kumparan
17 Jul 2019 16:09 WIB

4 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Gugat Polisi ke PN Jaksel

Suasana di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus salah tangkap.
ADVERTISEMENT
Gugatan ini dilayangkan lantaran adanya salah tangkap 4 pengamen asal Cipulir, Jakarta Selatan, yang sebelumnya dituduh membunuh meski akhirnya terbukti tak bersalah di Pengadilan. Padahal 4 pengamen itu telah 3 tahun mendekam di penjara.
Empat pengamen yang menjadi korban salah tangkap yakni Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13), dan Pau (16).
Mereka menuntut Polda Metro Jaya, Kejati DKI, dan Kementerian Keuangan untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi.
Kuasa hukum keempatnya dari LBH Jakarta, Oky Wirastama mengatakan, kasus ini terjadi pada 2013, di mana 4 pengamen itu ditangkap oleh Subdit Jatantas Polda Metro Jaya atas kasus pembunuhan sesama pengamen akibat rebutan lapak.
Fikri, salah satu pengamen Cipulir korban salah tangkap. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
"Tanpa bukti yang sah secara hukun mereka kemudian ditangkap dan dipaksa mengaku dengan cara disiksa selama berada di dalam tahanan," kata Oky saat ditemui di PN Jaksel, Rabu (17/7).
ADVERTISEMENT
Dalam fakta persidangan terungkap bahwa korban yang tewas bukan pengamen. Selain itu, empat pengamen itu terbukti tidak ikut terlibat dalam kasus itu.
"Setelah melalui persidangan yang panjang, mereka dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 131 PK/Pid.Sus/2016. Padahal mereka sudah mendekam 3 tahun di penjara atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan," ucap Oky.
Berbekal putusan MA itu, empat pengamen mengajukan permohonan praperadilan ganti kerugian ke pihak kepolisian, Kejati DKI dan Kemenkeu sebagai termohon. Total mereka meminta ganti rugi sebesar Rp 700 juta untuk empat pengamen ini.
Fikri, salah satu pengamen Cipulir korban salah tangkap. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
"Kalau ditotal empat orang ini sekitar Rp 700 jutaan, ada materil dan immateril. Kerugian materil itu berupa penghasilan, kalau immateril itu penyiksaan. Klien kami mengaku mengalami penyiksaan pada saat diperiksa di tingkat kepolisian," tutur Oky.
ADVERTISEMENT
Namun sidang perdana gugatan ini ditunda oleh mejelis hakim PN Jaksel. Hakim menilai pihak pemohon tidak membawa dokumen alat bukti yang lengkap.
"Mohon dilengkapi dulu formalitasnya, belum lengkap. Jadi untuk memenuhi formalitas dari pemohon, jadi persidangan ini belum bisa kita lanjutkan," kata Hakim Elfian.
"Jadi sidang ditunda 22 Juli pukul 10.00 WIB," ucap Hakim Elfian sambil menutup persidangan.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·