PPKM Darurat: Menangkan Pertempuran 18 Hari

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat meninjau penanganan COVID-19 di rumah sakit. (Foto: Biro Adpim Jabar)

Presiden Joko Widodo mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa - Bali diterapkan pada 3 - 20 Juli 2021 atau selama 18 hari. Target kebijakan ini jelas, yakni menurunkan kasus harian Covid-19 sampai di bawah angka 10.000. Bagaikan sebuah peperangan, pertempuran melawan musuh tak kasat mata ini harus dimenangkan, jangan sampai pertempuran berlangsung berjilid-jilid yang dapat memperparah krisis.

PPKM Darurat merupakan tindakan penyelamatan bangsa yang diambil oleh pemerintah setelah mencermati kondisi makin mengkhawatirkan terkait ledakan kasus harian korona akibat bocornya lebih dari sejuta arus mudik libur Idul Fitri 1442 Hijriah, juga serbuan mutan Covid-19.

Episentrum ledakan baru ini mencuat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang kemudian merebak menjadi kasus nasional.

Lonjakan kasus mengakibatkan rumah-rumah sakit penuh, dan tenaga kesehatan kewalahan melayani pasien. Sejumlah rumah sakit mengalami kesulitan stok oksigen, bahkan ada yang sampai kehabisan. Jumlah penderita yang meninggal bertambah, dan jenazah pun antre untuk diurus.

Pada tanggal 3 Juli ketika dimulai PPKM Darurat, penambahan kasus baru positif Covid-19 menembus lebih dari 27.000. Jumlah ini jauh melampaui angka tertinggi pada akhir Januari 2021, pasca libur natal dan tahun baru.

Tak ada jalan lain, untuk menekan penularan korona harus dilakukan pengetatan pembatasan mobilitas warga. Pemerintah pun mengambil tindakan kedaruratan dengan menginjak rem sangat dalam melalui PPKM Darurat. Wilayah Jawa dan Bali mempunyai tren pertumbuhan kasus Covid-19 sangat tinggi.

Kebijakan ini memunculkan berbagai dinamika di masyarakat karena mengandung sejumlah konsekuensi sosial dan ekonomi. Pertanyaan yang mencuat, sampai berapa lama PPKM Darurat ini akan berjalan, berapa kali harus diperpanjang? Sebagian masyarakat memandang dengan skeptis, ada yang pesimis, juga optimis.

Mungkinkah target PPKM Darurat dapat tercapai dalam 18 hari? Jawabannya tentu sangat mungkin. Kuncinya adalah adanya kesadaran bersama dan peran aktif seluruh masyarakat untuk disiplin menekan mobilitas, serta mematuhi protokol kesehatan. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga penting guna menumbuhkan kesadaran dan perilaku warga.

Keberhasilan PPKM Darurat ini turut ditentukan pula oleh ketegasan kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, serta koordinasi yang baik antara pusat dengan provinsi, antara provinsi dengan kabupaten/ kota, maupun dalam forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Jalur cepat intelijen

Apabila diibaratkan PPKM Darurat ini semacam jalur cepat intelijen. Para gubernur, bupati, dan wali kota merupakan pimpinan tim-tim kecil intelijen tempur untuk menyelesaikan misi atau operasi dengan jitu.

Target misi adalah menaklukkan musuh SARS-CoV-2, juga varian baru hasil mutasi virus ini, di antaranya varian Delta yang sangat berbahaya hendak melakukan penghancuran manusia.

Penyakit Covid-19 yang disebarkan dengan cepat, ganas, dan mematikan, bahkan juga menyasar anak-anak, serta merusak semua sendi kehidupan ini bagaimana pun caranya harus dikendalika. Angka kesembuhan ditingkatkan setinggi mungkin, dan angka kematian ditekan serendah mungkin.

Persenjataan untuk melumpuhkan musuh sudah disiapkan, dengan menggunakan protokol kesehatan 5M, peningkatan tes, lacak, dan perawatan/ isolasi (3T), vaksinasi massal, pengetatan pembatasan mobilitas, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kerja kritikal, esensial, atau pun non-esensial.

Pengintaian dan penyamaran secara matang telah dilakukan selama lebih dari setahun, dan waktu penyerbuan telah ditetapkan.

Tim diharapkan dapat mengeksekusi target dengan tepat, jangan sampai terjadi kesalahan dan kecerobohan sekecil apa pun agar misi tak terbongkar atau gagal total. Dengan demikian operasi ini tak perlu dilakukan sampai beberapa kali perpanjangan karena dampaknya bisa semakin parah, di antaranya pada penambahan angka kemiskinan dan pengangguran.

Bergerak cepat

Dalam menyukseskan operasi ini memang tak mudah, dituntut sosok pimpinan tim yang bergerak cepat dalam mengambil keputusan, kreatif, dan inovatif. Tantangan dalam misi ini juga tidak enteng bagi setiap daerah, apalagi seperti Provinsi Jawa Barat dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 50 juta jiwa.

Namun melihat penanganan sejauh ini di Jabar dengan tantangan yang begitu besar, dengan kesolidan dan kekompakan yang kuat 27 kabupaten/ kota, ini memberikan optimisme dan harapan, bahwa bersama dengan 33 provinsi lainnya bukan tak mungkin krisis pandemi dapat diatasi.

Ketika pemerintah pusat akan menetapkan PPKM Darurat, dan sebagian kabupaten/ kota di Jabar akan diberlakukan kebijakan ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil justru memutuskan penerapan untuk semua 27 kabupaten/ kota agar pengendalian lebih menyeluruh dan komprehensif.

Keputusan penting lainnya yang diambil Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, yakni menggeser dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan menunda 11 proyek infrastruktur tahun 2021.

"Ada 11 proyek strategis yang ditunda tahun depan. Dana 11 proyek infrastruktur senilai Rp140 miliar ini digeser untuk kedaruratan Covid-19 menyubsidi gratis obat-obatan dan multivitamin bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri,” kata Kang Emil, dua hari sebelum penerapan PPKM Darurat.

Kebijakan yang diambil Kang Emil ini menunjukkan sense of crisis dan sense of urgency dalam menghadapi dinamika kedaruratan supaya terkendali.

Keputusan penundaan 11 proyek strategis tersebut juga sebagai bagian dalam upaya penerapan pola hulu-hilir ketika menghadapi lonjakan kasus baru pasca libur panjang Idul Fitri.

Saat mencuat ledakan kasus di Kudus, Jateng, dan Bangkalan, Jatim, Kang Emil segera mengantisipasi di Jabar dengan menerapkan pola hulu-hilir ini guna mengurangi beban rumah sakit agar tidak kolaps.

Pola hulu adalah menyiapkan tempat isolasi mandiri terpusat di desa-desa sebanyak 5.000-an, yang ditujukan bagi pasien Covid-19 tanpa gejala, maupun yang bergejala ringan. Dengan demikian tak semua penderita korona membludak ke rumah sakit.

Sedangkan pola hilir adalah memindahkan pasien Covid-19 yang sudah berstatus hijau, dengan gejala ringan menuju kesembuhan ke pusat pemulihan. Pemerintah Provinsi Jabar menyediakan pusat pemulihan di Grand Asrilia Hotel, Kota Bandung dengan kapasitas 500 pasien. Pusat pemulihan ini juga disediakan di Bekasi dan Purwakarta.

Dengan pola ini diharapkan tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) di rumah sakit dapat ditekan karena pasien Covid-19 yang dirawat difokuskan bagi yang bergejala berat dan kritis saja.

Pemprov Jabar selain menambah 2.400 tempat tidur untuk pasien Covid-19, juga meningkatkan rasio dari 30 persen menjadi 60 persen dari total kapasitas rumah sakit di Jabar sebanyak 54.000 tempat tidur untuk pasien korona.

Kang Emil memutuskan pula merekrut pula 400 relawan medis guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan dengan pembiayaan dari APBD.

Kelangkaan oksigen

Dinamika lainnya, sehubungan dengan kelangkaan oksigen baru-baru ini di sejumlah daerah karena tingginya permintaan seiring peningkatan kasus harian Covid-19, Kang Emil juga mengambil langkah cepat membenahi manajemen distribusi ke rumah-rumah sakit, serta melalui badan usaha milik daerah (BUMD) PT Migas Hulu Jabar menjalin kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN) PT Krakatau Steel melalui PT Krakatau Natural Resources, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, serta Pertamina. Lewat upaya ini ketersediaan oksigen untuk rumah sakit dapat terpenuhi secara bertahap.

Berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam masa PPKM Darurat dilakukan pula oleh enam provinsi lainnya, yakni DKI Jakarta, Banten, Jateng, Jatim, DIY, dan Bali, serta provinsi lain yang menerapkan PPKM Mikro.

Dengan kerja keras, ketegasan dalam penerapan kebijakan dan hukum, serta peran aktif seluruh masyarakat untuk disiplin menekan mobilitas, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat, tak mustahil PPKM Darurat diterapkan satu periode saja alias tidak diperpanjang jika kurva menurun signifikan.

Kita juga yakin perubahaan besar akan terjadi karena tinggal selangkah lagi, ketika ditemukan obat Covid-19, ditunjang dengan vaksin yang makin tinggi keampuhannya, dan kekebalan kelompok tercapai. Penyakit Covid-19 meski tak sirna dan menjadi endemik, kemunculannya tak lagi melumpuhkan.

Pola penyakit ini akan mirip flu yang sembuh ketika diobati. Masyarakat dapat beraktivitas tanpa dihantui rasa takut lagi oleh serangan korona. Ekonomi pun dapat pulih dan tumbuh kembali.

Oleh karenanya jangan kita lengah dan abai dengan prokes. Jika tak ada kepentingan mendesak, tinggal saja di rumah. Ayo bulatkan tekad, menangkan pertempuran 18 hari.