Perang Dagang: Indonesia di antara Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok

Oleh: Andra Kurniawan, Listianto Mustofa Humam dan Salwa Nabilah Saputri Wibawa

pict by: https://pixabay.com/id/photos/persediaan-jual-beli-memantau-1863880/

Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pengaruh terhadap negara-negara lain melalui kebijakan luar negerinya baik dari segi politik hingga ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari perdagangan internasional sebagai salah satu tonggak utama perekonomian Amerika Serikat. Saat ini, banyak negara di dunia berlomba untuk mencapai kesejahteraan dan kestabilan ekonomi di saat dunia sedang mengalami resesi. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan suatu negara harus memiliki arah yang sama baik dalam maupun luar negerinya untuk mencapai kesejahteraan.

Perdagangan internasional sebagai fenomena hegemoni bagi Amerika Serikat telah membawa negara ini ke dalam perang dagang dengan Tiongkok yang berambisi untuk menjadikan perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini membuat Amerika Serikat merasa terancam karena adanya dampak dari pesatnya pertumbuhan perdagangan Tiongkok yang mendesak ke arah defisit perdagangan. Pada tahun 2017, terhitung nilai ekspor Tiongkok mencapai 236 triliun USD mengalahkan Amerika Serikat yang hanya 1.550 miliar USD sebagai akibat dari kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan perang dagang dengan Tiongkok. Dalam kebijakannya, kedua negara saling menambah tarif dan menggugat perusahaan di otoritas masing-masing seperti AS yang menuduh Tiongkok melakukan dumping hingga adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di lain sisi, Tiongkok juga menuduh AS melakukan kecurangan dalam praktik perdagangannya dengan tuduhan yang tidak sesuai fakta lapangan.

Dilansir dari New York Times, pemerintah rezim Biden tetap mempertahankan eksistensi pendekatan ekonomi agresif. Salah satunya dengan memberikan pernyataan bahwa mereka akan tetap melanjutkan tarif barang-barang yang berasal dari Tiongkok dan akan meminta pertanggungjawaban atas komitmen perdagangan kedua negara yang telah disepakati sejak pemerintahan Trump pada masalah bantuan yang ditawarkan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi industri Amerika Serikat. Biden tidak memberikan indikasi untuk menurunkan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari Tiongkok dalam waktu dekat, walaupun telah ada protes dari para pelaku bisnis dan importir Amerika Serikat. Kendati demikian, Tiongkok masih mempertahankan tarif di atas 58,3 persen impornya dari Amerika serikat dan Amerika Serikat sendiri mengenakan tarif pada 66,4 persen produk impor dari Tiongkok.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Bersaing dengan Tiongkok

Pada tahun 2018, Amerika Serikat membuat kebijakan untuk dapat menaikkan tarif barang-barang yang dikirim dari Tiongkok. Hal ini merupakan langkah Amerika Serikat untuk menjaga pasar dalam negerinya dengan cara melakukan proteksionisme. Kebijakan tersebut, bermula dari janji Donald Trump saat sedang mencalonkan diri sebagai presiden. Pada saat kampanye, Trump menyampaikan bahwa apabila dia terpilih sebagai pemimpin Amerika Serikat, maka dia akan membuat kebijakan yang tegas kepada Tiongkok. Salah satunya dengan membatasi impor barang dari luar negeri untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Sebenarnya, proteksionisme dan tarif ini telah diterapkan kepada seluruh negara yang ingin masuk ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, ditetapkannya kebijakan tersebut memicu terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Ditetapkannya kebijakan tersebut selain untuk melindungi pasar, juga sebagai langkah untuk meningkatkan perekonomian negara serta membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga masyarakat Amerika Serikat dapat merasakan kesejahteraan. Kemudian, adanya kebijakan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai tarif impor juga bertujuan untuk menghambat gerakan Made in China 2025. Tiongkok menanggapi kebijakan Amerika Serikat dengan menerapkan sistem ekonomi terbuka serta mengajukan tuntutan mengenai kebijakan tersebut untuk dapat diselesaikan melalui organisasi perdagangan dunia.

Posisi Indonesia Dalam Persaingan Dagang antara Amerika Serikat & Tiongkok

Memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada tahun 2018 lalu, mengawali terbentuknya konflik ekonomi antara kedua belah pihak. Hal ini di tandai dengan adanya ancaman dari pesatnya pertumbuhan perdagangan Tiongkok yang mendesak Amerika Serikat ke arah defisit perdagangan. Perang dagang yang terjadi, tentunya bukan hanya menimbulkan kerugian bagi kedua negara. Namun, juga berdampak pada negara-negara lain termasuk Indonesia sebagai mitra dagang dari kedua negara tersebut.

Persaingan perdagangan antara AS dan Tiongkok, tentu menciptakan dilema bagi negara-negara lain dalam menentukan mitra perdagangannya. Dalam geopolitik kawasan, Tiongkok jauh lebih unggul di kawasan Asia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya Tiongkok dalam menjalin kerja sama secara intensif selama empat tahun terakhir khususnya di wilayah Asia. Pada masa kepemimpinan Trump, AS lebih menarik diri dari berbagai kerja sama salah satunya kerja sama multilateral sehingga perusahaan milik AS banyak yang dinonaktifkan. Meskipun demikian, secara global AS masih tetap unggul disebabkan oleh kuatnya kerja sama yang terjalin dengan Barat serta adanya keinginan Amerika Serikat dalam memperbaiki kerja sama ekonomi di bawah kepemimpinan presiden Joe Biden.

Pasar ekonomi Tiongkok terbilang lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat sehingga Indonesia dianggap lebih berpihak kepada Tiongkok. Namun, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bersifat bebas aktif dalam artian tidak berpihak kepada negara mana pun dan dalam hal apa pun. Meskipun tidak memihak, Indonesia harus lebih bijak dalam memanfaatkan kepentingan Amerika Serikat maupun Tiongkok demi kepentingan nasionalnya. Dalam memberikan pengaruh ekonomi, Amerika memang mengalami ketertinggalan dari Tiongkok dalam konteks kawasan Asia. Namun, Apabila Indonesia hanya berpihak terhadap salah satu negara dalam hal ekonomi maka hal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri.

Langkah Pemerintah Indonesia Dalam Persaingan dagang antara Amerika Serikat & Tiongkok

Perekonomian Indonesia telah mengalami hambatan sejak resmi terjadinya perang dagang yang berimbas pada kenaikan bea ekspor yang tidak sesuai dengan harapan ditahun 2018. Proteksi Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki kejelasan dalam menentukan kebijakan ekspor selanjutnya. Adapun faktor yang memengaruhi indonesia dalam persaingan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang pertama yakni faktor internal yang mempunyai dampak langsung bagi Indonesia seperti menurunnya atau melemahnya nilai ekspor antara Indonesia dengan Tiongkok maupun antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Dampak yang di rasakan oleh Indonesia sebagai mitra dagang Amerika Serikat dan Tiongkok cukup signifikan. Sehingga, mengharuskan pemerintah untuk mencari solusi agar dapat menguntungkan negara. Adapun faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan Indonesia atas dampak dari perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok adalah ketertarikan Tiongkok dalam berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Serta, memberikan pengaruh secara politik agar Indonesia dapat bergabung dalam proyek Belt Road Initiative yang dipelopori oleh Tiongkok.

Dari penjabaran di atas, pemerintah indonesia kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan proteksi melalui NonTariff Measures dengan bertumpu pada politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif demi meningkatkan nilai tambah bagi produk dalam negeri. Sehingga, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dapat menyeimbangkan tujuan nasionalnya dengan memaksimalkan perdagangan sebagai aspek penentu dalam membangun perekonomian negara.

Pada saat ini, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap siklus perdagangan baik global maupun nasional. Dilansir dari data badan pusat statistik, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia dari Januari hingga Agustus 2022 mencapai 194,60 miliar USD atau naik 35,42 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Sementara ekspor nonmigas mencapai 183,73 miliar USD atau naik sekitar 35,24 persen.

Dengan adanya kenaikan tersebut, Indonesia harus tetap mencari alternatif kerja sama untuk menjaga kestabilan ekonomi. Salah satu caranya adalah menambah mitra dagang sebagai tujuan ekspor dengan tetap menyeimbangkan kerangka kerja sama berdasarkan prinsip bebas aktif atau tidak berpihak pada salah satu kekuatan negara mana pun agar produk lokal dapat terserap lebih banyak. Serta, harus adanya dukungan lebih dari pemerintah untuk meningkatan kualitas dari produk lokal agar dapat bersaing dipasar internasional.