Mengawal Capaian Satu Digit Angka Kemiskinan Kota Pasuruan

Masih banyak saudara-saudara kita yang harus bangkit dari kemiskinan, dan kita tidak boleh meninggalkan satu orangpun dari saudara-saudara kita ini

Oleh : Sri Kadarwati, S.Si, MT, Kepala BPS Kota Pasuruan

KITA sering mendengar pepatah bahwa “Mempertahankan lebih sulit dibandingkan Meraihnya”.

Mengapa demikian?

Barangkali jawabannya akan bervariasi. Bisa karena “mempertahankan” itu di samping meraih kembali yang pernah dicapai, sekaligus berupaya meraih untuk mempertahankannya, sehingga menjadi terasa sulit.

Begitu halnya dengan capaian kinerja ekonomi yang sudah diraih Kota Pasuruan dalam hal pengentasan kemiskinan.

Tentunya tidak semudah membalikkan tangan, karena diperlukan komitmen bersama dari pengambil kebijakan, para stakeholder terkait, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat dalam mengupayakan dirinya menjadi insan yang berkualitas dan mandiri.

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam pembangunan bangsa.

Masih banyak saudara-saudara kita yang harus bangkit dari kemiskinan, dan kita tidak boleh meninggalkan satu orangpun dari saudara-saudara kita ini dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan yang dicanangkan dalam program Millenium Depelopment Goals Sustainable (MDGs) terus diupayakan, dengan slogan “Tanpa kemiskinan” atau “Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat”.

Secara umum pengertian kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling minimum, baik makanan maupun non makanan.

Penduduk yang dikategorikan miskin adalah mereka yang nilai konsumsinya kurang dari 2.100 KKal per orang per hari ditambah kebutuhan primer non makanan.

Pendekatan kalori bukan buatan BPS, ukuran ini adalah bagian dari kesepakatan dunia. Dalam pertemuan di Roma tahun 2001, FAO (Food and Agriculture Organization) dan WHO (World Health Organization), dari hasil kajian mendalam para pakar yang telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama merekomendasikan, bahwa batas minimal kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan mampu bekerja adalah di sekitar 2.100 KKal ditambah kebutuhan paling dasar non makanan.

Batas minimal kebutuhan manusia untuk bertahan hidup dikenal dengan garis kemiskinan. Untuk selanjutnya BPS dalam menghitung angka kemiskinan menggunakan pendekatan garis kemiskinan.

Gambaran kemiskinan di Manila, Filipina. Sumber foto: petapixel.com

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2014 – 2019 yang disusun berdasar strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK).

Yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia yang tertuang dalam RPJMD masing-masing dengan mekanisme dan target yang bervariasi. Yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Secara nasional angka kemiskinan pada tahun 2019 sudah menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu dari 15,42 persen pada tahun 2008 Menjadi 9,46 persen Pada tahun 2019, atau turun sekitar 6 persen (7,39 juta orang).

Namun demikian, dengan beragamnya kondisi wilayah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, utamanya infrastruktur, ditambah dengan beragamnya budaya dan kualitas SDM masyarakatnya, maka belum seluruh kabupaten/kota di Indonesia berhasil mencapai satu digit angka kemiskinannya.

*

Kota Pasuruan sebagai salah satu wilayah perkotaan di Jawa Timur, sejak tahun 2009, sudah berhasil menurunkan angka kemiskinannya menjadi angka satu digit, yaitu dari 11,20 persen (tahun 2008) menjadi 9,34 persen (tahun 2009), atau sekitar 3 ribuan penduduk miskin yang dapat terentaskan dari kondisi sebelumnya.

Yang selanjutnya hingga tahun 2019, capaian satu digit angka kemiskinan dapat dipertahankan menjadi 6,46 persen atau tinggal 12,9 ribu penduduk miskin.

Dengan demikian selama kurun waktu 2008 hingga 2019, jumlah penduduk miskin yang telah terentaskan sebanyak 6 ribuan orang.

Selain Kota Pasuruan, kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah mencapai satu digit angka kemiskinannya pada tahun 2019 adalah Ponorogo, Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar, Lumajang, Jember, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Jombang, Magetan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kota Madiun, Surabaya, dan Batu.

Namun dengan tenggang waktu yang bervariasi antara kabupaten/kota tersebut.

Adapun karakteristik penduduk miskin di Kota Pasuruan secara umum antara lain masih rendahnya persentase penduduk miskin yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas), yaitu sebesar 19 persen, sedangkan 81 persen lainnya masih berpendidikan maksimal SLTP.

Gambaran kemiskinan di Manila, Filipina. Sumber foto: petapixel.com

Selain itu sebanyak 40,58 persen penduduk miskin yang berusia 15 tahun berstatus menganggur. Dari sisi pengeluaran rumahtangga kelompok miskin sebagian besar digunakan untuk kebutuhan makanan (72,59 persen).

Penggunaan air layak (71,62 persen) dan jamban sendiri (70,35 persen) pada kelompok penduduk miskin belum seluruhnya terpenuhi.

Tidak dipungkiri, bahwa program kemiskinan yang digelontorkan kepada masyarakat miskin sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2018 oleh BPS diketahui, bahwa ketika semua program perlindungan sosial ditiadakan, maka angka kemiskinan di Kota Pasuruan tidak akan mencapai angka satu digit melainkan 3 – 4 kali lebih besar dari persentase angka kemiskinan yang dicapai saat ini.

Untuk kondisi tahun 2018 misalnya, tanpa semua program perlindungan sosial maka angka kemiskinan Kota Pasuruan tidak mencapai 6,8 persen, melainkan menjadi sebesar 24,3 persen.

Adapun jenis program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin pada tahun 2018 antara lain : asuransi wanita, Non PBI, PBI, semua program tenaga kerja, BPNT, Jamkesda, PKH, Raskin, dll.

Program bantuan sosial tersebut tidak hanya berpengaruh pada besaran angka persentase kemiskinan (Po), tetapi juga berpengaruh terhadap angka kesenjangan antar penduduk miskin (P2), kedalaman kemiskinan (P1), dan juga Gini Rasio.

Dari capaian angka kemiskinan yang sudah diraih Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, masih ada hal lain yang perlu juga diperhatikan keberlanjutannya, yaitu : membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin; Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat miskin; Memperkuat kemampuan sumber daya manusia; Mengurangi tingkat kerentanan dan risiko di antara rumah tangga miskin; membuat kebijakan publik lebih memihak masyarakat miskin dan membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin.

Selain itu pula, beberapa aspek yang masih terus diwaspadai antara lain : angka gizi buruk, kesehatan ibu bersalin dan paska melahirkan; akses terhadap air bersih khususnya di antara penduduk miskin, serta penggunaan/kepemilikan jamban sendiri.

Dengan demikian pemerintah daerah, para stakeholder terkait, dan masyarakat harus terus meningkatkan peran sertanya dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga slogan “Tanpa kemiskinan” atau “Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat” dapat diwujudkan secara nyata. Selain itu thema “sejahtera” yang menjadi cita-cita pembangunan Kota Pasuruan 5 tahun ke depan, dapat diwujudkan.

Kondisi lebih sejahtera dicapai dengan mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai warga negara.