Kabut Asap Indonesia dan Batas Ketahanan Ekonomi Singapura di Formula 1 Singapore Grand Prix 2026

Hai! Aku mahasiswi Hubungan Internasional UNSRI. Si ENFP yang suka mencoba banyak hal baru serta pemaknaan dalam hidup. Quirky generalist? Absolutely! Ayo berteman:D
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Ayatul Husna tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Asia Pasifik dikenal sebagai kawasan yang paling dinamis dalam perdagangan dan produksi dunia, mulai dari keuangan, logistik, hingga acara berskala global. Asia Pasifik adalah istilah untuk kawasan yang menghubungkan negara-negara Asia dengan negara-negara di sekitar Samudra Pasifik, terutama dalam konteks hubungan ekonomi dan politik. Disebut Asia Pasifik karena kata “Asia” menunjuk daratan dan negara-negara asalnya, sedangkan “Pasifik” menunjuk samudra yang menjadi penghubung dan jalur perdagangan di antara semuanya. Istilah ini populer sejak sekitar 1980-an, ketika pusat dinamika ekonomi dunia dianggap bergeser dari Atlantik ke Pasifik
Pada tanggal 9-11 Oktober 2026, Singapura sedang menggelar balapan Formula 1 di bawah langit yang masih berselimut asap kebakaran yang asal nya dari Indonesia. Pembacaan PSI (Pollutant Standards Index) di wilayah tengah bahkan sempat mencapai 192 pada malam pembukaan, tetapi acara nya tetap berjalan dan dihadiri sekitar 301.000 orang (The Edge Malaysia, 2026). PSI sendiri merupakan indeks kualitas udara yang dipakai Singapura untuk menunjukkan seberapa tercemar udara pada waktu tertentu. Makin tinggi angkanya, makin buruk kualitas udaranya.
Integrasi ekonomi Asia Pasifik biasanya dibahas lewat perdagangan, investasi, dan rantai pasok. Sedangkan dalam konteks kabut asap tidak lah sama kondisi nya karena ketika satu negara gagal mengendalikan risiko di wilayahnya, biayanya harus ditanggung negara lain. Dampak tahun ini pun tidak berhenti di Singapura. Singapura dan Kuala Lumpur sempat menjadi kota paling tercemar di dunia dan maskapai Malaysia Firefly membatalkan penerbangan ke Singapura. Sekolah di sejumlah wilayah Malaysia juga ditutup pada 9 Oktober kala itu. Isu lingkungan ini langsung menyentuh banyak aspek di kehidupan negara tetangga seperti dari lingkup transportasi, pariwisata, dan aktivitas bisnis lintas negara.
Strategi Singapura yang Sebatas Menahan Dampak
Singapura tidak datang tanpa persiapan. Pemerintah dan penyelenggara menyusun rencana kontinjensi berdasarkan tingkat PSI, lengkap dengan bantuan medis dan masker N95 di lokasi. FIA menyatakan bahwa bila asap memburuk maka yang dibatasi adalah hiburan di luar lintasan, sedangkan balapan dan area paddock tetap dijaga. Bagian yang paling bernilai dilindungi, sementara bagian pelengkap menjadi peredam. Data kualitas udara juga dibuka kepada publik, sehingga warga dan pengunjung bisa menilai risikonya sendiri.
Lalu, mengapa acara nya tidak dibatalkan saja? Karena taruhannya besar dan dapat berdampak ke ekonomi Singapura. Balapan ini menjadi bagian dari citra Singapura sebagai kota global sejak 2008, dengan kontrak yang berlaku hingga 2028. Pemerintah ikut menanggung biaya, sementara sebagian besar pekerjaannya dikerjakan perusahaan dalam negeri. Pembatalan akan memukul rantai pasok domestik dan merusak kredibilitas sebagai tuan rumah. Bagi pemerintah, risiko membatalkan dinilai lebih besar daripada risiko melanjutkan.
Meski begitu, keberhasilan ini punya batas. Strategi tersebut hanya bisa mengelola dampak dan bukan menghapus sumbernya. Singapura juga tidak punya wewenang memadamkan api di Sumatra dan Kalimantan. Dalam bahasa hubungan internasional, ini adalah ketergantungan asimetris, yaitu pihak yang menanggung dampak tidak memegang kendali atas sumbernya.
Tekanan Bergeser ke Perusahaan dan Modal Lintas Negara
Cerita ini tidak selesai saat bendera finis dikibarkan. Pada 13 Oktober, indeks kualitas udara Singapura mencapai 194, dan otoritas Indonesia memperingatkan bahwa kebakaran dapat berlanjut hingga November. Pada 16 Oktober, Singapura mengumumkan akan menerbitkan preventive measure notices berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga terlibat kebakaran (Abu Hassan, 2026). Singapura juga membentuk panel ahli untuk menelaah perusahaan yang diduga memiliki kaitan dengan asap.
Bursa Singapura meminta keterangan dari tujuh perusahaan agribisnis yang tercatat di bursa tentang operasi mereka dan kemungkinan kaitannya dengan kebakaran di Indonesia. Artinya, modal yang tercatat di pasar keuangan Singapura bisa terhubung dengan perkebunan di Indonesia. Menteri Grace Fu menyatakan kesiapan membantu Indonesia dan menghargai upaya Indonesia menahan api. Kini tekanan diarahkan kepada korporasi. Undang-undang tersebut tidak berlaku bagi negara melainkan bagi pelaku penyebab asap, sehingga Singapura dapat menekan tanpa berhadapan langsung dengan pemerintah Indonesia.
Akar Masalah dan Batas Kerja Sama ASEAN
Varkkey (2014) menunjukkan bahwa kebakaran lahan berkaitan dengan struktur ekonomi politik, mulai dari perluasan perkebunan kelapa sawit hingga jaringan patronase antara pelaku usaha dan elite politik. El Niño memperparah kekeringan tahun ini, tetapi cuaca bukan satu-satunya penyebab. Kerangka kerja sama regional sebenarnya sudah ada lewat Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, tetapi penegakannya masih dinilai lemah (Heilmann, 2015). Selama keuntungan membuka lahan dengan api lebih besar daripada risiko hukumnya, asap akan terus kembali.
Bagi Indonesia,setiap hari ada asap yang bertahan berarti ada lebih yang harus di keluarkan bagi sektor pariwisata, penerbangan, dan kesehatan warga di beberapa negara sekaligus. Kebakaran yang berulang kali ini pada akhirnya dapat merusak reputasi Indonesia sebagai mitra dagang dan tujuan investasi di kawasan.
Persoalan ini memang berpusat di ASEAN, tetapi implikasinya dapat melampaui Asia Tenggara. Singapura dan Indonesia sama-sama merupakan anggota APEC dan RCEP yang menjadi dua kerangka tulang punggung integrasi ekonomi di Asia Pasifik. Keduanya dibangun di atas pembukaan pasar dan kelancaran arus barang, modal, dan jasa.
Prinsip nonintervensi dan pengambilan keputusan melalui konsensus yang sering disebut ASEAN Way membuat negara anggota enggan menekan satu sama lain soal urusan dalam negeri. Pilihan Singapura menawarkan bantuan dan menekan perusahaan. Karena ASEAN juga menjadi pusat berbagai forum yang melibatkan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, pola yang sama berpotensi terbawa ke level Asia Pasifik yaitu kerja sama ekonomi maju cepat sementara mekanisme penegakan lingkungan tertinggal.
Karena itulah kebakaran hutan dan lahan tidak cukup dibaca sebagai bencana lingkungan. Hal ini merupakan persoalan ekonomi politik karena menyangkut siapa yang mendapat keuntungan dari pembukaan lahan, siapa yang menanggung biayanya dan siapa yang punya kuasa untuk menegakkan aturan. Dalam kasus ini, keuntungan terkonsentrasi pada pelaku usaha, sedangkan biayanya tersebar ke konsumen, wisatawan, dan warga di banyak negara.
Pelajaran bagi Integrasi Asia Pasifik
Kasus ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi di Asia Pasifik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sebuah negara menyerap guncangan, tetapi juga oleh tata kelola di negara tetangganya. Singapura memang memiliki dana yang cukup bagus dengan teknologi dan kapasitas institusi yang memadai. Hal tersebut setidak nya cukup untuk menjaga satu akhir pekan balapan. Namun sayang nya kapasitas yang dimiliki Singapura tersebut belum menjamin seutuhnya akan dapat mengkondisikan acara selama sumber masalah berada di luar jangkauan kendali. Karena itulah integrasi kawasan perlu mencakup tata kelola lingkungan. Sistem peringatan dini bersama, pertukaran data titik api, dan penegakan hukum yang konsisten di sumbernya akan lebih menentukan daripada menambah masker dan rencana darurat. Tanpa itu, integrasi ekonomi kawasan akan terus berjalan dengan bayang-bayang asap.
Referensi
Abu Hassan, A. (2026, 16 Oktober). Singapore to issue preventive measure notices to seven Indonesian firms linked to haze. Bernama. https://bernama.com/en/news.php?id=2621483
Heilmann, D. (2015). After Indonesia’s ratification: The ASEAN agreement on transboundary haze pollution and its effectiveness as a regional environmental governance tool. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 34(3), 95-121.
The Edge Malaysia. (2026). [Report on near-record Singapore Grand Prix attendance amid regional haze]. https://theedgemalaysia.com/node/821401
Varkkey, H. (2014). The haze problem in Southeast Asia: Palm oil and patronage. Routledge.
