Memprioritaskan Prinsip Meritokrasi Menuju Indonesia Maju

Foto : Diskusi Mahasiswa Terkait Meritokrasi

Dinobatkannya Indonesia menjadi negara maju merupakan cita-cita hampir seluruh rakyat Indonesia. Dengan meningkatkan ekonomi, menyejahterakan rakyat hingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan tujuan utamanya. Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggabungkan prinsip-prinsip meritokrasi dan demokrasi.

Meritokrasi, yang menempatkan kekuasaan pada individu yang memiliki kompetensi dan prestasi sesuai bidangnya. Serta optimalisasi sistem demokrasiyang memberikan kekuasaan kepada masyarakat agar bisa saling mendukung maupun mengawasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah yang cukup rumit.

Lebih dalam lagi meritokrasi adalah sistem yang menempatkan individu berdasarkan prestasi atau kualitas mereka. Dalam konteks pemerintahan, meritokrasi memastikan bahwa kekuasaan diserahkan kepada mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan kepemimpinan yang baik. Ini berarti posisi-posisi strategis dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. Untuk menciptakan sinergi antara demokrasi dan meritokrasi dalam sistem pemerintahan yang kuat, inklusif, dan adil, diperlukan langkah-langkah seperti reformasi pendidikan, pelatihan kepemimpinan, peningkatan inklusivitas dan akuntabilitas, serta pengembangan budaya yang mendukung kedua sistem tersebut.

Perihal meritokrasi, mengutip pernyataan Jusuf Kalla dalam forum diskusi dengan tema "Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan" pada Sabtu, 7 September 2024. JK menyatakan bahwa Nadief Makarim tidak punya pengalaman pendidikan. Pernyataan JK dilanjut dengan, perlu adanya sosok yang berkompeten untuk mengisi bidang tersebut. Hal ini dilegitimasi dengan penurunan skor PISA pada tahun 2024. Bahkan, skor literasi membaca Indonesia pada 2022 menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 359. Selain literasi membaca, ada kategori literasi matematika, Indonesia mencatatkan skor PISA 2022 sebesar 366. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak 2006. Tentu ini menjadi salah catatan merah pendidikan di Indonesia. Agar segera dilakukan pembenahan pada periode kepemimpinan berikutnya.

Masih perihal merit system. Pada Juli 2024 lalu, data negara diretas oleh malware Ransomware LockBit 3.0. Peretasan ini telah berdampak pada 200an instansi pemerintah. Hal ini membuktikan kegagalan Kominfo dan BSSN dalam melindungi objek vital dan strategis ini dianggap sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Lantaran Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika berlatar belakang sebagaj Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo selaku Presiden RI.

Apabila amanah-amanah strategis rakyat Indonesia terus diberikan kepada orang-orang yang tidak sesuai kompetensinya. Maka Indonesia Maju hanya berhenti sebagai gagasan dan kiasan belaka.