Ritual Setan dan Alarm Literasi dari Pekalongan
Tulisan dari Yoga Rifai Hamzah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dalam dua hari terakhir, Pekalongan kembali menjadi perbincangan setelah video karnaval di Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, beredar luas di media sosial. Pertunjukan teatrikal tersebut menampilkan sosok bertanduk, jubah hitam, lilin, dan adegan yang oleh warganet dianggap menyerupai ritual pemujaan setan. Kontroversi menguat karena kegiatan tersebut berlangsung di daerah yang lekat dengan identitas santri.
Saya tidak terlalu tertarik memperpanjang perdebatan apakah pertunjukan itu benar-benar dimaksudkan sebagai ritual satanik atau sekadar teatrikal yang salah tempat. Penjelasan dan permintaan maaf sudah disampaikan. Yang justru mengusik saya adalah pengakuan dari pihak yang terlibat: mereka mengakui kurang literasi mengenai apa yang ditampilkan.
Bagi saya, pengakuan “kurang literasi” itu jauh lebih krusial daripada kostum viral tersebut. Persoalan literasi di Kabupaten Pekalongan bukanlah hal baru.
Akhir tahun lalu, saya pernah menulis di media ini, mengenai kondisi literasi Kabupaten Pekalongan yang mengkhawatirkan. Data saat itu menempatkan Kabupaten Pekalongan pada posisi kedua terendah di Jawa Tengah dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Angka tersebut tentu bisa diperdebatkan metodologinya, tetapi terlalu berbahaya jika pesan utamanya kita abaikan: ada persoalan serius dalam ekosistem literasi kita.
Ketika seseorang yang sedang menjadi sorotan publik mengatakan aksi mereka terjadi karena “kurang literasi”, data statistik itu seolah memperoleh bentuk konkretnya di lapangan.
Bisa Membaca Belum Tentu Literat
Selama ini kita terlalu sering menyederhanakan literasi menjadi sekadar urusan membaca buku. Akibatnya, solusi yang muncul selalu berulang: menambah koleksi buku, membuat pojok baca, atau mengadakan lomba membaca. Semua itu baik, tetapi literasi jauh lebih luas dari itu.
Seseorang bisa lancar membaca tetapi tidak memahami isi bacaannya. Seseorang bisa mengonsumsi ribuan informasi setiap hari tanpa kemampuan memeriksa kebenaran sumbernya. Atau, seseorang bisa menonton pertunjukan dari belahan dunia lain via YouTube, menganggapnya keren, lalu menirunya tanpa memahami konteks budaya, agama, sejarah, maupun simbol di dalamnya.
Di era digital, definisi literasi kritis ini menjadi vital. Masalah kita bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kebanjiran informasi. Persoalannya adalah kemampuan menyeleksi, memahami, memberi konteks, dan mengambil keputusan.
Kasus Simbang Kulon menarik dibaca dari sudut pandang ini. Referensi pertunjukan diambil dari internet, kostum dinilai unik, lalu diadaptasi ke pentas. Terlihat pola yang sangat familiar dengan keseharian kita: melihat, tertarik, meniru, dan membagikan.
Yang kerap hilang adalah satu tahap penting di antaranya: memahami.
Jika tahap memahami itu bekerja, mestinya muncul pertanyaan sederhana sebelum tampil: Simbol apa yang sedang digunakan? Dari mana asalnya? Apa maknanya? Bagaimana masyarakat lokal akan meresponsnya? Apakah relevan dengan konteks acara?
Anak Tiri Kebijakan Pembangunan?
Dalam sekitar lima tahun terakhir, saya melihat literasi semakin seperti anak tiri dalam kebijakan pembangunan daerah. Ia dibicarakan, tetapi belum menjadi prioritas yang sungguh-sungguh.
Salah satu yang terlihat adalah bagaimana Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah menjalankan tugasnya. Perpustakaan sering dipahami sebatas tempat menyimpan dan meminjamkan buku, padahal semestinya ia menjadi infrastruktur pengetahuan masyarakat. Ketika dukungan terhadap lembaga ini belum memadai, sulit berharap kita bisa membangun ekosistem literasi yang kuat. Sekarang mereka seperti berjuang sendiri.
Masalahnya tentu tidak bisa dibebankan kepada satu dinas semata. Literasi terlalu sering disempitkan sebagai urusan perpustakaan, padahal ia berkaitan erat dengan pendidikan, keluarga, pesantren, desa, kebudayaan, media, dan seluruh aspek pembangunan manusia.
Jika literasi hanya menjadi program satu dinas, ia akan selalu berada di pinggiran. Namun jika dipahami sebagai bagian dari pembangunan manusia, kebijakan dan anggaran semestinya menempatkannya sebagai investasi jangka panjang.
Inilah yang perlu mulai dibicarakan di Pekalongan. Bukan lagi sekadar berapa banyak buku yang tersedia, melainkan apakah masyarakat kita semakin mampu memahami informasi yang mereka konsumsi setiap hari.
Menagih Komitmen dan Gerakan Nyata
Dalam sebuah pertemuan bersama komunitas literasi, kami pernah mengundang H. Sukirman dan H. Munir, Plt Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Kami menyampaikan kondisi literasi di lapangan dan meminta komitmen agar persoalan ini tidak terus diletakkan di pinggir agenda pembangunan.
Saya melihat ada itikad baik dan perubahan paradigma dari kepemimpinan baru. Plt. Bupati saat ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada isu literasi. Komitmen dan cara pandang baru ini tentu sangat patut diapresiasi.
Namun, kendala di lapangan memang nyata. Pemerintah daerah sedang berhadapan dengan keterbatasan fiskal dan pemotongan anggaran yang cukup besar, sehingga langkah-langkah signifikan secara sistematis belum bisa tereksekusi secara maksimal.
Justru dalam kondisi efisiensi seperti inilah, strategi dan prioritas menjadi semakin krusial. Tidak semua persoalan literasi harus dijawab dengan program atau anggaran bernilai besar. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah ruang kolaborasi yang dibuka seluas-luasnya.
Di FTBM Kabupaten Pekalongan, kami sedang mencoba membangun gerakan bersama Bunda Literasi. Beberapa kegiatan sudah dirancang dan sedang dalam tahap persiapan untuk turun ke lapangan. Kami tidak ingin komunitas mengambil alih pekerjaan pemerintah. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa ketika anggaran Pemda terbatas, masyarakat dan komunitas siap bergerak bersama.
Pemerintah mempunyai kewenangan dan sumber daya teknis. Sekolah mempunyai guru dan peserta didik. Pesantren mempunyai tradisi keilmuan. Kampus mempunyai sumber daya akademik. Perpustakaan mempunyai jaringan. Komunitas mempunyai kedekatan dengan masyarakat.
Semua elemen itu sudah ada. Yang kita perlukan sekarang adalah kemauan untuk menghubungkan semuanya.