Jokowi Akan Copot Menteri Ini Bila Gagal Cetak 5 Juta Sertifikat Tanah

Jokowi membuka acara Kongres Ekonomi Umat 2017 (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Presiden Joko Widodo berbicara mengenai banyak hal terutama yang menyangkut ekonomi Indonesia. Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka Kongres Ekonomi Umat 2017 dengan tema 'Arus Baru Ekonomi Indonesia. Acara tersebut diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/4).

Salah satu yang disinggung Jokowi adalah soal angka ketimpangan. Meskipun sudah turun dibandingkan tahun lalu, angka 0,397 terbilang masih tinggi. Pemerintah harus bersikap!

Baca juga: Hadiri Acara MUI, Jokowi Blak-blakan Soal Data Ekonomi RI

Baca juga: MUI Undang Jokowi Hingga Pengusaha Bahas Sejumlah Masalah Ekonomi RI

Program yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka ketimpangan adalah dengan redistribusi aset dan reformasi agraria. Caranya dengan membagikan lahan dan sertifikat tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Jokowi menugaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

"Karena itu saya targetkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN yang biasanyanya setahun itu hanya mengeluarkan 400 sertifikat tanah, tahun ini saya berikan target harus 5 juta sertifikat tanah dikeluarkan untuk rakyat. Tahun depan 7 juta dan tahun depan lagi 9 juta sertifikat untuk rakyat, nelayan, petambak, tukang becak, yang kemarin sudah kita mulai di Boyolali," kata Jokowi.

Jokowi di Kongres Ekonomi Umat 2017. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Bila target mencetak 5 juta sertifikat tanah di tahun ini tidak tercapai atau gagal, Jokowi siap memberhentikan dan mengganti Sofyan Djalil.

"Saya bekerja selalu memakai target. Jadi Pak Menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, program redistribusi aset penting guna memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat yang selama ini terbebani karena belum memiliki akses lahan yang bersertifikat. Setelah ini dilakukan, pemerintah tinggal melaksanakan program pendampingan dan kemitraan strategis yang akan dijalankan oleh kementerian teknis.

"Dalam sebuah kemitraan yang win win, yang saling untung. Ini akan saya paksakan. Bukan saya ajak lagi. Saya baru ketemu, satu, dua, tiga, empat baru setuju, tapi saya minta dengan jumlah yang lebih banyak karena ini menyangkut kemitraan yang betul-betul besar dan rakyat diuntungkan," sebut Jokowi.