Mengapa Kita Wajib Peduli Kebijakan Publik

Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita peka terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. | Foto: Unsplash/Jason Goodman

Kehidupan warga di mana-mana dibentuk oleh kebijakan publik, disadari atau tidak. Impian untuk kehidupan yang lebih baik sementara pencapaiannya terletak pada usaha kita sendiri, kemungkinan akan berisi kebijakan publik untuk membantu hasilnya. Kebijakan publik adalah subjek atau bidang penyelidikan memiliki masa lalu yang panjang, meskipun analisis kebijakan publik saat ini memiliki aroma khas Amerika pada abad ke-20. Benih kebijakan publik ditaburkan pada tahun 1940-an dan membuat pengaruh yang signifikan terhadap pemerintah dan organisasi akademik selama bertahun-tahun.

Pada awal 1950-an, kebijakan publik telah berkembang sebagai pencarian akademis dan sejak itu telah mengamankan pengukuran baru dan ditekankan untuk mencapai posisi disiplin di bidang ilmu sosial. Sebagai studi produk pemerintah, kebijakan merupakan komponen penting dalam banyak kursus dan program akademik di berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, dan manajemen bisnis.

Arti Kebijakan

Arti istilah kebijakan berbeda-beda seperti konsep ilmu sosial lainnya. Sayangnya, kebijakan itu sendiri agaknya mengambil prosedur yang beragam. David Easton mendefinisikan kebijakan sebagai output dari sistem politik, dan kebijakan publik sebagai alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat. Langkah-langkah perubahan metode yang diterima dari definisi lain ini dikembangkan oleh para ulama di bidang ini.

Henry mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “A script (cpirse pf actopm) diadopsi dan dikejar oleh pemerintah”. Anderson menyatakan, bahwa kebijakan diobservasi sebagai “tindakan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor dalam menangani suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian”. Menurut Sir Geoffrey Vickers, kebijakan adalah penilaian yang memberi jalan, kesatuan, dan kemantapan pada tindakan yang menjadi tanggung jawab badan pembuat keputusan.

Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang dengan kebijakan yang diusulkan untuk dimanfaatkan dan diatasi dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu tujuan atau maksud.

Menurut Parsons yang menyatakan tentang hal itu sebagai, “Kebijakan adalah upaya untuk mendefinisikan dan menyusun dasar rasional untuk tindakan atau kelambanan”. Dalam terminologi sekarang, kebijakan secara luas didefinisikan sebagai tindakan atau rencana satu set tujuan politik.

Ini mungkin dapat diartikan kebijakan sebagai pengembangan tujuan dari tindakan yang diambil atau diterima oleh mereka yang berkuasa dalam mengejar tujuan atau sasaran yang pasti. Harus ditambahkan di sini bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang diterima dan dijalankan oleh badan dan pejabat pemerintah. Mereka dibingkai oleh apa yang Easton serukan kepada otoritas dalam sistem politik, yaitu sesepuh, kepala tertinggi, eksekutif, legislator, hakim, administrator, anggota dewan, raja, dan sejenisnya. Dia menyatakan hal ini adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sehari-hari sistem politik diakui oleh sebagian besar anggota sistem sebagai memiliki tanggung jawab untuk masalah ini dan mengambil tindakan yang diterima dan mengikat sebagian besar waktu oleh sebagian besar anggota selama mereka bertindak dalam batas peran mereka.

Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ini adalah ujian dan praktik disiplin yang patut diperhatikan, sementara itu, penampilan kebijakan publik sebagai bidang penyelidikan telah meluas dalam ruang lingkup dan aplikasi teoretis. Sejumlah besar studi kebijakan publik berisi pertumbuhan situasi gaya saat ini. Di beberapa negara berkembang, terdapat beban yang berlebihan pada pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan bangsa, memanfaatkan penemuan-penemuan teknologi yang modern dan aplikatif, menerima dan memungkinkan perubahan-perubahan kelembagaan yang esensial, meningkatkan produksi bangsa, memanfaatkan sepenuhnya sumber daya manusia dan sumber lain, dan memajukan tingkat standar hidup. Oleh karena itu, kecenderungan dan pertumbuhan ini telah meningkatkan besaran dan kemungkinan kebijakan publik. Michael Teitz menyampaikan jangkauan kebijakan publik dalam hal siklus hidup warga negara sebagai berikut:

“Pria perkotaan modern lahir di rumah sakit yang dibiayai publik, menerima pendidikannya di sekolah dan universitas yang didukung publik, menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian dengan fasilitas transportasi yang dibangun untuk umum, berkomunikasi melalui kantor pos atau sistem telepon kuasi-publik, minum-minum air minum umum, membuang sampah melalui sistem pembuangan umum, membaca buku perpustakaan, piknik di taman umum, dilindungi oleh polisi umum, pemadam kebakaran, dan sistem kesehatan. Ideologi konservatif tidak bertahan dalam kehidupan sehari-harinya karena terikat erat dengan keputusan pemerintah tentang berbagai layanan publik ini.

Kebijakan publik menekankan pada masalah publik, menurut Heidenheimer, kebijakan publik adalah studi tentang "bagaimana, mengapa, dan apa efek pemerintah mengejar tindakan tertentu dan kelambanan". Dye, menyatakan tentang hal itu sebagai, “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa perbedaannya”.

Menurut Lasswell, orientasi kebijakan adalah multi metode, multi disiplin, masalah yang menekankan kekhawatiran untuk merencanakan konteks prosedur kebijakan.

Pentingnya Kebijakan Publik

Jelas bahwa kebijakan publik merupakan faktor penting dalam pemerintahan yang demokratis dan menekankan pada publik dan masalah-masalahnya, bahkan merupakan disiplin yang dicap sebagai publik. Konsep kebijakan publik mengasumsikan bahwa ada wilayah kehidupan yang sepenuhnya bersifat individual, tetapi dikatakan di depan umum.

Demikian pula, kebijakan publik memiliki tujuan yang signifikan untuk bekerja dalam masyarakat di mana demokrasi berlaku. Peran penting dari kebijakan publik adalah untuk membuat masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan untuk menjaga pengiriman barang dan jasa yang signifikan, dianggap sebagai mekanisme untuk mengembangkan sistem ekonomi-sosial, prosedur untuk menentukan masa depan dan segera.

Kesimpulan

Jelaslah bahwa wilayah kebijakan publik memiliki peran penting dalam ranah publik, dapat meningkatkan kepadatan masyarakat yang semakin meningkat. Kebijakan publik tidak hanya khawatir tentang penjelasan dan perluasan alasan dan keprihatinan tindakan pemerintah. Selain itu juga terdapat perkembangan informasi ilmiah tentang jasa-jasa penentu kebijakan publik. Pemeriksaan kebijakan publik membantu kita dalam menentukan penyakit sosial dari masalah di bawah pemeriksaan.

Kebijakan lebih dari sekedar mempengaruhi perubahan situasi masyarakat, mereka membawa orang bersama-sama untuk mengikuti keseragaman dalam negara. Kebijakan publik ini adalah perangkat utama bagi setiap negara demokrasi dan mereka meningkatkan prosedur sosial dan ekonomi dari masa kini hingga masa depan. Oleh karena itu, pemeriksaan kebijakan publik telah menjadi elemen penting dari sivitas akademika juga.