentukan apakah sebuah persoalan layak mendapatkan perhatian atau tidak.

Setiap orang memiliki hak untuk didengar, terlepas dari apakah persoalannya mendapatkan ribuan komentar atau bahkan tidak diketahui oleh siapa pun.

Ketika Suara Baru Didengar Setelah Viral

Idealnya, masyarakat memiliki jalur yang jelas ketika ingin menyampaikan keluhan. Jika seseorang mengalami pelayanan yang buruk atau merasa dirugikan, seharusnya tersedia mekanisme pengaduan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Namun, dalam kenyataan, tidak semua keluhan mendapatkan respons dengan cepat.

Ketika jalur yang tersedia tidak memberikan hasil, media sosial akhirnya menjadi pilihan. Seseorang mengunggah pengalamannya, kemudian masyarakat ikut memberikan perhatian. Jika unggahan tersebut menjadi viral, pihak terkait mulai memberikan respons.

Di satu sisi, kondisi ini dapat dianggap positif. Masyarakat memiliki kekuatan untuk menyuarakan pengalaman dan mendorong pihak yang memiliki kewenangan agar tidak mengabaikan persoalan.

Namun, jika pola ini terus terjadi, muncul persoalan yang lebih besar. Masyarakat bisa mulai berpikir bahwa untuk mendapatkan perhatian, sebuah masalah harus dibuat viral terlebih dahulu.

Padahal, keadilan seharusnya tidak bergantung pada jumlah penonton.

Sebuah keluhan tetap penting meskipun hanya disampaikan oleh satu orang. Hak masyarakat tidak menjadi lebih besar hanya karena sebuah masalah mendapatkan jutaan penayangan.

Jika sistem hanya bergerak ketika sebuah persoalan menjadi viral, maka kita perlu bertanya apakah mekanisme penyelesaian yang seharusnya bekerja memang sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Media Sosial sebagai Alat Kontrol Sosial

Meski demikian, saya tidak melihat viralitas sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif.

Media sosial justru telah menjadi salah satu alat kontrol sosial yang penting. Masyarakat kini memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman secara terbuka dan mengawasi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam situasi tertentu, perhatian publik memang dibutuhkan. Ketika sebuah persoalan tidak mendapatkan respons, tekanan dari masyarakat dapat mendorong pihak terkait untuk memberikan penjelasan.

Artinya, media sosial dapat membantu memperkuat suara masyarakat.

Masalahnya bukan pada keberadaan media sosial, melainkan ketika viralitas berubah menjadi syarat tidak tertulis agar sebuah persoalan dianggap penting.

Media sosial seharusnya menjadi salah satu sarana untuk mengawasi dan menyampaikan aspirasi, bukan menggantikan seluruh mekanisme pengaduan yang sudah tersedia.

Masyarakat seharusnya dapat memperoleh respons tanpa harus terlebih dahulu mengumpulkan ribuan komentar atau membuat sebuah unggahan masuk ke daftar trending.

Tidak Semua Orang Bisa Menjadi Viral

Ada hal lain yang juga perlu diperhatikan: tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk membuat masalahnya viral.

Ada masyarakat yang memiliki akses internet, kemampuan membuat konten, keberanian berbicara, dan jaringan media sosial yang luas. Namun, ada pula mereka yang tidak memiliki kemampuan atau akses yang sama.

Jika perhatian hanya diberikan kepada persoalan yang berhasil viral, maka mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan perhatian publik akan lebih mudah didengar.

Sementara masyarakat yang tidak memiliki panggung digital mungkin tetap berada dalam kesunyian.

Hal ini dapat menciptakan ketimpangan baru. Bukan hanya mengenai siapa yang mendapatkan pelayanan dengan baik, tetapi juga siapa yang mampu membuat keluhannya terlihat.

Menurut saya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian. Sebab keadilan tidak seharusnya ditentukan oleh jumlah pengikut.

Seseorang yang memiliki banyak pengikut tidak seharusnya memiliki hak lebih besar dibandingkan masyarakat biasa.

Viral Belum Tentu Berarti Benar

Persoalan berikutnya adalah bagaimana masyarakat merespons kasus yang sedang viral.

Ketika sebuah unggahan mendapatkan perhatian besar, kita sering kali melihat berbagai kesimpulan muncul dengan sangat cepat. Orang-orang mulai menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar berdasarkan informasi yang tersedia di media sosial. Padahal, informasi yang viral belum tentu lengkap.

Sebuah video bisa saja hanya menampilkan sebagian kejadian. Sebuah unggahan juga bisa hanya menyampaikan sudut pandang dari satu pihak.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara "mengawal sebuah persoalan dan menghakimi seseorang".

Mengawal berarti memastikan persoalan tidak diabaikan, meminta penjelasan, dan mendorong penyelesaian yang adil. Sementara menghakimi berarti mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta diketahui.

Kita boleh menyampaikan kritik. Kita juga boleh meminta transparansi. Namun, semuanya perlu dilakukan dengan tanggung jawab.

Jangan sampai keinginan untuk memperjuangkan keadilan justru menghasilkan ketidakadilan baru karena seseorang telah dihakimi sebelum fakta lengkap diketahui.

Keadilan Tidak Boleh Menunggu Viral

Pada akhirnya, viralitas memang dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat. Media sosial dapat membuka ruang bagi suara yang sebelumnya sulit mendapatkan perhatian. Namun, kita tidak boleh menjadikan viralitas sebagai ukuran keadilan.

Masyarakat perlu menggunakan media sosial secara bijak. Sebelum membagikan sebuah informasi, kita perlu memastikan kebenaran dan konteksnya. Kita juga perlu memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menjelaskan persoalan.

Di sisi lain, lembaga dan institusi yang memiliki kewenangan juga perlu memastikan mekanisme pengaduan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat seharusnya tidak perlu membuat sebuah persoalan menjadi viral hanya untuk mendapatkan respons.

Keadilan harus dapat bekerja bahkan ketika tidak ada kamera yang merekam.

Sebuah masalah tetap penting meskipun tidak menjadi trending topic. Sebuah keluhan tetap layak didengar meskipun tidak mendapatkan ribuan tanda suka. Dan seseorang tetap memiliki hak untuk mendapatkan keadilan meskipun tidak memiliki kemampuan untuk membuat ceritanya viral. "Sebab keadilan seharusnya tidak menunggu viral".

Jika sebuah sistem baru bergerak setelah ribuan orang melihat, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya mengapa masalah tersebut menjadi viral?

Tetapi juga:

mengapa suara yang pertama kali menyampaikan keluhan tidak didengar sejak awal?