Bukan Sekadar Bualan Prabowo

Prabowo Subianto (Foto: Facebook/Prabowo Subianto )

“Saya merasa negara kita sedang sakit. Sakitnya, ini negara keempat terbesar di dunia, tapi dari berbagai indikator menunjukkan (Indonesia) bukan bangsa yang kuat.”

Negara kita sedang sakit. Begitulah Prabowo menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Dalam video diskusi bertema kepemimpinan itu, Prabowo mengkritik banyak hal mulai dari kondisi ekonomi hingga sepak bola Indonesia.

Pernyataan-pernyataan berbau ketakutan dan pesimistis itu seolah menjadi tema besar dari banyak pidatonya. Lalu diakhiri dengan tawaran bahwa ia bisa menjadi panasea bagi segala rupa rasa waswas itu.

Sebelumnya, pernah juga ia melontarkan pernyataan yang bikin geger: Indonesia bubar pada 2030. Ucapannya itu berdasarkan novel Ghost Fleet karangan Peter Warren Singer dan August Cole yang terbit pada 2015.

Dinilai tak ilmiah karena mengambil analisis dari karya fiksi tersebut, banyak pernyataan Prabowo berikutnya yang kemudian diragukan kesahihannya.

Dalam dua minggu terakhir ini, kritikan Prabowo datang bertubi-tubi. Khususnya seminggu sebelum hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni lalu. Mulai dari live streaming pribadi, diskusi kepemimpinan, hingga video pidatonya di berbagai kesempatan yang diunggah di akun resmi Facebook-nya menjadi ruang ia meraung.

Setelah beralih dari novel, kini besaran angka dan data kerap ia sampaikan demi menunjang pendapatnya. Misalnya saja ketika ia bilang tak menonton Piala Dunia karena tak ada Timnas Indonesia di sana.

Ia menambahkan, “Saya baru dapat kemarin satu data, satu angka. Kalau di ranking sepak bola dunia, dari 200 negara, kita (di urutan) 162. Cukup tidak bagus kira-kira.”

Meski sedikit meleset karena statistik FIFA mendudukkan Indonesia di peringkat 164 dari 206 negara, tapi upaya menyajikan data tersebut patut diapresiasi.

Lalu bagaimana dengan ucapannya yang lain seperti soal utang luar negeri Indonesia yang hampir mencapai Rp 9.000 triliun, kenaikan utang BUMN Karya, hingga anggaran LRT Palembang yang disebutnya terlalu mahal.

Apakah pernyataannya itu bualan belaka?

Serangan Prabowo (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Bahaya Utang

Setidaknya sejak kampanye Pemilu Presiden empat tahun lalu, Prabowo Subianto keranjingan bicara soal ekonomi dan utang negara. Ia konsisten membicarakan topik ini di depan publik.

Menurut pakar komunikasi politik, Kuskridho ‘Dodi’ Ambardi, kegemaran Prabowo bicara soal utang bukan tanpa alasan. Sebagai putra dari begawan ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo, Prabowo menggunakan isu ekonomi dan pembangunan untuk berbicara dengan rakyat yang termarjinalkan.

“Selalu dalam batas-batas ekonomi populis, itulah yang menjadi ciri Prabowo,” ujar Direktur Lembaga Survei Indonesia itu di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Terakhir kali Prabowo memaparkan secara rinci utang yang ditanggung Indonesia ialah di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, Senin (25/6). Pada kesempatan itu, Prabowo membacakan data ‘Statistik Utang Sektor Publik Kementerian Keuangan 2018, Asumsi Kurs Rp 14.000 Per Dolar AS Per Tutup Tahun 2017’ yang terpampang di layar proyektor.

“Utang pemerintah memang Rp 4.060 triliun, tapi ada utang BUMN ditambah Rp 600 triliun. Ditambah lagi utang lembaga keuangan publik, Rp 3.850 triliun. Kalau kita jumlahkan ya hampir Rp 9.000 triliun,” ucapnya.

Bhima Yudhistira (Foto: Jafrianto/kumparan)

Prabowo berupaya memperkuat argumennya dengan bersandar pada hasil kajian lembaga pemeringkat utang Moody’s Corporation. “Saya akan kutip dari Bloomberg. Bloomberg mengutip Moody’s yang mengatakan bahwa situasi ekonomi kita berbahaya.”

Menukil data Statistik Utang Sektor Publik (SUSPI) Bank Indonesia per Desember 2017, total utang pemerintah memang mencapai Rp 4.060 triliun. Sementara utang BUMN nonlembaga keuangan berjumlah Rp 630 triliun dan BUMN lembaga keuangan, termasuk bank-bank BUMN, mencapai Rp 3.850 triliun.

Rincian utang yang dipaparkan Prabowo itu tak jauh berbeda dari data SUSPI Bank Indonesia. “Pak Prabowo menggunakan kurs Rp 14.000/USD, sementara posisi 2017 data BI (SUSPI) menggunakan kurs Rp13.492/USD,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa ‘Frans’ Wira Sakti, Kamis (28/6).

Prabowo Subianto. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Menyoal angka, data Prabowo bisa dibilang cukup valid. Menurut ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, utang Indonesia bahkan bisa dibilang mencapai Rp 10-11 ribu triliun, jika kredit perbankan diikutsertakan.

“Itu kalau mau cari sensasi,” ujar Bhima. “Tapi, sebenarnya di balik nominal itu ada apa? Di balik nominal itu ada risiko. Poin kritiknya risiko itu. Jadi selain lihat debt to GDP (Gross Domestic Product)... Yang lebih advance lagi itu ngomongin utang dari debt to service ratio.”

Di titik ini, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa utang pemerintah masih dalam batas aman di bawah 30 persen. Sementara sebagian besar utang BUMN digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur.

“Utang sepanjang digunakan untuk melakukan hal produktif dan menghasilkan penerimaan kembali, maka kewajiban tersebut akan dapat dibayarkan kembali,” ucap Frans.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan, pemerintah mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan dan mampu menjaganya dengan baik.

Menkeu, Sri Mulyani berikan keterangan pers. (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Utang BUMN Karya

Tak berhenti pada utang pemerintah, Prabowo mengkritik peningkatan utang berbagai perusahaan pelat merah di bidang konstruksi.

“(Utang) Waskita Karya naik 669 persen dalam tiga tahun. Wijaya Karya sebesar 181 persen, Adhi Karya 155 persen dan Pembangunan Perumahan 125 persen,” lanjut Prabowo dalam paparannya di kediaman Zulkifli Hasan itu.

Prabowo mengkhawatirkan risiko gagal bayar utang bisa membahayakan aset perusahaan-perusahaan tersebut. “Kalau (utang) nggak dibayar, aset diambil,” ucapnya

Klaim Prabowo tersebut dapat diuji. Empat BUMN Karya yang disebutnya merupakan perusahaan terbuka. Praktis, laporan keuangan empat perusahaan tersebut dapat diakses publik.

Pertama, utang Waskita Karya diklaim meningkat 669 persen dalam kurun waktu tiga tahun. Tak jelas benar rentang waktu tiga tahun yang dimaksud sejak kapan.

Dalam laporan keuangan Waskita Karya, tercatat total utang perusahaan tersebut mencapai Rp 75.140.936.029.129 (Rp 75 triliun) per akhir 2017. Jika dibandingkan dengan utang per Desember 2015 sebesar Rp 20.604.904.309.804 (Rp 20,6 triliun), maka Waskita Karya mengalami peningkatan utang sebesar 264 persen.

Klaim Prabowo menjadi benar apabila peningkatan itu dihitung per akhir 2014. Saat itu Waskita Karya memiliki utang Rp 9.777.062.657.796 (Rp 9,7 triliun). Maka terhitung dari 2014 sampai 2017 terjadi peningkatan utang sebesar 668,54 persen--dibulatkan Prabowo menjadi 669 persen.

Pembangunan LRT Jabodebek di Jalan HR Rasuna Said (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Kedua, soal utang Wijaya Karya yang disebut Prabowo meningkat sampai 181 persen. Dalam kasus ini, Prabowo tidak mengatakan secara spesifik dalam kurun waktu berapa tahun kenaikan utang di perusahaan tersebut berlangsung.

Kenaikan utang sebesar 181 persen terjadi jika dihitung dari 2014 sampai 2017. Tahun 2014 utang Wika sebesar Rp 11.032.465.016 (Rp 11 miliar). Sedangkan di akhir tahun 2017 nilainya bertambah menjadi Rp 31.051.949.689 (Rp 31 miliar). Maka kenaikan utang terhitung mencapai 181,46 persen.

Ketiga, Prabowo menyebut Adhi Karya mengalami kenaikan persentase utang sebesar 155 persen. Sama halnya dengan Waskita dan Wika, Prabowo tampaknya ingin menghitung persentase kenaikan utang perusahaan ini sepanjang kepemimpinan Joko Widodo.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per akhir 2014, Adhi Karya menanggung utang sebesar Rp 8.818.101.139.073 (Rp 8,8 triliun). Kemudian di akhir tahun 2017, nilai utang perusahaan bertambah menjadi Rp 17.587.300.806.582 (Rp 17,6 triliun).

Sejak Jokowi berkuasa, kenaikan utang perusahaan ini hanya mencapai 99,4 persen. Jauh dari klaim Prabowo sebesar 155 persen.

Sementara klaim tentang kenaikan utang di Pembangunan Perumahan, jika dihitung dari periode yang sama 2014-2017, ternyata tidak keliru. Prabowo benar ketika mengatakan persentase kenaikan utang perusahaan ini adalah 125 persen.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2014, PP menanggung utang sebesar Rp 12.246.257.140.859 (Rp 12,2 triliun). Sementara di akhir tahun 2017, utang perusahaan ini makin menumpuk menjadi Rp 27.539.670.430.514 (Rp 27,5 triliun).

Persentase kenaikan utang selama proyek pembangunan infrastruktur berlangsung mencapai 124,88 persen. Prabowo membulatkannya menjadi 125 persen.

Uji coba LRT Palembang (Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

LRT Lebih Mahal?

Dalam lawatannya ke Palembang pada Kamis (21/6), Prabowo menyatakan terkejut dengan biaya pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di kota tersebut. Pada acara silaturahmi kader Gerindra di sana, ia menyangsikan manfaat dari pembangunan kereta api ringan itu.

Sambil mengutip ulang apa yang dikatakan Anies Baswedan kepadanya, ia berkata, “‘Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 km adalah 8 juta dolar. Kalau ini, 12 triliun (dolar) untuk 24 km, berarti 1 km 40 juta dolar.”

Prabowo pun kaget. Di depan kader Gerindra se-Sumatera Selatan, Ia menuding pemerintah menggelembungkan dana proyek.

“Jadi saya bertanya kepada Saudara-saudara, mark up, penggelembungannya berapa? 500 persen. Ini bangsa ini pintar atau bodoh?” ujarnya menggelegar.

Tapi, ucapan Anies ke Prabowo, bila benar begitu, tampaknya keliru. Pertama-tama, nilai proyek pembangunan LRT hanya Rp 10,9 triliun, bukan Rp 12,5 triliun. Selain itu, di dunia ini juga tidak dikenal istilah indeks termahal pembangunan LRT. Faktanya, biaya pembangunan LRT di seluruh dunia bervariasi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam studi International Union of Railways berjudul ‘Analysis of Regional Differences in Global Rail Projects by Cost, Length and Project Stage’ tahun 2017.

Berdasarkan studi di 808 proyek pembangunan LRT di seluruh dunia, biaya rata-rata terendah pembangunan LRT per kilometer berada di wilayah Amerika Selatan, yakni USD 18,5 juta. Sementara rata-rata tertingginya di Amerika Utara mencapai USD 99,7 juta/km. Dan rata-rata biaya pembangunan LRT di Asia adalah USD 69,7 juta/km.

Bila mengacu pada studi tersebut, argumen Prabowo yang menyebut indeks termahal pembangunan LRT senilai USD 8 juta/km adalah pernyataan yang keliru. Bahkan, bila mengacu pada laporan tersebut, pernyataannya yang menyebut biaya pembangunan LRT di Indonesia sebesar USD 40 juta/km terbilang masih lebih rendah dibanding biaya rata-rata di Asia.

Uji Data Prabowo (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Bukan Bangsa Kuat?

Metafora 'negara kita sedang sakit' diucapkan Prabowo dalam live streaming diskusi kepemimpinan yang disiarkan melalui akun Facebook-nya pada 24 Juni 2018. Ia lantas menguliti beberapa indikator yang mencerminkan keadaan tersebut. Seperti lemahnya industri manufaktur hingga pendapatan per kapita yang berada jauh di bawah Singapura.

“Bangsa kita bangsa yang tidak kuat. Bangsa yang selalu tidak punya bargaining. Kita beli motor 10 juta setahun, kemudian mobil 1 juta setahun, nggak ada merek Indonesia. Apa yang kita manufacturer?” ucap Prabowo.

Tak ada informasi spesifik soal kapan Indonesia mengimpor 1 juta mobil setahun yang dimaksud oleh Prabowo. Sebab, berdasarkan data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) per akhir Desember 2017, Indonesia hanya mengimpor 88.636 mobil jadi (CBU--Completely Built Up)

Sedangkan soal impor sepeda motor, Indonesia nyatanya juga tidak mengimpor 10 juta unit per tahun. Data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia tahun 2017 menyebut, Indonesia hanya mengimpor 6.938 unit sepeda motor di tahun 2017.

Pernyataan Prabowo, baik menyoal impor mobil maupun motor, boleh dibilang keliru, apalagi tanpa keterangan tahun yang pasti.

Selain menyoal impor kendaraan, indikator lemahnya bangsa ini diukur oleh Prabowo dengan menyoroti persoalan pendapatan per kapita Indonesia.

“Kalau kita lihat penghasilan per kapita dengan Singapura, Singapura 53 ribu dolar AS per tahun. Kita 3.500 (dolar), padahal Singapura itu (luasnya) hanya 55 ribu hektare kurang lebih. Kemudian jumlah penduduk hanya 5 juta dan dia tak punya sumber daya apa pun.”

Lagi-lagi keterangan waktu luput dari pernyataan Prabowo tersebut. Tak jelas benar tahun kapan pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD 3.500 dan Singapura USD 53 ribu. Berdasarkan data Bank Dunia per 2017, nilai pendapatan per kapita Indonesia adalah USD 3.846,9 dan Singapura sebesar USD 57.714,3.

Prabowo Subianto. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Secara nominal, angka yang Prabowo sebutkan memang sedikit meleset. Namun secara esensial, kritiknya tetap kredibel, karena pada faktanya pendapatan per kapita Indonesia memang masih jauh di bawah Singapura.

Bagi Bhima, meskipun angka yang disebutkan Prabowo dalam kritiknya banyak yang kurang tepat, namun substansi kritik Prabowo tetap perlu diperhatikan.

Menurutnya, hal yang lebih penting dari perdebatan soal nominal angka adalah substansi dari kritik-kritik tersebut.

“Masyarakat juga perlu diedukasi, jadi jangan (cuma) bicara soal nominal. Karena nominal pasti akan penuh perdebatan, dan akhirnya mengaburkan substansi dari kritik itu sendiri,” tegasnya.

------------------------

Simak ulasan mendalam Siasat Prabowo di Liputan Khusus kumparan.