Kredibilitas Danantara: Harapan, Skeptisisme, dan Tantangan Tata Kelola

Oleh: Wardokhi

Sumber: Dok. Pribadi, Ilustrasi percakapan Remaja tentang Danantara

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menandai era baru dalam pengelolaan aset strategis negara. Dengan aset kelolaan mencapai Rp15.978 triliun, badan ini diposisikan sebagai instrumen utama dalam mengoptimalkan sumber daya nasional untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara harus menjadi penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Namun, di balik harapan besar tersebut, muncul skeptisisme publik terhadap efektivitas dan tata kelola Danantara. Sejarah pengelolaan aset negara menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan sumber daya tetap menjadi ancaman serius. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pengalihan dana dari bank milik negara ke bank swasta dalam ekosistem investasi Danantara berisiko menciptakan celah bagi korupsi dan konflik kepentingan.

Optimisme: Sovereign Wealth Fund dan Daya Saing Ekonomi

Secara konseptual, kehadiran Danantara dapat berperan sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang memperkuat daya saing ekonomi nasional. SWF di berbagai negara, seperti Temasek Holdings di Singapura atau Norges Bank Investment Management di Norwegia, telah terbukti mampu mengelola aset negara secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai tambah ekonomi.

Dengan pendekatan investasi yang strategis, Danantara dapat menjadi katalis pertumbuhan di sektor prioritas seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Selain itu, keberadaannya dapat menarik investor global dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Namun, untuk mencapai keberhasilan seperti SWF negara maju, Danantara harus memiliki struktur tata kelola yang kuat, termasuk mekanisme mitigasi risiko serta regulasi yang memastikan kebijakan investasinya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Skeptisisme Publik: Risiko Transparansi dan Pengawasan

Meskipun Danantara berkomitmen terhadap prinsip good governance, tantangan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi perhatian utama. Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih terbatas pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan hanya atas permintaan DPR menambah keraguan mengenai efektivitas kontrol terhadap pengelolaan dana besar ini. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan independen yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tujuan utama Danantara benar-benar tercapai: kemakmuran rakyat. Juga keterbatasan wewenang BPK dalam mengaudit operasional Danantara menimbulkan kekhawatiran bahwa pengelolaan aset triliunan rupiah ini bisa menjadi lahan subur bagi praktik korupsi dan penyimpangan.

Selain itu, proses seleksi kepemimpinan di Danantara menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan badan ini. Penempatan figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan politik sangat krusial agar Danantara tidak sekadar menjadi kendaraan politik atau alat konsolidasi ekonomi bagi kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dana investasi negara di negara lain sering kali gagal karena lemahnya manajemen risiko serta intervensi politik yang tidak berbasis kepentingan ekonomi jangka panjang.

Membangun Kepercayaan Publik: Jalan Tengah yang Diperlukan

Untuk meredam skeptisisme publik dan memastikan keberlanjutan Danantara sebagai institusi investasi negara, ada beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh:

Dengan menerapkan tata kelola yang kredibel dan berbasis kepentingan jangka panjang, Danantara dapat menjadi instrumen strategis yang benar-benar berkontribusi bagi kemakmuran Indonesia. Jika tidak, skeptisisme publik yang ada saat ini dapat berubah menjadi ketidakpercayaan yang lebih besar dan berujung pada delegitimasi badan ini di masa depan.

Pertanyaannya kini bukan hanya tentang seberapa besar potensi yang dimiliki Danantara, tetapi juga apakah badan ini mampu menjawab tantangan tata kelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Jika tidak, harapan besar ini bisa saja berakhir sebagai kegagalan monumental dalam sejarah pengelolaan aset negara.