Ketika Dompet Rakyat Tak Tumbuh Secepat Angka BPS
Seorang mahasiswa di universitas pamulang,walaupun saya kuliyah sambil bekerja,saya selalu berusaha untuk membagi waktu dan menyesuaikan pekerjaan dan tugas kuliyah,dengan demikian saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak saling bertabrakan
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Zirwah Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Setiap kali Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi, headline media biasanya terdengar optimistis. “Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen”, “Inflasi Terkendali”, atau “Daya Beli Mulai Membaik”.
Namun di warung kopi, pasar tradisional, dan grup WhatsApp keluarga, percakapan rakyat justru bercerita lain, harga masih naik, gaji segitu-gitu saja, dan tabungan makin menipis.
Ada jarak yang makin terasa antara angka di laporan dan realita di lapangan. Pertumbuhan ekonomi 5 persen memang terdengar bagus, apalagi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Tapi kalau kita tanya ibu rumah tangga di pasar atau ojek daring di jalanan, mereka mungkin akan menjawab: “Yang tumbuh itu bukan dompet, tapi harga beras.”
Perekonomian bisa tumbuh di atas kertas tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan nyata. Salah satu penyebabnya, pertumbuhan belum merata. Sebagian besar keuntungan ekonomi masih terkonsentrasi di sektor-sektor besar, bukan di UMKM yang justru menyerap banyak tenaga kerja. Akibatnya, angka makro terlihat positif, tapi mikro masih seret.
Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok terus menggerus daya beli. Walaupun inflasi disebut “terkendali”, masyarakat kecil tetap merasakan beda tiap kali belanja. Penghasilan tidak naik secepat biaya hidup. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah belum benar-benar terasa di meja makan rakyat.
Kondisi ini diperparah oleh lapangan kerja yang belum pulih sepenuhnya. Banyak pekerja masih di sektor informal dengan penghasilan tak menentu. Sementara generasi muda menghadapi kenyataan baru: bekerja keras, tapi sulit menabung karena biaya hidup di kota makin tinggi.
Maka wajar kalau muncul pertanyaan sederhana tapi penting:
Apa arti pertumbuhan ekonomi kalau kesejahteraan rakyat belum ikut naik?
Angka BPS penting, tapi dompet rakyat adalah indikator yang lebih jujur.
Pemerintah tentu punya niat baik lewat bantuan sosial dan subsidi. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah kebijakan yang meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Mendorong produktivitas UMKM, memperluas lapangan kerja layak, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok bisa jadi langkah nyata agar pertumbuhan tak cuma terasa di grafik ekonomi, tapi juga di dapur rakyat.
Ekonomi yang sehat bukan hanya soal angka pertumbuhan tinggi, tapi tentang kemampuan rakyat untuk hidup layak dan merasa aman secara finansial.
Karena pada akhirnya, keberhasilan ekonomi sejati bukan ketika negara tumbuh 5 persen, melainkan ketika dompet rakyat ikut menebal, bukan sekadar angka di layar berita.