Motivasi Moeldoko dan Persoalan Partai Demokrat

Ilustrator: Indra Fauzi/kumparan.

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia dalam benak saya adalah salah satu jabatan paling berat di negeri ini. Ia harus memimpin sebuah kantor yang tugasnya memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politiknya, dan sekaligus pengelolaan isunya.

Ia menjadi tempat pantulan ide, pusat koordinasi, dan pengawasan keberlangsungan kebijakan-kebijakan presiden. Nervous system semua kegiatan kepresidenan.

Beres-tidaknya negeri akan salah satunya sangat bergantung pada kecakapan pemegang jabatan ini menjalankan tugasnya. Jabatannya setingkat menteri, tetapi menjadi lebih karena semestinya ia yang paling dekat dengan gerak-gerik presiden dibanding menteri-menteri lain.

Dengan adanya pandemi yang belum kunjung tertanggulangi dan program besar-besaran pemulihan ekonomi yang dicanangkan presiden—cukup dengan dua itu saja—saya membayangkan Kepala Staf Kepresidenan ini akan tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, dan tidak punya waktu lagi untuk yang lain.

Kecuali—sepertinya—kalau anda Jenderal Moeldoko.

Jenderal ini menakjubkan. Walau jabatannya Kepala Staf Kepresidenan dengan tugas maha berat, selama pandemi suaranya sama sekali tak terdengar tentang persoalan pandemi. Juga suara tentang berbagai upaya pemulihan ekonomi. Anteng seperti tidak ada apa-apa.

Mungkin saya saja yang budeg tuli tak mendengar jika ia memang sudah berbicara terus menerus. Mungkin saya saja yang lewat tak melihat berbagai hal yang dilakukan. Mungkin ia luar biasa pandai menyembunyikan kerja kerasnya karena tak ingin terlihat lebih menonjol dari atasannya.

Ia malah menonjol belakangan justru karena tindak-tanduk yang tak ada hubungan dengan posisinya. Ia terlibat dalam perebutan kekuasaan di tubuh Partai Demokrat. Partai yang ia sendiri sesungguhnya bukan seorang anggota.

Saya tidak tahu motivasi apa yang membuat Moeldoko melakukan apa yang ia lakukan. Tetapi kalau politik diartikan pada akhirnya sebagai sebuah upaya—kompetisi—untuk berkuasa agar bisa memperjuangkan kemaslahatan rakyat berdasar sebuah ide tertentu, bisa disimpulkan bahwa persoalan rakyat dan ide jauh dari benak Moeldoko.

Sederhana saja, ia sudah bagian dari elite yang menjalankan pemerintahan. Kalau benar politik adalah sebuah upaya untuk memperjuangkan kemaslahatan rakyat dengan ide tertentu, Moeldoko sudah di dalam lingkaran itu. Bahkan posisinya adalah salah satu posisi paling strategis.

Kalau pemerintah mampu menyelesaikan persoalan pandemi dengan baik dan juga memulihkan perekonomian dengan mulus—tidak perlu muluk-muluk berbicara tentang kebangkitan Indonesia, per definisi tujuan politik saat ini tercapai. Apalagi yang Moeldoko mau?

Dugaan motivasi ini yang membuat bola liar memantul ke mana-mana. Apakah langkah Moeldoko ini digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar dan berdasar sebuah desain politik tertentu? Apakah ada restu presiden di kegiatan ekstra kulikuler ini? Apakah Moeldoko mengalami ilusi dan delusi grandeur (mengukur diri lebih besar dan lebih penting dari yang sesungguhnya—hal menyedihkan karena menghinggapi begitu banyak politisi di Indonesia)?

Cepat atau lambat pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan terjawab pada waktunya.

Tetapi di samping pertanyaan-pertanyaan seputar Moeldoko, perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh orang luar ini—saya sepakat kalau dikatakan tidak etis, kasar, dan ngawur—mengedepankan pula pertanyaan-pertanyaan atau kritik yang harus dijawab Partai Demokrat.

Tidak usah mundur terlalu jauh ke sebelum reformasi. Masa yang telah lewat menunjukkan, Partai Demokrat bukan partai pertama yang (entah) "dipecah" atau terpecah di negeri ini. Tak peduli partai besar atau gurem. PAN, PKB, PKS, Golkar, dan Partai Berkarya mengalami. Kemungkinan Partai Demokrat tidak akan pula yang menjadi terakhir.

Menjawab pertanyaan dan kritik yang terlontar lebih penting dari mencari simpati iba seolah baru Partai Demokrat yang mengalaminya. Biarkan rakyat yang kemudian menilai apakah Partai Demokrat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. Bukankah pada akhirnya konstituen merupakan kekuatan utama partai?

Salah satu peluru yang berulang kali ditembakkan oleh Kongres Luar Biasa Sibolangit adalah bergesernya Partai Demokrat dari sebuah partai modern terbuka menjadi partai dinasti. Ini kritik yang paling gampang dilontarkan. Apa boleh buat peran keluarga Cikeas memang kuat sekali.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memegang jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi. Semua jabatan politik kenegaraan terkait anggota Partai Demokrat menjadi kewenangan majelis ini. Sementara anak tertua SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memegang jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono, menjadi salah satu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di DPR.

Bisa dimengerti kilah orang tentang Partai Demokrat sebagai partai dinasti. Keluarga Cikeas memang memegang posisi-posisi kunci di partai. Ditambah tentu saja meroket spektakulernya AHY dari "anak kemarin sore" untuk tiba-tiba menduduki posisi nomor satu di partai. Melangkahi orang-orang yang sudah terlebih dahulu membangun karier di partai. Justifikasi seperti apa yang bisa ditempelkan untuk kenaikan AHY? Prestasi AHY yang mana yang bisa mendukungnya?

Persoalan lain adalah soliditas partai. Ketidakpuasan individu, faksi dalam partai, perbedaan ide, dan permutasi kepentingan selalu terjadi. Namanya juga partai politik. Kemampuan untuk mengelola semua itu merupakan refleksi kemampuan para pejabat partai terutama ketua umumnya. Ia yang dipilih oleh partai dan ia pula yang memilih pembantu-pembantunya untuk menjalankan roda kehidupan partai. Ia bersama pembantunya yang harus selalu menciptakan ekuilibrium stabilitas partai, menjaga agar partai selalu sesuai dengan visi dan misi, menggembala partai dalam sebuah kesatuan.

Ketidakmampuan mengelola itu semua akan berkonsekuensi pada soliditas partai. Memberi celah bagi terciptanya perpecahan. Memberi kesempatan bagi siapapun untuk mengeksploitirnya.

Karenanya setiap kali sebuah ancaman perpecahan terjadi, sebelum menyalahkan pihak luar yang memancing di air keruh, harus dilihat dulu persoalan internal dulu. Bukankah kehidupan di dalam organisasi yang kokoh akan selalu bisa mengatasi seberat apapun persoalan yang datang dari luar?

Ilustrator: Indra Fauzi/kumparan.