Nasionalisme Bukan Diukur Dari Ketinggian Tiang Panjat Pinang

Ilustrasi gambar masyarakat menyambut HUT RI ke-80 tahun. Foto : Istimewa (AI)

Momen yang ditunggu masyarakat dalam menyambut HUT RI ke-80 sebentar lagi akan digelar, setiap bulan Agustus, hampir seluruh pelosok negeri menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat yang beragam. Lomba-lomba rakyat digelar, dari panjat pinang, balap karung, hingga tarik tambang. Anak-anak, remaja, orang tua, bahkan pejabat daerah, larut dalam euforia tahunan ini. Namun, di balik gegap gempita yang tampak meriah, tersimpan miskonsepsi mendasar yang jarang disadari: bahwa lomba Agustus-an bukanlah tujuan dari perayaan kemerdekaan, melainkan hanya bagian kecil dari semangatnya.

Perayaan yang seharusnya menjadi momentum refleksi atas perjuangan panjang bangsa justru sering kali dipersempit menjadi sekadar ajang hiburan. Alih-alih menggugah kesadaran sejarah dan semangat kolektif untuk memperjuangkan keadilan sosial, lomba-lomba justru dijadikan indikator keberhasilan acara. Tidak ada ruang diskusi tentang pengangguran, korupsi, ketimpangan infrastruktur, atau masalah pendidikan. Nasionalisme diukur dari jumlah peserta lomba atau ketinggian panjat pinang, bukan dari partisipasi dalam perubahan sosial.

Lebih ironis lagi, banyak daerah justru menggelontorkan anggaran besar untuk hadiah dan dekorasi lomba, sementara persoalan mendasar di lingkungannya tak tersentuh. Di beberapa tempat, jalan rusak dibiarkan, posyandu kekurangan alat, anak muda kehilangan arah—namun semua itu ditutup rapat selama Agustus karena yang penting "acaranya meriah." Ini bukan bentuk nasionalisme, melainkan pelarian dari realitas.

Kemerdekaan seharusnya menjadi panggilan untuk bekerja bersama, bukan hanya bergembira bersama. Tentu, tidak ada yang salah dengan lomba rakyat—ia bisa menjadi ruang tawa dan kebersamaan. Namun, ketika itu menjadi satu-satunya bentuk perayaan, tanpa disertai refleksi dan tindakan nyata, maka kita telah terjebak dalam euforia yang menyesatkan. Sudah saatnya kita memahami kembali makna kemerdekaan dengan cara yang lebih substansial.

Saya pikir masyarakat perlu merenung dan menengok kembali sejarah berdirinya bangsa ini serta keberhasilannya menaklukkan penjajah. Tentu hal ini tidak lepas dari peran para pendiri bangsa atau pendahulu kita yang telah merumuskan gagasan serta mengambil tindakan dalam menghadapi para penjajah dari berbagai negara. Ini yang akan menjadi basic bagi anak-anak muda atau masyarakat secar luas untuk berbenah dari kebiasaan yang masih jauh dari kata nasionalisme yang sesungguhnya.

Sebagian orang salah menafsirkan arti dari pada nasionalisme itu sendiri, seorang sejarawan senior dari UGM, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pertikaian antar elit politik di Indonesia. Kartodirjo menilai bahwa etos nasionalisme para elit politik di Indonesia telah menipis, karenanya Kartodirjo menghimbau agar para elit polittik segera mawas diri dengan mempelajari kembali sejarah pergerakan nasional melalui biografi tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Paham nasionalisme menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi seseorang seharusnya diabdikan kepada negara dan bangsanya sehingga terdapat suatu perasaan yang sangat mendalam berupa ikatan yang erat terhadap tanah airnya dengan tradisi-tradisi sosial budaya serta pemimpin resmi di daerahnya. Tapi pada faktanya, itu semua tidak sebanding luru dengan kenyataannya di lapangan, segelintir elite politik lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu dari pada kemaslahatan bersama.

Ini menjadi refleksi bagi kita semua dari semua etnis, suku, ras, dan agama untuk selalu memaknai betul apa arti kemerdekaan sesungguhnya, spirit dalam menyambutnya pun tentu harus ada elaborasi dan inovasi agar tidak ada temuan miskonsepsi lagi tentang peringatan 17 Agustus-an setiap tahunnya.