Siasat JK Hambat Impor Ayam dari Brasil

JK di acara pelepasan peserta Mudik Bersama DMI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wakil Presiden Jusuf Kalla punya strategi untuk mencegah banjir ayam impor dari Brasil. Salah satunya akan menerapkan kebijakan non-tariff barrier pada produk ayam dari Brasil.

Aturan tersebut memungkinkan pemerintah menerapkan persyaratan teknis (bukan tarif bea masuk) yang harus dipenuhi importir sebelum produk tersebut masuk ke wilayah Indonesia.

"Jadi karena di WTO kita kalah tidak boleh impor, diizinkan juga belum tentu kita mau (impor). Jangan lupa, silakan aja," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

"Kalau kita tidak mau, mau apa? Ini kan perdagangan bebas. Bahwa kadang-kadang tidak bisa dilarang secara aturan, bisa dikurangi dengan kebijakan non tarif. Non tariff barrier. Jadi kualitasnya, kebersihannya," bebernya.

JK mengakui jika ayam impor membanjiri pasar Tanah Air akan membuat produk ayam dalam negeri anjlok. Bahkan, meskipun tak ada impor harga ayam di dalam negeri sudah merosot.

"Kalau orang mengimpor ayam pasti ada dampak. Tidak mengimpor aja harga ayam jatuh, apalagi kalau dari luar," kata JK.

Ilustrasi peternakan ayam potong Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengikuti keputusan WTO membuka impor ayam dari Brasil. Tercatat, sejak 2014, Indonesia mempersulit ayam asal Brasil lantaran jumlah produksi ayam dalam negeri berlebihan.

Pemerintah akan segera melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Nantinya pasal yang menghambat impor ayam akan direvisi.

Selain itu, ayam yang diimpor dari Brasil juga wajib memiliki sertifikat halal. Sebelumnya impor ayam asal Brasil tidak bisa masuk Indonesia karena tidak memiliki sertifikat sanitasi internasional serta sertifikat halal.

Brasil pun diminta segera mengurus sertifikat halal. Terdapat dua lembaga yang akan mengurus, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan otoritas serupa di Brasil.