Apresiasi Sastrawan dan Urgensi Pemimpin Pro Literasi di Daerah

Sumber Foto Koleksi Rumah Baca Pintar

Tulisan "Dikenal Luas Secara Nasional, tapi Terlupakan di Kampung Halaman" karya Agus Budi Harto di Kumparan menarik perhatian saya—terutama sebagai seorang pegiat literasi di Pekalongan. Kami mengapresiasi upaya penulis dalam mengangkat sosok Aveus Har, penulis berbakat asal Pekalongan yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional, termasuk meraih cerpen terbaik versi Kompas.

Namun, ada satu hal penting yang perlu diluruskan.

Tidak sepenuhnya benar jika dikatakan bahwa Aveus Har “terlupakan” di kampung halamannya. Di kalangan komunitas literasi dan pelaku kreatif di Kabupaten dan Kota Pekalongan, nama Aveus Har sangat dikenal dan dihargai. Bahkan, ketika kami mengundangnya dalam acara Creative Talk di Rumah Baca Pintar Kedungwuni, undangan langsung disambut antusias. Banyak peserta yang telah membaca karya-karyanya—cerpen, novel, maupun celotehnya di sosial media Aveus. Terbukti para peserta banyak bertanya berbagai tulisan Aveus baik cerpen maupun Novel, tanda bahwa mereka membacanya, Diskusi hangat yang terjadi pagi sampai sore itu menjadi bukti: Aveus tetap hidup dalam ingatan kolektif komunitas literasi lokal.

Yang mungkin benar adalah minimnya apresiasi dari pemerintah daerah. Dan ini bukan hanya tentang Aveus Har—melainkan mencerminkan nasib gerakan literasi di Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan atau bahkan bisa jadi ini masalah bagi kebanyak di pemerintahan daerah kita.

Literasi Mandeg, IPM Tertinggal

Dalam lima tahun terakhir, geliat literasi di Kabupaten Pekalongan terasa stagnan, bahkan bisa dibilang mandeg. Minimnya dukungan struktural dari lembaga pemerintah menjadi salah satu penyebab utama. Padahal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan saat ini hanya menempati peringkat ke-23 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah—sebuah alarm serius yang tak bisa diabaikan.

IPM yang rendah ini erat kaitannya dengan lemahnya budaya baca, minimnya fasilitas literasi, dan ketidakhadiran kebijakan yang berpihak pada pengembangan manusia secara utuh. Seharusnya, baik unsur eksekutif maupun legislatif di daerah melihat hal ini sebagai tantangan bersama. Mereka harus bekerja lebih maksimal untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui kebijakan-kebijakan pro-literasi, bukan sekadar program seremonial.

Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah daerah seringkali lebih sibuk menyelenggarakan konser musik berskala besar, yang menyedot banyak anggaran dan perhatian, sementara kegiatan apresiasi terhadap sastrawan, penulis muda, dan pegiat literasi nyaris tak terdengar. Mengapa untuk konser bisa begitu serius dan terencana, tetapi untuk literasi dibiarkan seadanya?

Kepemimpinan Lemah, Struktur Tak Berdaya

Salah satu akar masalahnya adalah lemahnya kepemimpinan di sektor ini. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Pekalongan bahkan sudah lima kali berganti pimpinan dalam satu tahun terakhir, dan semuanya berstatus Pelaksana Jabatan Sementara (PJS). Sampai hari ini belum ada kepala dinas definitif yang ditunjuk secara resmi—indikasi bahwa sektor literasi belum dianggap prioritas pembangunan.

Dinas ini bahkan sering dicap sebagai “dinas kering”—minim anggaran, minim prestise. Akibatnya, program-program literasi pun berjalan ala kadarnya. Parahnya lagi, sebagian besar kegiatan bersumber dari dana pusat, khususnya dari Perpustakaan Nasional. Tidak ada inisiatif lokal yang muncul, tidak ada terobosan kreatif yang bisa dibanggakan.

Bagaimana mungkin kita berharap budaya baca tumbuh subur, jika perangkat strukturalnya sendiri tidak diberi energi untuk bergerak?

Refleksi yang Lebih Besar dari Sekadar Sosok Aveus

Tulisan Agus Budi Harto seharusnya tidak berhenti pada narasi “melupakan” Aveus Harr. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk refleksi yang lebih mendalam: mengapa kampung halaman para penulis hebat seperti Aveus justru tidak mampu menyediakan ruang yang sehat dan suportif bagi generasi penulis berikutnya?

Sudah waktunya kita berhenti bergantung hanya pada pusat atau figur individual. Kabupaten Pekalongan tidak kekurangan potensi manusia dan kreativitas. Yang kurang adalah keberanian politik dan visi pembangunan yang menempatkan literasi sebagai fondasi utama dalam membangun manusia seutuhnya.

Karena menghormati penulis besar bukan hanya soal menyebut namanya di spanduk atau tulisan nostalgia, tetapi dengan membangun sistem yang memungkinkan lahirnya lebih banyak Aveus Harr dari tanah Pekalongan.