Dear Kampus: Jangan Hanya FOMO Buka Jurusan Kekinian, Siapkan SDM Masa Depan
Profesional di bidang marketing dan pengembangan, dengan latar belakang Magister Manajemen Teknologi. Berpengalaman dalam pemasaran, pengelolaan program, serta pengembangan kapasitas individu
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Xavier Kharis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSindrom kecemasan sosial yang dikenal dengan istilah FOMO (Fear of Missing Out) biasanya identik dengan kecemasan anak muda yang takut tertinggal tren. Namun hari ini, sindrom tersebut perlahan mulai menular ke tempat yang seharusnya menjadi menara air peradaban, yaitu institusi pendidikan tinggi.
Belakangan ini, kita sering melihat fenomena dari banyaknya kampus yang berlomba meluncurkan program studi berlabel kekinian. Muncul jurusan seperti Bisnis Digital, Data Science, hingga Artificial Intelligence. Langkah ini sekilas terlihat seperti inovasi gemilang. Namun, apakah pembukaan jurusan tersebut benar-benar lahir dari peta jalan kebutuhan publik bahkan kebutuhan nasional, atau sekadar panik kehilangan pasar pendaftar?
"Menu Tematik" Jurusan Kekinian dan Paradoks Data
Membuka program studi baru sering kali sekadar menjadi strategi pemasaran instan. Kampus memajang produk paling trendi di etalase brosur pendaftaran untuk memikat Generasi Z (Gen Z) yang sedang cemas akan masa depannya.
Pendidikan tinggi sejatinya bukanlah komoditas dagangan musiman. Institusi akademik tidak seharusnya beroperasi layaknya sebuah kedai kopi yang menjajakan menu dengan rasa tematik (thematic flavor) sekadar untuk mengejar tren viral. Varian rasa kekinian mungkin laris manis hari ini, tetapi suatu saat pasti akan hilang dan usang ditinggalkan zaman ketika tren berganti.
Fenomena berjualan tren ini sangat masif secara nasional. Sepanjang periode 2025 hingga awal 2026, kita menyaksikan gelombang besar pembukaan program studi yang sangat berorientasi pasar teknologi dan digital.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdapat sekitar 3.233 perguruan tinggi yang beroperasi di seluruh Indonesia. Menariknya, dari jumlah tersebut, catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengonfirmasi bahwa lebih dari sepertiga perguruan tinggi atau sebanyak 1.018 kampus di Indonesia kini telah membuka dan memiliki program studi di bidang digital demi mengejar hype industri.
Sayangnya, realitas di lapangan membuktikan bahwa “inovasi pendidikan” sering kali hanya terjadi di brosur. Kampus sering mengabaikan satu hal krusial, yaitu systems thinking atau pola pikir sistem. Tanpa merombak ekosistem pembelajaran secara utuh—mulai dari kualitas pengajar hingga mentalitas birokrasi yang kaku—pembaruan tersebut hanyalah ganti kulit semata. Kurikulum yang lahir berpotensi sekadar hasil tambal sulam dari program studi lama.
Bahkan, data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada tahun akademik 2025-2026 menyingkap sebuah ironi besar. Meski ratusan kampus sibuk berjualan prodi digital dan merilis jurusan baru berlabel kekinian, cetak biru ekosistem pendidikan tinggi kita nyatanya masih sangat usang.
Dari total 33.741 program studi yang ada di Indonesia, lebih dari separuhnya (sekitar 17.000 prodi) masih terkonsentrasi pada rumpun Pendidikan/Keguruan, Teknik konvensional, dan Ilmu Sosial. Kelompok prodi inilah yang secara nasional sedang mengalami kondisi oversupply atau kelebihan lulusan secara ekstrem di bursa kerja.
Fokus pada Dampak, bukan Sekadar Angka
Dalam ekosistem pendidikan yang semata digerakkan oleh tren ini, mahasiswa pada akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka mendaftar dengan keyakinan penuh bahwa ijazah bernuansa digital atau teknologi akan otomatis menjadi karpet merah menuju masa depan yang aman. Faktanya, dunia usaha saat ini sedang terdisrupsi secara brutal akibat pesatnya perkembangan otomasi dan kecerdasan buatan.
Di era sekarang, industri tidak lagi mencari sarjana yang sekadar jago menghafal teori atau menjadi operator software di balik meja. Pekerjaan-pekerjaan mekanis berbasis rutinitas justru menjadi kelompok pertama yang akan disingkirkan oleh algoritma. Dunia kerja hari ini menuntut talenta yang memiliki cognitive agility untuk mengubah situasi yang semrawut menjadi sebuah peluang jalan keluar.
Oleh karena itu, ruang kelas tidak boleh lagi hanya menjadi pabrik pengepul transkrip nilai. Mahasiswa harus mulai dibenturkan pada strategi pembelajaran interdisipliner dan kolaborasi lintas bidang. Mereka harus dilatih merumuskan jalan keluar menggunakan pendekatan design thinking, di mana batas-batas kaku antarfakultas dilebur. Misalnya, bagaimana mengawinkan logika algoritma sains data dengan empati dari ilmu sosiologi untuk memecahkan masalah kemiskinan urban.
Kolaborasi silang (cross-functional) semacam inilah yang akan menjadi makanan sehari-hari generasi di masa depan. Gelar sehebat apa pun pada akhirnya hanyalah tumpukan kertas jika pemiliknya lumpuh dan gagap saat dituntut untuk bekerja sama memecahkan masalah di luar zona nyaman keilmuannya.
Ketahanan Karier sebagai Senjata Utama
Perguruan tinggi di seluruh Indonesia harus segera mengubah arah kemudinya. Daripada membuang anggaran merumuskan nama program studi baru yang umurnya mungkin hanya relevan lima tahun, kampus wajib menanamkan career resilience atau ketahanan karier secara fundamental kepada seluruh mahasiswanya.
Selama ini, ketahanan karier sering disalahartikan sekadar sebagai motivasi psikologis agar lulusan tangguh menghadapi kerasnya dunia kerja. Padahal, esensinya jauh lebih taktis. Ketahanan karier adalah kemampuan terstruktur seorang individu untuk terus membongkar kebiasaan lama dan sigap menguasai keahlian baru (unlearn and relearn) kapan pun profesinya dihantam gelombang disrupsi.
Bagi Gen Z, kelenturan ini bukan lagi sekadar pelengkap soft skill, melainkan instrumen bertahan hidup murni (survival strategy). Ketika algoritma kecerdasan buatan bisa menghapus jutaan pekerjaan mekanis dalam semalam, lulusan yang selamat bukanlah mereka yang memiliki ijazah paling trendi, melainkan mereka yang memiliki kelincahan belajar (learning agility). Mereka adalah talenta yang tahu kapan harus bergeser haluan (pivot) sebelum industri tempat mereka bekerja tenggelam.
Langkah Praktis: Sinergi Riset dan Realitas Lapangan
Lalu, secara praktis, evaluasi apa yang harus dilakukan kampus mulai saat ini? Perguruan tinggi harus berhenti menjadikan kolaborasi industri sekadar sebagai "gimmick" untuk menggugurkan kewajiban administrasi akreditasi.
Saat ini, program seperti Praktisi Mengajar memang sudah berjalan di ribuan kampus, tetapi sering kali mandek pada level "dosen tamu" yang mengisi sesi seminar satu arah. Kampus harus melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan industri sejak fase perancangan kurikulum, bukan sekadar di fase pengajaran.
Kedua, perguruan tinggi harus mengembalikan marwah akademiknya dengan merombak total sistem tugas akhir mahasiswa. Skripsi individual yang berujung pada tumpukan kertas di perpustakaan harus diganti dengan proyek riset terapan lintas disiplin. Fungsi akademik kampus sejatinya adalah membedah persoalan kusut di lapangan, mengkajinya secara metodologis, dan menawarkan problem solving yang nyata.
Oleh karena itu, mahasiswa harus diterjunkan langsung untuk membedah studi kasus dari perusahaan atau masyarakat. Misalnya, krisis tata kelola limbah di sebuah kawasan industri tidak diteliti sendirian oleh mahasiswa teknik lingkungan, tetapi dikaji bersama oleh mahasiswa teknik, hukum, dan ilmu komunikasi di bawah bimbingan dosen dan praktisi industri tersebut.
Melalui skema ini, terjadi sinergi dua arah yang brilian: mahasiswa belajar menangani krisis dunia nyata secara multidisiplin, sementara pihak industri mendapatkan solusi berbasis riset akademik yang solid sebelum mahasiswa tersebut benar-benar mengenakan toga kelulusan.
Dari Krisis Individu Menjadi Ancaman Demografi
Masalahnya, jika ketahanan karier ini gagal ditanamkan oleh kampus, dampaknya tidak hanya akan menimpa mahasiswa secara individu. Ketika ratusan ribu sarjana lulus dengan ijazah "kekinian" tetapi rapuh saat menghadapi perubahan industri, mereka akan kesulitan mencari pijakan baru. Akibatnya, angkatan kerja muda ini sangat rentan masuk ke dalam kelompok NEET (Not in Education, Employment, or Training).
Di titik inilah persoalan ruang kelas kampus berubah menjadi krisis ekonomi makro. Indonesia saat ini sedang berada di puncak usia produktif, sebuah fase emas yang sering digembar-gemborkan sebagai bonus demografi. Namun, jumlah penduduk usia kerja yang masif ini hanya akan menjadi dividend ekonomi jika mereka memiliki kebekerjaan yang berkelanjutan (sustainable employability).
Jika ekosistem pendidikan tinggi kita terus mencetak lulusan yang gagap beradaptasi dan lambat beralih keahlian, bonus demografi tersebut akan otomatis menjadi beban demografi yang menguras kas negara. Anak muda yang kehilangan arah kariernya tidak akan mampu menggerakkan roda ekonomi nasional.
Momen wacana penutupan program studi tak relevan oleh pemerintah saat ini seharusnya menjadi teguran keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Sudah saatnya pendidikan tinggi berhenti beroperasi layaknya kedai kopi yang mengejar tren sesaat. Kampus wajib mengembalikan marwah utamanya sebagai kawah candradimuka yang melahirkan manusia berdaya pikir sistemik, mampu berkolaborasi lintas disiplin, dan memiliki ketahanan karier baja di tengah badai ketidakpastian.
Pada akhirnya, mari kita ingat pesan sejarawan Yuval Noah Harari tentang kerasnya abad ke-21:
Untuk bertahan dan berkembang di dunia saat ini, Anda harus berkali-kali melepaskan apa yang paling Anda ketahui, dan merasa nyaman dengan ketidaktahuan.
Kampus tidak boleh sekadar membekali mahasiswa dengan nama jurusan yang sedang tren, tetapi juga harus membekali mereka dengan keberanian untuk terus melepaskan masa lalu dan merangkul masa depan.