Venezuela Usai Pemilu Parlemen: Apa Kabar Oposisi?
Yosep Kurniawan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta, tertarik pada isu geopolitik, diplomasi, dan dinamika global, serta aktif dalam diskusi dan kegiatan akademik.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari YOSEP KURNIAWAN tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarVenezuela kembali menjadi sorotan dunia setelah pemilu parlemen yang digelar pada 25 Mei 2025. Seperti yang sudah banyak diprediksi, Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV) yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro berhasil mempertahankan dominasinya di Majelis Nasional. Namun, di balik angka kemenangan, bayang-bayang krisis politik dan demokrasi makin terasa kian menyesakkan.
Berdasarkan hasil resmi, PSUV meraih mayoritas kursi di parlemen. Namun, angka partisipasi pemilih terbilang rendah, hanya sekitar 43 persen. Bagi sebagian warga Venezuela, pemilu kali ini sekadar formalitas belaka, karena mereka merasa suaranya tak benar-benar berpengaruh. Kejenuhan politik dan rasa frustasi masyarakat makin mendalam, terlebih di tengah situasi ekonomi yang masih morat-marit.
“Apa gunanya mencoblos kalau hasilnya selalu sama?” kata Mariana, seorang guru di Caracas, dalam sebuah wawancara media lokal. Sentimen serupa banyak terdengar di jalan-jalan ibu kota. Orang-orang lebih sibuk mengurus antrean belanja, harga bahan pangan yang terus meroket, dan upaya mencari kehidupan lebih baik—bahkan jika itu artinya harus menyeberang ke negara tetangga.
Sementara pemerintah Venezuela mengklaim pemilu berjalan demokratis, banyak pihak di dalam dan luar negeri mempertanyakan integritas prosesnya. Laporan pemantau internasional menyebut adanya dugaan penyalahgunaan sumber daya negara, pembatasan media independen, serta tekanan terhadap tokoh-tokoh oposisi. Kritik mengalir deras, menuding pemilu sekadar alat legitimasi bagi kekuasaan Maduro.
Oposisi Venezuela, yang sejak beberapa tahun belakangan sudah terpecah, kini makin kehilangan napas. Mereka hanya berhasil meraih sebagian kecil kursi parlemen, yang artinya mereka nyaris tak punya kekuatan untuk menekan kebijakan pemerintah atau memperjuangkan agenda perubahan. Beberapa tokoh oposisi terpaksa melanjutkan perjuangan politik mereka dari pengasingan, karena takut penangkapan atau intimidasi.
Padahal, Venezuela pernah dikenal sebagai salah satu negara paling demokratis di Amerika Latin beberapa dekade silam. Kini, banyak pengamat menilai jalur demokrasi di negara itu makin menyempit. Dominasi parlemen oleh PSUV memberi ruang bagi pemerintah untuk mengesahkan undang-undang yang memperkuat kekuasaan eksekutif, sekaligus memperlemah institusi penyeimbang seperti lembaga peradilan atau media independen.
Di tengah kisruh politik, rakyat Venezuela tetap harus menghadapi kenyataan pahit sehari-hari. Hiperinflasi masih menghantui, mata uang bolívar makin kehilangan nilai, sementara krisis kesehatan dan kelangkaan barang pokok belum juga teratasi. Diperkirakan lebih dari 8 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara itu dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan salah satu krisis migrasi terbesar di belahan bumi barat.
Kini, dunia internasional menatap Venezuela dengan penuh keprihatinan. Ada kekhawatiran bahwa semakin tertutupnya ruang demokrasi akan memperpanjang penderitaan rakyat, dan memperburuk krisis regional. Namun di sisi lain, banyak yang pesimistis bahwa perubahan bisa terjadi dalam waktu dekat, mengingat kuatnya kendali Maduro atas lembaga-lembaga negara.
Satu hal yang pasti: pemilu 2025 ini seakan menjadi pengingat pahit bahwa demokrasi di Venezuela masih berada di persimpangan jalan. Bagi rakyat, politik mungkin terasa jauh dari meja makan mereka. Namun cepat atau lambat, keputusan yang dibuat di kursi parlemen akan tetap berdampak pada harga roti, listrik, dan masa depan anak-anak mereka.